Connect with us

Bring a camera and tripod #ancol - IG kamisuka_foto

DKI Jakarta

Anies Diserang Ingkar Janji, DPRD Kecolongan Adanya Izin Reklamasi Perluasan Taman Impian Jaya Ancol

Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang mengizinkan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol seluas 35 hektare.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang mengizinkan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol seluas 35 hektare.

Keputusan ini menimbulkan pro kontra. Mereka yang sejak semula beroposisi terhadap Anies mengatakan bahwa Anies telah ingkar janji. Begitu juga, yang di DPRD DKI Jakarta merasa kecolongan.

Reklamasi menurut undang-undang adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Menurut Wikipedia bahwa reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di area perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu.

Tidak Ingkar Janji

Gubernur Anies Baswedan dengan tegas dan konsisten melaksanakan janjinya menghentikan semua reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta.

Dampaknya, mereka yang merasa dirugikan telah menggugat Anies di Pengadilan karena telah melakukan penghentian reklamasi yang mereka lakukan di pulau-pulau Teluk Jakarta.

Atas gugatan yang dilakukan di Pengadilan, ada yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dan Pemprov. DKI Jakarta memenangkan perkara tersebut.

Adapun pemberian izin reklamasi perluasan Taman Impian Jaya Ancol bukan ingkar janji karena Anies tidak pernah berjanji tidak akan memberi izin reklamasi.

Apa lagi reklamasi perluasan Taman Impian Jaya Ancol sangat berbeda dengan reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta.

Pertama, yang direklamasi adalah pantai untuk memperluas Taman Impian Jaya Ancol. Bukan memperluas pulau-pulau di Teluk Jakarta.

Kedua, hasil reklamasi akan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sertifikat tanah atas nama Pemprov. DKI Jakarta.

Ketiga, hasil reklamasi perluasan Taman Impian Jaya Ancol akan dinikmati warga DKI dan bangsa Indonesia. Kalau hasil reklamasi pulau-pulau di Teluk DKI Jakarta hanya akan dinikmati orang asing dan aseng.

Keempat, hasil reklamasi perluasan Taman Impian Jaya Ancol akan dibangun Masjid Terapung dan Mesium Nabi Muhammad SAW.

Kelima, reklamasi perluasan Taman Impian Jaya Ancol bukan mengeruk tanah dan pasir dipinggir pantai seperti reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta, tetapi menampung tanah hasil pengerukan 5 waduk dan 13 sungai di DKI Jakarta yang telah berlangsung sejak 2009.

DPRD DKI Tidak Kecolongan

Pemberian izin perluasan Taman Impian Jaya Ancol melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 adalah bersifat tehnis operasional.

Izin perluasan Taman Impian Jaya Ancol tidak perlu dilaporkan kepada DPRD, karena izin perluasan Taman Impian Jaya Ancol tidak termasuk dalam ruang lingkup hak DPRD.

Sebagaimana diketahui bahwa hak-hak DPRD meliputi hak anggaran, hak pengawasan dan hak legislasi.

Kalau menyangkut pelaksanaan hak pengawasan, anggota DPRD bisa mengawasi proses pelaksanaan reklamasi perluasan Taman Impian Jaya Ancol.

Begitu pula, karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa perlu ada Peraturan Daerah (Perda) dalam reklamasi perluasan Taman Impian Jaya Ancol, maka anggota DPRD bisa melaksanakan haknya dalam membuat Perda.

Dengan demikian, tidak tepat kalau ada yang mengatakan bahwa pemberian izin reklamasi perluasan Taman Impian Jaya Ancol, DPRD DKI merasa kecolongan.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

DKI Jakarta

Jembatan layang (Skybrigde) MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW sudah selesai dibangun. Alhamdulillah sudah mulai banyak warga yang berkunjung ke tempat tersebut untuk menyaksikan keindahannya sekaligus...

Covid-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa Covid-19 belum selesai. Kalau positif rate bisa 5% insya Allah kita masuk zona aman.

DKI Jakarta

Pesepeda yang begitu booming belakangan ini, sudah sepatutnya pemerintah daerah sebagai pelayan dan penyedia fasilitas bagi warganya, diantaranya membuatkan jalur sepeda.

Covid-19

Menurut saya, yang mendesak dilakukan oleh pemerintah khususnya Satgas Covid. Pertama, mempartisipasikan seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta secara aktif mencegah dan lawan Covid-19....

Covid-19

Dalam upaya jaga jakarta dan mencegah berlanjutnya kerumunan massa untuk berbelanja di pasar Tanah Abang menjelang Idul Fitri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan...

DKI Jakarta

Pembangunan yang menghadirkan keterbukaan untuk dikritik dan didukung, menurut saya sangat baik, dan inilah ciri demokrasi yang baik kita harus lakukan di masa depan.

DKI Jakarta

Pembangunan di DKI Jakarta dari waktu ke waktu terus dipacu kemajuannya dalam berbagai bidang. Hasil pembangunan telah dirasakan oleh warga DKI Jakarta pada khususnya...

DKI Jakarta

Kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan UNU Indonesia patut diapresiasi karena pembangunan yang menghadirkan kolaborasi dengan dunia perguruan tinggi merupakan wujud dari pembangunan partisipatif. Hasilnya...