Basuki T. Purnama, Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang populer dengan panggilan Ahok, membongkar borok manajemen Pertamina yang hobi melobi menteri terkait pergantian direksi perusahaan.
Ahok menjelaskan tak tahu soal pergantian direksi yang baru saja dilakukan di tubuh Pertamina. Makanya, ia mengaku sempat marah-marah ke manajemen.
Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi- direksi semua mainnya lobi ke menteri karena yang menentukan itu menteri,” kata Ahok. (CNN Indonesia, 16/9/2020).
Kemudian, ia bilang tak ada perubahan gaji karyawan meski yang bersangkutan sudah dicopot atau pindah posisi.
Masa’ dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan. Tapi mereka buat gaji pokok besar semua. Jadi bayangkan sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, tidak ada kerjaan pun dibayar segitu. imbuh Ahok.
Selain itu, Ahok juga mengungkapkan kekesalannya soal pengelolaan utang di Pertamina. Pasalnya, perusahaan terlalu mudah menarik utang, padahal sudah memiliki beban utang yang tinggi.
“Sudah utang US$16 miliar. Tiap kali otaknya minjam duit.” kata Ahok. (CNN Indonesia, 17/9/2020).
Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Subardi menilai kritikan Ahok yang menuduh Pertamina sering berutang secara tidak langsung mengkritik dirinya sendiri.
Jika Ahok mengkritik bobroknya Pertamina, menurut Subardi, itu berarti Ahok sendiri yang tidak mampu membenahi Pertamina. Mengingat posisi Ahok sebagai komisaris utama, semestinya mampu melakukan pembenahan. Namun kenyataannya, Ahok tidak mampu mengawasi kinerja Pertamina.
“Yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri. Jangan karena ketidakmampuannya (mengawasi Pertamina), Ahok lantas teriak-teriak di media,” (detiknews, Rabu 16 September 2020)
Ahok Bongkar Aib Direksi Pertamina, Gaji dan Lobi ke Menteri https://t.co/WQSTglKh8z
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) September 16, 2020
PT Pertamina (Persero) buka suara menanggapi video Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait aib manajemen perseroan tersebut. Apa katanya? #Pertamina
via @detikfinance https://t.co/38FtMmtJhL
— detikcom (@detikcom) September 16, 2020
Bubarkan Kementerian
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu tidak hanya buka kebobrokan manajemen Pertamina, tetapi juga menyatakan Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun.
Pengelolaan perusahaan pelat merah seharusnya diganti dengan sistem super holding seperti Temasek di Singapura.
“Kita harus ada yang namanya Indonesia Incorporation semacam Temasek karena presiden tak bisa mengontrol manajemen BUMN,” jelas Ahok
Menanggapi ide pembubaran Kementerian BUMN, menurut Dahlan, mantan Menteri BUMN RI, pemikiran agar kementerian yang mengelola perusahaan- perusahaan negara itu dibubarkan bukan lah ide yang baru. Ide tersebut sudah muncul sejak Menteri BUMN pertama, atau waktu itu masih disebut Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng.
Lebih lanjut, Dahlan menjelaskan, ide pembentukan superholding layaknya Temasek milik Singapura sudah lama muncul. Namun, pelaksanaannya memang diakui berjalan lambat.
(Kompas.com, 17/9/2020).
"Saya tidak bisa langsung paham apa hubungannya Peruri minta uang ke Pertamina. Kok kesannya, dari nada suara BTP, seperti Peruri memeras Pertamina,” ujar Dahlan | #Money #Pertamina
https://t.co/y87Loie2uI— Kompas.com (@kompascom) September 17, 2020
Ahok Heboh Peruri Minta Rp500 M ke Pertamina, Ini Saran Dahlan Iskan https://t.co/bLdZbZflLh
— VIVAcoid (@VIVAcoid) September 17, 2020
Dampak Perum Peruri
Ahok juga damprak BUMN percetakan uang itu, karena meminta uang kepada Pertamina sebesar Rp500 miliar untuk proses paperless. Ahok menilai ini tidak masuk akal.
“Saya dipaksa tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga, masa’ minta Rp500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina.”
Menanggapi protes Ahok ke Perum Peruri, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai, Peruri memiliki hak untuk mematok biaya tinggi untuk proyek digitalisasi yang diminta oleh Pertamina.ujar Dahlan dalam laman resminya, Disway.id, dikutip Kamis (Kompas.com,17/9/2020)
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai, Peruri memiliki hak untuk mematok biaya tinggi untuk proyek digitalisasi yang diminta oleh Pertamina | #VideoKompas #Money pic.twitter.com/pfgVmmVjPI
— Kompas.com (@kompascom) September 17, 2020
Singgung Kritik Ahok, Dahlan Iskan Sebut Wajar Peruri Minta Rp 500 M ke Pertamina https://t.co/E3rcyPC8bb
— Liputan6.com (@liputan6dotcom) September 17, 2020
Saran ke Ahok
Saya menyarankan kepada Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dan pejabat publik.
Pertama, lakukan pengawasan di Pertamina agar tidak terjadi kerugian perusahaan dan korupsi.
Kedua, sarankan ke Direksi Pertamina untuk melakukan efisiensi, misalnya pegawai yang sudah dicopot dari jabatannya tidak boleh menerima gaji sama seperti sewaktu memegang jabatan
Ketiga, lakukan perbaikan dan pembenahan managemen perusahaan secara senyap tidak diumbar keluar karena akan merusak citra perusahaan dan kepercayaan publik.
Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).
Ahok hebat. Tidak berubah selalu garang. Tapi buka borok Pertamina di publik tidak elok. Bisa bahayakan Pertamina. Baca tuntas ada 3 saran ke Pak Ahokhttps://t.co/psbTfHKyMW
— Musni Umar (@musniumar) September 18, 2020
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
