Musni Umar Socmed

Search

rocky gerung di tugu proklamasi menghadiri deklarasi KAMI (18/8/2020) - IG #rockygerung

Opini

Maklumat KAMI “Menuntut Penyelenggaraan dan Pengelolaan Negara Sesuai Jiwa, Semangat dan Nilai Pembukaan UUD 45”

Pada 18 Agustus 2020 bertepatan lahirnya Pancasila, bertempat di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah mendeklarasikan berdirinya KAMI.

Pada 18 Agustus 2020 bertepatan lahirnya Pancasila, bertempat di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah mendeklarasikan berdirinya KAMI.

Hadir para tokoh terkemuka Indonesia, diantaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Syarwan Hamid, Amien Rais, Rizal Ramli, MS. Kaban, Sri-Edi Swasono, Abdullah Hehamahua, Meutia Hatta, Titiek Soeharto, Rocky Gerung, Bintang Pamungkas, Refly Harun, Syahganda Nainggolan, Ahmad Yani dan lain-lain. Ribuan orang menghadiri deklarasi KAMI.

Pada kesempatan tersebut, KAMI menyampaikan 8 maklumat kepada Presiden, MPR, DPD, dan DPR, khususnya penyelenggara negara.

Secara berseri, saya akan menganalisis 8 maklumat tersebut.

Tulisan ini, akan menganalisis point 1 dari maklumat KAMI yang menuntut “untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.”

Perlindungan Terhadap Bangsa

Para deklarator KAMI yang terdiri dari para pakar dalam berbagai bidang, negarawan, mantan petinggi TNI, politisi, akademisi, profesional, merasa yakin bahwa dalam penyelenggaraan dan pengelolaan negara tidak sesuai jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan tujuan mendirikan negara republik Indonesia ialah “yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan negara, patut dipertanyakan lemahnya perlindungan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, Pemilu tahun 2019 total 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit (Kompas.com, Rabu, 22 Januari 2020 | 15:46 WIB). Mereka yang meninggal dunia, tidak ada otopsi untuk mengetahui penyebab mereka meninggal dunia.

Begitu pula, mereka yang meninggal dunia karena demonstrasi pasca pengumuman hasil pemilu 2019, mereka yang dituduh teroris dan ditembak ditempat. Dan banyak lagi kasus yang menggambarkan lemahnya pertindungan terhadap bangsa Indonesia.

Kesejahteraan Umum

Selain itu, para pendiri negara, telah merumuskan tujuan membentuk negara republik Indonesia ialah “memajukan kesejahteraan umum.”

Akan tetapi dalam praktik, Tenaga Kerja Asing (TKA) China membanjiri Indonesia untuk bekerja di berbagai perusahaan, ditengah pengangguran yang masif Tenaga Kerja Indonesia (TKi) akibat covid-19.

Sejatinya, penyelenggara negara harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang banyak menganggur dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Kenyataan yang dialami, TKA China justru diberi karpet merah disertai perlindungan dari aparat untuk mereka bekerja di Indonesia.

Mencerdaskan Bangsa

Para pendiri negara ini, juga mengamanatkan supaya penyelenggara negara memberi perhatian yang besar pada pencerdasan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menetapkan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pendidikan.

Dalam pengelolaan pendidikan, yang diberi amanah haruslah ahlinya (pakarnya) sesuai Sabda Nabi Muhammad SAW. “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya (pakarnya), maka tunggulah saatnya (terjadi kerusakan).”

Para deklarator KAMI berpendapat bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan negara belum sesuai jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang digambarkan diatas, sehingga mereka Menuntut diwujudkan.

Dalam negara demokrasi tuntutan dari rakyat harus diterima karena sejatinya yang berdaulat (berkuasa) adalah rakyat.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengkutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Opini

Sekarang ini amat banyak yang mendukung Prof Din. Seluruh elemen dari berbagai kelompok masyarakat dan partai politik yang lintas agama, lintas suku, organisasi massa,...

Opini

Pada 01 Oktober 2020, Prof. Dr. M. Amien Rais mengumumkan ke publik berdirinya Partai Ummat. Partai ini berasaskan Islam rahmatan Lil 'alamin.

Opini

Amien Rais dalam bukunya itu membeberkan jumlah orang yang terbunuh oleh kaum komunis di berbagai negara.

Opini

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) luar biasa. Sudah mendeklarasikan pembentukannya pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi Jakarta, sampai akhir Agustus 2020, isu KAMI...

Lainnya

Maklumat Nomor 3 KAMI yang "Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin."

Covid-19

Point ke-2 Maklumat KAMI ialah "Menuntut Pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19.."

Opini

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dengan akronim KAMI, sangat fenomenal karena dalam waktu singkat sudah mendapat dukungan publik yang luas.

Opini

Mundurnya Hanafi Rais sebagai Ketua Fraksi PAN DPR RI dan Anggota DPR RI periode 2019-2025 merupakan kelanjutan dari perpecahan yang terjadi dalam Munas PAN...