Connect with us

Bendera Malaysia - pexels Thilipen Rave Kumar

Opini

Krisis Politik di Malaysia: PH Kembali Memerintah atau Pemilihan Umum Dipercepat

Saat ini, parlemen Malaysia sedang bersidang yang akan berakhir 27 Agustus 2020. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam sidang parlemen Malaysia ialah mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin Yassin, yang diajukan Mahathir Mohamad, anggota parlemen dari Langkawi.

Pasca Datuk Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM 210 juta setara Rp 718 milyar atas keterlibatannya dalam skandal mega korupsi dana pembangunan 1MDB (1 Malaysia Development Berhad).

Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO mengemukakan bahwa UMNO keluar dari koalisi Perikatan Nasional (MalaysiaGazette, Kamis, 30 Juli 2020).

Pernyataan itu, amat mengejutkan karena pilar utama yang menyokong pemerintahan Muhyiddin Yassin adalah UMNO. Kalau partai itu keluar dari Perikatan Nasional, maka otomatis PN jatuh karena hilang dukungan mayoritas anggota parlemen.

Saat ini, parlemen Malaysia sedang bersidang yang akan berakhir 27 Agustus 2020. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam sidang parlemen Malaysia ialah mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin Yassin, yang diajukan Mahathir Mohamad, anggota parlemen dari Langkawi.

PN Jatuh

Jika pernyataan Presiden UMNO itu benar bahwa UMNO keluar dari pemerintahan Perikatan Nasional (PN) sebagaimana diberitakan media, maka pemerintahan Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yassin akan jatuh karena tidak lagi mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen Malaysia yang berjumlah 222 orang.

Konsekuensinya, pertama, terjadi krisis politik karena pemerintahan Perikatan Nasional akan jatuh dan menjadi pemerintahan paling singkat di Malaysia, yang saya sebut pemerintahan seumur jagung-amat singkat.

Kedua, solusinya pemilihan umum (Pilihan Raya Umum) ke-15 dipercepat pelaksanaannya, agar krisis dapat diakhiri.

Ketiga, Pakatan Harapan membentuk pemerintahan baru sehingga pemilihan umum (PRU) ke-15 dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 5 tahun sekali. Kalau Pakatan Harapan tidak mampu membentuk pemerintahan baru, karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen, maka tidak ada cara lain kecuali pemilihan umum dipercepat pelaksanaannya.

Krisis Politik dan Covid-19

Walaupun pemerintahan Perikatan Nasional (PN) sudah berjalan, tetapi minimnya dukungan dari anggota parlemen Malaysia, menyebabkan pemerintahan Perikatan Nasional sangat lemah.

Dampaknya, selalu dibayangi krisis politik, sehingga sulit mengatasi persoalan ekonomi akibat covid-19 sebab tidak ada stabilitas politik.

Selain itu, covid-19 belum ada tanda-tanda dapat diatasi secara tuntas sebab belum ditemukan obat Covid-19 yang bisa menyembuhkan wabah tersebut.

Kita mendoakan semoga krisis politik segera dapat diatasi, sehingga persoalan ekonomi akibat covid-19 dapat diselesaikan.

Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Malaysia, semua kekuatan bangsa harus bersatu. Hanya dengan bersatu, berbagai persoalan yang dihadapi Malaysia dapat diselesaikan dengan baik.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Baca Juga

Opini

Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia menjuluki Jokowi The King of Lip Service. Julukan itu telah menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat dan bahkan menjadi...

Covid-19

Indonesia Hadapi Krisis besar yaitu krisis pandemi covid, krisis kemiskinan, krisis utang yang sudah luar biasa besar, krisis korupsi dan krisis demokrasi.

Covid-19

Untuk melawan covid-19, Raja Malaysia mengundang semua tokoh penting di negara itu dan Raja-Raja Negara Bahagian. Raja Malaysia ingin membahas cara-cara yang diperlukan untuk...

DKI Jakarta

Media memberitakan bahwa Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin bakal hadir dalam KTT ASEAN yang digelar di Jakarta pada Sabtu ini, 24 April 2021. Kehadiran...

Covid-19

Langkah keadaan darurat diberlakukan setelah demonstran pro-Trump menyerbu gedung Capitol Amerika Serikat dan melakukan kerusuhan (6 Januari 2020) untuk mencegah kongres mensahkan Joe Biden...

Covid-19

Koalisi baru bersama UMNO, PAS dan lain-lain membentuk Perikatan Nasional (PN) untuk memerintah Malaysia. Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong setelah berkonsultasi dengan seluruh anggota...

Opini

Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah setelah bermusyawarah dengan Raja-raja dari berbagai Negara Bahagian di Malaysia menegaskan dirinya tidak melihat perlunya keadaan darurat.

Opini

Datuk Anwar Ibrahim, Pemimpin Oposisi yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) telah menghadap Raja Malaysia.