Jokowi Masih Sangat Kuat: Omnibus Law Mengarah Politik Otoritarian – Diskusi Fordis ICS KAHMI dan UIC

 In Lainnya, Opini, Pendidikan, Sosial

Jokowi Masih Sangat Kuat: Omnibus Law Mengarah Politik Otoritarian – Diskusi Fordis ICS KAHMI dan UIC

Forum Diskusi Insan Cita Sejahtera (Fordis ICS) KAHMI dan Universitas Ibnu Chaldun menggelar Webinar yang membahas topik “Membaca Arah Politik Pasca Omnibus Law Disahkan” dengan menampilkan pembicara Dr. Ahmad Yani, Dr. Ahmad Ganis dan Dr. Gamari Sutrisno (16/10).

Ahmad Ganis mengemukakan, sudah lama berlangsung semrawut undang-undang (UU). Kesemrawutan UU telah menghadirkan:
1. Lubang-lubang korupsi,
2. High cost economy,
3. Tidak ada kepastian hukum.
Kondisi semacam itu mengakibatkan semua bisa diatur. Investor oportunis bekerjasama dengan penguasa memanfaatkan kesemrawutan UU, sehingga terjadi benalu ekonomi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Maka, adanya inisiatif Omnibus law dianggap baik dan positif. Akan tetapi, mengapa demo yang menolak Omnibus Law marak dan membesar?

Kelompok Penolak Omnibus Law

Ahmad Ganis menjelaskan ada 4 (empat) kelompok yang menolak Omnibus Law.

Pertama, kelompok politik rasionalistik terpelajar. Mengapa kelompok ini menolak Omnibus Law?

1) Cacat prosedur.
Ahmad Yani, narasumber pertama dalam webinar ini menjelaskan bahwa penolakan Omnibus Law karena tidak memenuhi aspek sosiologis dalam penyusunan UU. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan konten UU.

2). Cacat konten. Kontennya, tidak ada keseimbangan antara kepentingan buruh dengan pengusaha. Lebih untungkan pengusaha. Tidak ada akomodasi kepentingan buruh, tidak disosialisasikan dan tidak sesuai Pembukaan UUD 1945.

Kedua, kelompok buruh-rakyat jelata. Kelompok ini sangat menderita. Banyak dikalangan mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Saking sulitnya, tidak sedikit diantara mereka, kalau makan hari ini besok makan apa?

Ketiga, kelompok politik idealistik radikal. Kelompok ini tidak bisa menerima berbagai kebatilan. Tidak menerima bercampur baurnya kebenaran dan kebatilan. Sudah tidak percaya i’tikat baik Jokowi.

Keempat, kelompok politik yang berambisi ambil alih kekuasaan 2024 atau lebih cepat lagi.

Potensi Jokowi Jatuh

Dr. Ahmad Ganis mengemukakan bahwa hampir tidak ada celah untuk menjatuhkan Jokowi.

Pertama, Polisi dan TNI
Kedua, the ruling elit
Ketiga, birokrasi
Keempat, media mainstream
Kelima, pengusaha-pengusaha besar.

Semua kekuatan tersebut solid mendukung Jokowi.

Berbagai demonstrasi yang dilakukan buruh, mahasiswa, dan kelompok-kelompok masyarakat belum terkonsolidasi.

Akan tetapi, bisa saja terjadi perubahan kalau the ruling elit pecah dan ada dukungan internasional.

Ahmad Ganis juga mengingatkan supaya pemerintah ekstra hati-hati karena ada 3 titik api.

Pertama, momen Pilkada Desember 2020.
Kedua, ekonomi kita memasuki resesi, berpotensi terjadi social unrest (kerusuhan sosial).
Ketiga, penanganan pandemi Corona yang tidak terkoordinasi.

Mengarah ke Otoritarian

Sementara itu Dr. Gamari Sutrisno mengemukakan bahwa dalam mengelola negara telah terjadi mismanagement dan miscommunication.

Dampak dari mismanagement dan miscommunication dalam mengelola negara, timbul distrust (ketidakpercayaan).

Selain itu, tidak jujur apa yang dilakukan, sehingga tidak dipercaya.

Dampak lanjutan dari social distrust terjadi demo dan tidak tertutup kemungkinan pembangkangan sosial.

Menurut mantan anggota DPR RI., disahkannya UU Omnibus Law membawa politik Indonesia ke arah otoritarian. Semua apa maunya eksekutif (Presiden).

Sementara Ahmad Yani menegaskan bahwa Omnibus Law tidak tepat dari sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa kontinental atau Civil Law. Menurut dia, Omnibus Law bisa semakin menimbulkan sistem hukum yang karut-marut.

Berikut foto-foto kegiatan

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search