Connect with us

Kami bersama KAMI - IG #kami

Opini

KAMI Tuntut Pemerintah dan DPR Perbaiki Pembentukan Hukum dan Penegakan Hukum

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) luar biasa. Sudah mendeklarasikan pembentukannya pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi Jakarta, sampai akhir Agustus 2020, isu KAMI masih ramai diperbincangkan publik.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) luar biasa. Sudah mendeklarasikan pembentukannya pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi Jakarta, sampai akhir Agustus 2020, isu KAMI masih ramai diperbincangkan publik.

Setidaknya ada dua arus perlawanan terbentuknya KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).

Pertama, para pendukung pemerintah membentuk KITA (Kerapatan Indonesia Tanah Air). Selain itu, mereka yang mengatasnamakan mahasiswa membentuk KAMI. Salah satu point pernyataan mereka bahwa Indonesia dalam keadaan baik-baik.

Kedua, tanggapan pimpinan partai politik pendukung pemerintah misalnya Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP singgung KAMI: disitu banyak pengin jadi Presiden. Megawati ke KAMI: kenapa nggak bikin partai? (detikNews, 27/8/2020).

Selain itu, disindir Megawati, eksistensi KAMI sebagai gerakan politik dipertanyakan (Liputan6.com, 27 Agustus 2020).

Saya tidak ingin mengulas komentar tersebut, tetapi substansi yang dikemukakan KAMI sebanyak 8 point, diantaranya point 4 yang “menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.”

Perbaiki Praktek Pembentukan Hukum

Media memberitakan, banyak undang-undang yang dibuat tidak memihak kepentingan nasional misalnya UGM dalam penelitiannya menemukakan ada 70 Undang-undang tidak memihak kepentingan nasional.

Media juga memberitakan dengan judul “118 Undang-undang Tak Pro Rakyat” (Tempo.co, 16 Maret 2011).
https://nasional.tempo.co/read/320435/118-undang-undang-tak-pro-rakyat

Contoh paling aktual, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba, disebut UU tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Laode Syarief, mantan Wakil Ketua KPK menyebut UU Minerba mengandung masalah perusakan lingkungan hingga isu korupsi di sektor minerba, Laode menilai UU Minerba akan justru bakal semakin menambah masalah dalam sektor tersebut (Tribunnews.com, 1 Juni 2020)

Hal tersebut menurut dugaan saya, menjadi alasan bagi KAMI untuk menuntut pemerintah dan DPR supaya dalam membuat undang-undang harus sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Penegakan Hukum

KAMI menilai dalam penegakan hukum masih diskriminatif. Oleh karena itu, KAMI menuntut
Pemerintah untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif……”

Tuntutan tersebut dianggap tepat karena masyarakat merasakan bahwa dalam penegakan hukum belum adil, masih diskriminatif.

KAMI juga menuntut supaya dilakukan pemberantasan mafia hukum, dan menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik serta menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.”

Tuntutan KAMI tersebut masih wajar, dan sebaiknya didengar dan direalisasikan dalam rangka mewujudkan negara hukum yang sangat berkaitan erat dengan rasa keadilan masyarakat.

Semoga tulisan ini mencerahkan dan menyadarkan. Moga-moga bisa dilaksanakan untuk kebaikan bersama.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Politik

Saya memberanikan menjadi saksi ahli Habib Rizieq dkk karena Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik yang resmi untuk menyuarakan pentingnya keadilan dan kebenaran...

Opini

Perbuatan radikal dan teror harus diakhiri dalam melawan ketidakadilan karena tidak akan pernah menang.

Politik

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan Habib Rizieq Syihab Dibebaskan sehingga banyak dibahas di media sosial.

Politik

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

Politik

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi Indonesia negara hukum, maka segala kehidupan kenegaraan harus selalu berdasarkan...

Opini

Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

In Memoriam

Tidak ada yang mengira Muhammad Suaib Didu, yang baru berumur 55 tahun meninggal dunia begitu cepat karena beberapa waktu lalu, ditemani Dr. Muhammad Sulhan,...