Ahok Bongkar Borok Manajemen Pertamina, Serang Peruri dan Kementerian BUMN Dibubarkan
Gedung pertamina - IG #pertamina

Ahok Bongkar Borok Manajemen Pertamina, Serang Peruri dan Kementerian BUMN Dibubarkan

 In Lainnya, Opini, Politik

Basuki T. Purnama, Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang populer dengan panggilan Ahok, membongkar borok manajemen Pertamina yang hobi melobi menteri terkait pergantian direksi perusahaan.

Ahok menjelaskan tak tahu soal pergantian direksi yang baru saja dilakukan di tubuh Pertamina. Makanya, ia mengaku sempat marah-marah ke manajemen.

Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi- direksi semua mainnya lobi ke menteri karena yang menentukan itu menteri,” kata Ahok. (CNN Indonesia, 16/9/2020).

Kemudian, ia bilang tak ada perubahan gaji karyawan meski yang bersangkutan sudah dicopot atau pindah posisi.

Masa’ dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan. Tapi mereka buat gaji pokok besar semua. Jadi bayangkan sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, tidak ada kerjaan pun dibayar segitu. imbuh Ahok.

Selain itu, Ahok juga mengungkapkan kekesalannya soal pengelolaan utang di Pertamina. Pasalnya, perusahaan terlalu mudah menarik utang, padahal sudah memiliki beban utang yang tinggi.

“Sudah utang US$16 miliar. Tiap kali otaknya minjam duit.” kata Ahok. (CNN Indonesia, 17/9/2020).

Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Subardi menilai kritikan Ahok yang menuduh Pertamina sering berutang secara tidak langsung mengkritik dirinya sendiri.

Jika Ahok mengkritik bobroknya Pertamina, menurut Subardi, itu berarti Ahok sendiri yang tidak mampu membenahi Pertamina. Mengingat posisi Ahok sebagai komisaris utama, semestinya mampu melakukan pembenahan. Namun kenyataannya, Ahok tidak mampu mengawasi kinerja Pertamina.

“Yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri. Jangan karena ketidakmampuannya (mengawasi Pertamina), Ahok lantas teriak-teriak di media,” (detiknews, Rabu 16 September 2020)

Bubarkan Kementerian

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu tidak hanya buka kebobrokan manajemen Pertamina, tetapi juga menyatakan Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun.

Pengelolaan perusahaan pelat merah seharusnya diganti dengan sistem super holding seperti Temasek di Singapura.

“Kita harus ada yang namanya Indonesia Incorporation semacam Temasek karena presiden tak bisa mengontrol manajemen BUMN,” jelas Ahok

Menanggapi ide pembubaran Kementerian BUMN, menurut Dahlan, mantan Menteri BUMN RI, pemikiran agar kementerian yang mengelola perusahaan- perusahaan negara itu dibubarkan bukan lah ide yang baru. Ide tersebut sudah muncul sejak Menteri BUMN pertama, atau waktu itu masih disebut Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng.

Lebih lanjut, Dahlan menjelaskan, ide pembentukan superholding layaknya Temasek milik Singapura sudah lama muncul. Namun, pelaksanaannya memang diakui berjalan lambat.
(Kompas.com, 17/9/2020).

Dampak Perum Peruri

Ahok juga damprak BUMN percetakan uang itu, karena meminta uang kepada Pertamina sebesar Rp500 miliar untuk proses paperless. Ahok menilai ini tidak masuk akal.

“Saya dipaksa tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga, masa’ minta Rp500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina.”

Menanggapi protes Ahok ke Perum Peruri, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai, Peruri memiliki hak untuk mematok biaya tinggi untuk proyek digitalisasi yang diminta oleh Pertamina.ujar Dahlan dalam laman resminya, Disway.id, dikutip Kamis (Kompas.com,17/9/2020)

Saran ke Ahok

Saya menyarankan kepada Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dan pejabat publik.

Pertama, lakukan pengawasan di Pertamina agar tidak terjadi kerugian perusahaan dan korupsi.

Kedua, sarankan ke Direksi Pertamina untuk melakukan efisiensi, misalnya pegawai yang sudah dicopot dari jabatannya tidak boleh menerima gaji sama seperti sewaktu memegang jabatan

Ketiga, lakukan perbaikan dan pembenahan managemen perusahaan secara senyap tidak diumbar keluar karena akan merusak citra perusahaan dan kepercayaan publik.

Saran dan komentar? silahkan reply di twitter status dibawah ini (click logo biru dan reply).

, ,
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

In Memoriam Dr. H. Saefullah, M.Pd, Sekda Provinsi DKI JakartaCovid-19, DKI Jakarta, Lainnya
Palestina, Dunia Islam dan Arab Semakin Terpolarisasi Atas Perdamaian UEA dan Bahrain Dengan IsrailLainnya, Opini, Politik