Pada masa Orde Baru, pembangunan dilaksanakan dengan berpijak pada Trilogi Pembangunan yaitu: 1) stabilitas, 2) pemerataan dan 3) pertumbuhan.
Dalam pelaksanaan pembangunan bisa di balik 1) pertumbuhan, 2) Pemerataan 3) Stabilitas.
Dampak dari pembangunan, terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi rata-rata 7% selama 30 tahun Orde Baru berkuasa.
Setelah terjadi krisis tahun 1998, Ekonomi hancur dan terjadi krisis politik yang berakhir dengan mundur Soeharto sebagai Presiden RI.
Pada saat terjadi krisis ekonomi, para konglomerat yang dibesarkan rezim Orde Baru lari keluar negeri dengan membawa uang mereka, sehingga Indonesia kolap.
Setelah stabilitas politik dan keamanan tercipta, mereka kembali ke Indonesia dengan membeli berbagai aset yang ditinggalkan dengan harga murah termasuk lembaga keuangan yang sudah disehatkan oleh pemerintah.
Pada saat pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, mereka terlibat membiayai para calon atau partai politik. Setelah menang, para pejabat dan anggota DPR ada kewajiban moral untuk melayani para konglomerat, sehingga mereka sangat kaya dan bisa mengendalikan penguasa, karena terjadi perselingkuhan penguasa dan pengusaha.
Ekonomi Indonesia diperkirakan tertekan pada kuartal II 2020. Pada kuartal tersebut, ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh minus. Mirip krismon 1998? #EkonomiRI
via @detikfinance https://t.co/uKtR1E73ep
— detikcom (@detikcom) July 23, 2020
Jokowi Sebut Ekonomi Negara Hang, Rizal Ramli: Tergantung Operator https://t.co/YHUuy7880Z
— VIVAcoid (@VIVAcoid) August 14, 2020
Pembangunan Ekonomi
Dampak dari pembangunan ekonomi kemajuan. Akan tetapi yang menikmati kemajuan, hanya pengusaha, penguasa dan kelompok kecil.
Oleh karena pembangunan ekonomi di tengah masyarakat yang tidak memiliki pendidikan dan kepakaran (keahlian), hanya tetesan kecil hasil pembangunan ekonomi yang mereka peroleh dan sama sekali tidak mengubah nasib mereka.
Dalam realitas, pembangunan ekonomi ditengah rakyat yang bodoh dan miskin, hanya semakin memperkaya orang yang sudah kaya. Sementara rakyat yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki kepakaran (keahlian) tetap miskin dan termarjinalisasi.
Mahasiswa Diadang Kawat, Massa Buruh dan Tani Tiba di DPR https://t.co/EA064iL2Lo
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) August 14, 2020
IHSG Dibuka Hijau, Resesi Ekonomi Global Menghantui https://t.co/UCy32WbsK1
— MSNIndonesia (@MSNindonesia) August 4, 2020
Pembangunan Manusia
Berdasarkan pengalaman pribadi, dan yang saya saksikan di masyarakat bahwa kunci kemajuan seluruh bangsa Indonesia bukan pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan manusia.
Dalam konteks itu, saya setuju pernyataan Puan Maharani, Ketua DPR RI pada saat menyampaikan kata sambutan dalam Sidang Tahunan MPR RI (14/8/2020) bahwa: “Untuk mempercepat terwujudnya Indonesia maju yang memiliki kekuatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi, maka politik pembangunan kita kedepan hendaknya dapat diarahkan untuk mempercepat pembangunan manusia Indonesia.
Dalam rangka pembangunan manusia, maka pendidikan formal dan informal merupakan sarana yang menentukan sukses tidaknya pembangunan manusia.
Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dan menentukan masa depan Indonesia, karena melalui pendidikan dilakukan pembangunan manusia.
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
Membangun manusia melalui pendidikan, akan tercipta pemerataan dan kemakmuran bersama. Membangun ekonomi ditengah mayoritas rakyat tidak berpendidikan dan tidaK memiliki kepakaran, akan lahir ketimpangan dan berlanjut kemiskinan. Hanya perkaya org kaya.https://t.co/bBH5ao7E0Z
— Musni Umar (@musniumar) August 15, 2020
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
