Connect with us

Spanduk Geruduk Istana Rakyat - IG #CabutOmnibusLaw #MosiTidakPercaya

Opini

Anies “We Will Follow Order”: Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak Omnibus Law

RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah mempersatukan buruh, mahasiswa, rakyat, ulama, akademisi untuk menolak UU tersebut.

Ada dua masalah besar yang dihadapi pemerintah. Pertama, wabah Corona yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kedua, buruh dan mahasiswa demo sebagai reaksi keras atas disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Dalam upaya melawan Corona di Indonesia, Presiden Jokowi telah menunjuk Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI untuk memimpin Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam rapat koordinasi terintegrasi perubahan prilaku penanganan Covid-19 antara Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan perwakilan dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri, Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan agar Satgas bersama TNI, Polri, Satpol PP sampai ke Babinsa dan Babinkamtibmas untuk memanfaatkan aplikasi dalam memantau pelaksanaan protokol kesehatan yang dimiliki DKI Jakarta” (6/10/2020).

Dalam rakor tersebut Luhut menginstruksikan pemanfaatan aplikasi yang dimiliki DKI guna mencegah penularan Covid-19.

Luhut menjelaskan para personel TNI/Polri dan Satpol PP yang bertugas di lapangan dapat memberikan laporan dengan menggunakan sistem dan aplikasi secara terpadu serta memadukan dengan lapisan klaster Covid-19 yang ada. Sistem ini, lanjutnya, juga terhubung dengan CCTV yang penerapannya dimulai dari DKI Jakarta.

Jadi, nanti Jakarta akan jadi model pertama penerapan sistem ini.

Luhut meminta masing-masing gubernur (untuk Satpol PP), Pangdam, dan Kapolda di delapan provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi , Bali) ditambah Provinsi Aceh dan Riau segera mengimplementasikan sistem monitoring perubahan perilaku tersebut.

We Will Follow Order

Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan “We Will Follow Order,” dirinya siap mematuhi arahan pemerintah pusat dalam penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di wilayah-wilayah yang menjadi klaster Covid-19.

Anies mengemukakan hal tersebut rapat koordinasi terintegrasi perubahan prilaku penanganan Covid-19 antara Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan perwakilan dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri, yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Demo PSBB dan Omnibus Law

Said Didu sindir pendemo Omnibus Law supaya demo Anies di Balai Kota DKI karena RUU Omnibus Law kesalahan Anies.

Juga Nikita Mirzani dan Anisa Bahar, yang kecam Anies karena PSBB ketat, saya sarankan sebaiknya ikut demo Anies supaya cabut PSBB ketat dan Omni Law, serta Ferdinand Hutahean yang lagi trending di Google (7/10) karena sering caci maki Anies dan saya didampraknya dengan menjelekkan saya di Youtube gegara saya dukung Anies, agar ikut demo Anies di Balai Kota DKI Jakarta supaya ramai. Saya doakan seperti apa yang dikatakan wartawan senior Asyari Usman sedang cari kerjaan ke … segara dikabulkan.

RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang baru disahkan DPR menjadi UU (5/10) telah mempersatukan buruh, mahasiswa, rakyat, ulama, akademisi untuk menolak UU tersebut.

Bahkan Serikat Buruh Sedunia telah mengirim surat ke Presiden Jokowi supaya mencabut UU tersebut.

Saya prihatin dan kecam karena seperti kata Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum ICMI dan Anggota DPD RI bahwa RUU Ciptaker bikin kacau dalam keadaan kacau.

Sejatinya dalam keadaan bangsa dan negara kita sedang menghadapi krisis kesehatan akibat Corona yang telah membawa bangsa dan negara kita ke dalam krisis ekonomi dan multi krisis serta resesi ekonomi, kita dipersatukan agar bersama memecahkan masalah corona dan segala dampak yang diakibatkannya, kita malah dipecah belah dengan membuat UU Ciptaker yang sejak semula sudah ditolak buruh, tokoh agama, berbagai Ormas seperti PB NU, Muhammadiyah, MUI, Akademisi, para tokoh dan LSM.

Oleh karena itu, sangat wajar kalau buruh, mahasiswa dan rakyat demo menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Baca Juga

Opini

Salah satu warisan Orde Reformasi 23 tahun lalu yang disambut gembira adalah otonomi daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang...

Opini

Setiap 1 Mei selalu diperingati oleh buruh di seluruh dunia sebagai Hari Buruh Internasional. Hari buruh internasional sering juga disebut sebagai May Day. Peringatan...

Lainnya

Kalau sekaliber Prof Effendi Gazali, masih tidak berani menyampaikan pandangan kritis terhadap kekuasaan, apatah lagi yang lain.

Opini

Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak keras oleh buruh, para tokoh masyarakat dan agama, ormas Islam seperti PB NU, PP Muhammadiyah, dan MUI serta...

Opini

Hanya dua fraksi yang menolak pengesahan rancangan undang-undang tersebut yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat.

Opini

RUU GIP telah menjadi pemicu kemarahan berbagai Ormas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain.

Opini

Seluruh Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, serta Ormas Pemuda Pancasila, Purnawirawan TNI-POLRI dan lain-lain sudah menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Opini

Demo besar-besaran yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila akhirnya berlangsung semarak di depan DPR RI pada 24 Juni 2020.