Connect with us

anies baswedan diperiksa selama hampir 10jam di polda metro jaya - IG #aniesbaswedan

Covid-19

Keadilan Bagi Anies, HRS, dan Pelanggar Kerumunan Massa

Landasan yang digunakan dalam penegakan hukum bagi mereka yang diduga melanggar protokol kesehatan ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sebagai sosiolog yang pernah belajar hukum, saya mendukung penegakan hukum secara adil kepada semua pelanggar protokol kesehatan.

Landasan yang digunakan dalam penegakan hukum bagi mereka yang diduga melanggar protokol kesehatan ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam pasal 59 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan ditetapkan bahwa:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

3. Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

1) peliburan sekolah dan tempat kerja,
2) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta sudah dicabut. Akan tetapi, masih dalam masa transisi, karena penyebaran covid-19 masih terjadi di masyarakat, maka digunakan istilah PSBB Transisi.

Penegakan Protokol Kesehatan

Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, tidak diatur masalah kerumunan massa.

Larangan kerumunan massa untuk mencegah penyebaran covid-19, ditemukan dalam Maklumat dengan Nomor Mak/2/lll/2020 itu berisi tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) dikeluarkan di Jakarta pada Kamis, 19 Maret 2020.

Berikut isi maklumat Kapolri dalam upaya mengawal kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan Covid-19:

1). Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar peyebaranya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

2). Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) dengan ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:

a. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:
Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang sejenis.

b. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah

c. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Pertanyaannya, apakah Maklumat Kapolri dapat menjadi landasan hukum untuk menghukum mereka yang melakukan kerumunan massa?

Keadilan Bagi Semua

Keadilan bagi semua merupakan amanat sila kedua dan sila kelima dari Pancasila.

Keadilan yang dimaksudkan termasuk dalam bidang hukum.

Oleh karena itu, undangan Polda Metro Jaya kepada Anies, Gubernur DKI Jakarta untuk klarifikasi sehubungan kerumunan massa di kediaman Imam Besar HRS, sebaiknya diundang juga Gubernur Banten dalam kasus kerumunan massa sehubungan kedatangan HRS di bandara Soekarno Hatta.

Selain itu, perlu diundang Gubernur Jawa Barat untuk klarifikasi dalam kasus kerumunan massa di Gadog, Megamendung, Jawa Barat. Disamping itu, Gubernur Jawa Tengah dalam kasus kerumunan massa di Solo, saat mengantar calon walikota di Solo.

Juga, penting diundang Habib Lutfi, Anggota Wantimpres saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak memakai masker, dan tidak jaga jarak di tengah kerumunan massa yang besar, dan banyak kasus yang harus ditangani secara benar dan adil, agar tidak menimbulkan kesan terjadi tebang pilih dan memihak dalam penegakan hukum.

Singkat kata, tegakkan hukum secara adil walaupun langit akan runtuh.

Baca Juga

Pemilu

Menanggapi isu reshuffle kabinet, Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem menegaskan reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan hak sepenuhnya Jokowi. Ia mengatakan tak akan mempermasalahkan kebijakan...

Pemilu

DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan ibukota pemerintahan, merupakan pusat kemajuan dan pusat pemberitaan media. Kalau seorang gubernur yang cerdas memiliki visi dan misi...

Pemilu

Nasihat saya kepada para aktivis yang bergabung di partai politik dan ingin bertanding dalam pemilu 2024, jangan ragu, khawatir apalagi takut untuk bertanding karena...

Pemilu

Pasca Partai Demokrat mengumumkan dukungan resmi kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, partai Demokrat dan para tokohnya sebaiknya semakin aktif meningkatkan elektabilitas...

Opini

Di sela-sela safari politik Anies Baswedan yang difasilitasi Partai Nasdem, Anies mengucapkan Gong Xi Fa Cai kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang tengah merayakan Tahun...

Pemilu

Nama Anies semakin populer di dalam negeri dan luar negeri. Semakin dikenal luasnya Anies Baswedan di masyarakat di dalam dan luar  negeri,  tidak terlepas dari  prestasi...

Opini

Partai Nasdem adalah partai pelopor dalam menjadikan Jokowi dua periode menjadi Presiden RI. Sejak periode pertama dan kedua, Partai Nasdem berada di garda terdepan dan...

Lainnya

Anies Baswedan, bakal calon Presiden RI bersama Partai Nasdem menggelar Natal Nasional Tahun 2022 di Auditorium Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Papua, Kamis 8 Desember...