Pergolakan Sosial Menuntut Perubahan Akan Meningkat

 In Lainnya, Opini, Politik, Sosial

Setidaknya ada lima alasan, pergolakan sosial yang menuntut perubahan akan semakin meningkat.

Pertama, krisis corona yang terus meningkat setiap hari. Sampai hari ini (7/7/2020) total kasus corona 66.226 orang, pasien yang sembuh 30.785 orang, pasien meninggal dunia 3.309 orang.

Krisis corona ini telah menghadirkan banyak permasalahan. Diantaranya ekonomi runtuh. Dampaknya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas diberbagai perusahaan. Kemampuan perushaan dan masyarakat untuk membayar pajak jatuh, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp 1.039,2 triliun (kontan.co id, 7 Juli 2020)

Kedua, krisis ekonomi. Besarnya defisit APBN 2020 sangat berat dihadapi karena, pertama, pemerintah harus membiayai pemberantasan corona dan segala dampaknya.

Kedua, tidak mudah mencari pinjaman (utang) karena hampir semua negara di dunia sedang menghadapi krisis seperti yang dialami Indonesia.

Menteri keuangan RI mengambil kebijakan dengan memotong anggaran setiap kementerian, lembaga negara, dan bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota, sehingga praktis yang diterima oleh daerah hanya untuk gaji pegawai. Dampak lanjutannya, tidak ada pembangunan, sehingga tidak ada kegiatan ekonomi. Daya beli masyarakat hancur, tidak yang belanja dan toko semuanya sepi.

Dampak lanjutannya tidak ada pertumbuhan ekonomi. Diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ll minus 0,4 persen hingga 1 persen (liputan6, 3 Juli 2020).

Ketiga, krisis sosial. Terjadinya krisis corona (kesehatan) dan krisis ekonomi, hampir pasti membawa Indonesia mengalami krisis sosial. Indikatornya, kematian meningkat, pengangguran merajalela, kemiskinan bertambah besar, kelaparan di mana-mana.

Keempat, krisis politik. Masyarakat yang mengalami krisis corona, krisis ekonomi dan krisis sosial, unjungnya akan marah dan menuntut perubahan politik.

Tuntutan perubahan politik akan semakin meningkat karena terjadi akumulasi berbagai persoalan yang dialami masyarakat.

Keluarnya putusan Mahkamah Agung RI tentang Pilpres 2019 yang mengabulkan permohonan uji pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapqn Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang diajukan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan, saya menduga pergolakan politik akan meningkat.

Dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan pengadilan negara tertinggi di Indonesia, saya menduga, publik yang mengalami kesulitan akibat corona dan krisis ekonomi, akan menjadikan putusan MA sebagai senjata untuk memperjuangkan perubahan.

Mengenai pernyataan anggota Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari tentang penetapan Presiden/Wakil Presiden terpilih sudah sesuai UUD 1945, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan bahwa PKPU Komisi Pemilihan Umum telah dibatalkan lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum 2017.

Putusan MA tersebut saya duga akan dijadikan entry point berbagai kelompok dalam masyarakat untuk menuntut perubahan.

Masyarakat yang menuntut perubahan, mendapat amunisi dari putusan Mahkamah Agung untuk melanjutkan perjuangan guna mewujudkan perubahan.

Saya berharap semua berlangsung damai, tidak boleh ada kekerasan. Oleh karena setiap ada kekerasan, akan dibalas dengan kekerasan yang mungkin lebih keras dan dahsyat.

Akhirnya saya berharap Semoga semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam melawan dan mencegah corona, sebagai akar masalah yang menghadirkan berbagai krisis di Indonesia.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search