Saya memulai tulisan ini dengan mengutip pendapat Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 tentang pengertian demokrasi. Menurut dia, “democracy is government of the people, by the people, and for the people. Freedom and democracy are often used interchange- ably, but the two are not synonymous.
Pendapat Presiden Abraham Lincoln itu sangat penting dikemukakan ketika kita mengulas hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan skor tertinggi Indeks Demokrasi (IDI) se-Indonesia 2019. Jakarta mendapat skor 88,29 yang menjadikannya sebagai provinsi dengan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi se-Indonesia.
Jakarta juga merupakan provinsi satu-satunya di Pulau Jawa yang berada di lima besar IDI tertinggi.https://t.co/6bac9ktfjV
— Media Indonesia (@mediaindonesia) August 6, 2020
Fahira Idris Beberkan Alasan DKI Jakarta Raih Penghargaan IDI https://t.co/bSOkx58xxR
— IndonesiaToday (@idtodayco) August 8, 2020
Jakarta menjadi provinsi paling demokratis di Indonesia. Pada 2019, skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jakarta sebesar 88,29, naik 3,21 poin dibandingkan 2018 yang sebesar 85,08 poin. #Databokshttps://t.co/kxvLGYCrOr
— Katadata.co.id (@KATADATAcoid) August 6, 2020
Produktivitas Wakil Rakyat
Dalam demokrasi, ada yang disebut direct democracy and indirect democracy.
Demokrasi yang diamalkan di Indonesia khususnya di DKI Jakarta adalah indirect democracy (demokrasi tidak langsung).
Melalui pemilihan umum, rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam demokrasi tidak langsung, faktor kinerja para wakil rakyat di DPR dan DPRD sangat menentukan.
Itu sebabnya hasil survei BPS tersebut disebutkan, walaupun skor demokrasi sangat tinggi di DKI Jakarta, tetapi masih memiliki pekerjaan rumah agar demokrasi di Jakarta dapat tetap berjalan dengan baik. Pekerjaan rumah tersebut ialah meningkatkan kinerja legislasi DPRD DKI Jakarta.
Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2019 adalah tahun politik karena berlangsung pemilihan legislatif dan presiden serentak pertama di Indonesia. DPRD DKI Jakarta hanya memproduksi satu peraturan daerah (perda).
Larangan merokok di fasilitas umum, sosial dan sejumlah lokasi lainnya diminta untuk segera diciptakan aturannya di DKI Jakarta dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). https://t.co/cxQtp1sDXv#dprddkijakarta#dkijakarta #perda pic.twitter.com/HlSCgqHKG6
— DPRD Provinsi DKI Jakarta (@dprddkijakarta) November 21, 2019
DPRD Segera Sahkan Dua Raperda. Dua raperda ini sudah selesai dibahas sejak pandemi covid-19 sudah mewabah di Jakarta. https://t.co/HJyaSwsHRg
— Media Indonesia (@mediaindonesia) August 6, 2020
Makna bagi Kita
Berdasarkan makna demokrasi yang dikemukakan Presiden Amerika Serikat ke-16, yang berarti demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, maka implementasi demokrasi sangat penting dalam segala bidang tidak hanya demokrasi politik berupa kebebasan, tetapi yang amat mendesak untuk diwujudkan ialah keadilan sosial terutama demokrasi ekonomi, dan demokrasi pendidikan.
Selama ini demokrasi dikangkangi para elit, sehingga demokrasi di Indonesia bisa dikatakan ialah “pemerintahan dari rakyat, oleh elit, dan untuk elit.” Insya Allah demokrasi di DKI Jakarta adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.”
Kita menyaksikan secara seksama, demokrasi di DKI Jakarta ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian pula, pembangunan ekonomi, pendidikan dan sebagainya di DKI adalah untuk rakyat Jakarta, bahkan untuk berbagai daerah penyanggah dan rakyat Indonesia karena Jakarta sebagai ibukota negara.
Kita prihatin covid-19 mengakibatkan pembangunan di DKI Jakarta pada khususnya mengalami pelambatan, tetapi jika seluruh rakyat Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Tanggerang, Depok, Bekasi) disiplin melawan covid-19 dengan mengamalkan 3 M (Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), maka covid-19 segera berakhir.
Insya Allah ekonomi di DKI Jakarta dan sekitarnya segera bangkit (rebound), sehingga pembangunan demokrasi ekonomi, demokrasi pendidikan dan sebagainya semakin ditingkatkan.
Realisasi Investasi DKI Jakarta Tembus Rp30,1 Triliun #TauCepatTanpaBatas #Keuangan #Ekonomi #Ekonomi #EkonomiIndonesia . https://t.co/YKrJff9DlA
— Okezone (@okezonenews) August 8, 2020
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
Salah satu misi perjuangan reformasi ialah demokrasi. Demokrasi tumbuh jika seorg aktivis menjadi pemimpin. Sebab mrk sdh dilatih berdemokrasi sejak jadi pelajar sampai mhs. DKI indeks demokrasina tertinggi krn dipimpin mantan aktivis. https://t.co/B4Wq1rOzVY
— Musni Umar (@musniumar) August 8, 2020
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
