Musni Umar Socmed

Search

Mantan PM Malaysia Datuk Seri Najib Razak di pengadilan

Opini

Najib Razak Korupsi 1MDB: Kekuasaan Eksekutif Wajib Dikontrol

Lebih dari US$4,5 miliar atau Rp63 triliun dicuri dari 1MDB.

Datuk Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia telah diputus Mahkamah Tinggi Malaysia bersalah korupsi 1MDB (1 Malaysia Development Berhad).

Putusan Mahkamah Tinggi Malaysia yang menyatakan bahwa Datuk Najib Razak bersalah korupsi 1MDB merupakan kemenangan rakyat Malaysia dan masyarakat dunia yang anti korupsi.

Mahkamah Tinggi Malaysia Juga menerima 7 dakwaan jaksa terhadap Najib Razak, diantaranya penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang dan sebagainya.

Para penyelidik di AS mempercayai bahwa, secara keseluruhan, lebih dari US$4,5 miliar atau Rp63 triliun dicuri dari 1MDB.

Mengapa Terjadi Korupsi?

Korupsi terjadi, setidaknya disebabkan 5 faktor. Pertama, faktor pemimpin yang serakah. Sipemimpin memanfaatkan kekuasaan yang dipegang untuk memperkaya diri dan keluarga.

Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan sipemimpin sudah biasa melakukan korupsi. Siapapun pemimpin yang diberi amanah untuk memimpin, mereka akan ciptakan situasi supaya sipemimpin terlibat korupsi.

Ketiga, faktor political interest. Biaya untuk mempertahankan apalagi meraih kekuasaan sangat mahal. Seorang pemimpin partai politik memerlukan dana yang besar untuk memenangkan pemilihan umum. Sumber dana bagi pemimpin yang sedang berkuasa seperti korupsi 1MDB. Dana dari hasil korupsi antara lain untuk biaya partai politik untuk memenangkan pemilihan umum (PRU) dan untuk kepentingan pribadi sang pemimpin.

Keempat, tidak ada kontrol dari parlemen. Mayoritas anggota parlemen menyokong penguasa.

Kelima, semua media menyokong pemerintah, sehingga tidak ada kontrol (pengawasan).

Keenam, akademisi dan ulama dipasung dengan undang-undang, sehingga tidak berani menyampaikan kebenaran apalagi mengeritik.

Eksekutif Wajib Dikontrol

Kekuasaan selalu menggoda dan sering membuat mereka yang sedang berkuasa lupa diri.

Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi menerapkan teori Montesquieu, yaitu pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan konsep Trias Politica yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Eksekutif menjalankan undang-undang. Agar eksekutif tidak salah jalan, maka ada lembaga legislatif yang berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi kekuasaan eksekutif.

Selain itu, ada kekuasaan yudikatif yang melaksanakan penegakan hukum.

Kalau kekuasaan legislatif, mayoritas mendukung kekuasaan eksekutif, media maintream semua mendukung kekuasaan eksekutif, sementara akademisi, ulama, mahasiswa (masyarakat Madani) dipasung dengan undang-undang, sehingga tidak bisa menyampaikan kebenaran, maka kasus korupsi seperti 1MDB bisa terjadi di manapun termasuk di Indonesia.

Untuk mencegah terjadinya korupsi 1MDB, maka kekuasaan eksekutif wajib dikontrol oleh anggota parlemen dan masyarakat madani.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Covid-19

Langkah keadaan darurat diberlakukan setelah demonstran pro-Trump menyerbu gedung Capitol Amerika Serikat dan melakukan kerusuhan (6 Januari 2020) untuk mencegah kongres mensahkan Joe Biden...

Covid-19

Koalisi baru bersama UMNO, PAS dan lain-lain membentuk Perikatan Nasional (PN) untuk memerintah Malaysia. Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong setelah berkonsultasi dengan seluruh anggota...

Opini

Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah setelah bermusyawarah dengan Raja-raja dari berbagai Negara Bahagian di Malaysia menegaskan dirinya tidak melihat perlunya keadaan darurat.

Opini

Datuk Anwar Ibrahim, Pemimpin Oposisi yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) telah menghadap Raja Malaysia.

Opini

Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO dan Barisan Nasional (BN) mengatakan, Umno dan BN tidak dapat menghalang mana-mana anggota parlimennya yang mengambil keputusan untuk menyokong...

Opini

Saat ini, parlemen Malaysia sedang bersidang yang akan berakhir 27 Agustus 2020. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam sidang parlemen Malaysia ialah mosi...

Opini

Selama 25 hari yaitu mulai 13 sampai 27 Juli 2020, parlemen Malaysia bersidang.

Opini

Dewan Rakyat atau Parlemen Malaysia pada 13 Juli 2020 akan bersidang. Media memberitakan bahwa ada 4 agenda yang akan dibahas.