Bangsa Indonesia menghadapi banyak sekali masalah, sehingga kita sulit memilah dan menentukan mana akar masalah dari sekian banyak masalah.
Akibatnya, kita mengatasi yang bukan masalah utama. Kasus penurunan baliho HRS sebagai contoh, ramai diberitakan media mainstream, media sosial dan Kodam V Jaya ramai dapat kirim bunga, tetapi tidak menghadirkan pemecahan masalah utama yang dihadapi bangsa yaitu Covid-19 yang telah menimbulkan kebangkrutan ekonomi, dan sosial. Selain itu, masalah utang Indonesia yang sudah amat besar jumlahnya serta masalah ketidak-adilan dalam segala bidang.
#Terpopuler Ketua FPI Cianjur Habib Hud Al-Idrus angkat bicara terkait pencopotan belasan baliho dan spanduk Habib Rizieq Sihab oleh Satpol PP. Dia menyayangkan aksi pencopotan tersebut. #Cianjur https://t.co/JlgvjKYCH9
— detikcom (@detikcom) November 23, 2020
Pemasangan baliho diatur sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame. Seperti apa perhitungannya? https://t.co/qMXV1nmp8r
— DetikFinance (@detikfinance) November 23, 2020
Dampak Penurunan Baliho
Baliho Imam Besar HRS yang tersebar di berbagai sudut jalan, sudah sepatutnya diturunkan karena HRS sudah tiba dengan selamat di Indonesia.
Akan tetapi dampak penurunan baliho HRS oleh aparat TNI telah menimbulkan masalah baru.
Pertama, di satu sisi ada yang memberi apresiasi, tetapi lebih banyak lagi yang mengeritik karena bukan tupoksi TNI menurunkan baliho.
Kedua, TNI dianggap melakukan politik praktis dan tidak netral. Pada hal TNI harus menjadi kekuatan bangsa dan negara yang netral dan mempersatukan.
Ketiga, TNI dianggap menurunkan maruahnya sebagai kekuatan bangsa dan negara karena terlibat langsung menurunkan baliho HRS.
Keempat, semakin memecah-belah masyarakat karena semakin terpolarisasi masyarakat antara yang pro pemerintah dan kontra pemerintah.
Kelima, muncul kesan bahwa TNI menganggap HRS dan para pendukungnya merupakan musuh politik yang harus dihabisi. Pada hal dalam demokrasi, wajar ada kelompok oposisi yang mengeritik pemerintah.
Ternyata Panglima TNI Dukung Mayjen Dudung Berantas Baliho Rizieq FPI https://t.co/S6jU5iSOp9 #militer
— VIVAcoid (@VIVAcoid) November 23, 2020
Pangdam Jaya: Diam-diam Pasang Baliho Lagi Kita Tangkap https://t.co/e12hotBKhb
— IndonesiaToday (@idtodayco) November 23, 2020
Merangkul dan Mempersatukan
Bangsa dan negara yang sedang menghadapi banyak masalah dampak dari covid-19 telah menghadirkan krisis dalam berbagai bidang, sejatinya kita merangkul dan mempersatukan semua kekuatan bangsa.
Dalam keadaan apapun apalagi dalam kondisi krisis, politik merangkul dan mempersatukan merupakan pilihan strategis yang harus dilakukan.
Setidaknya ada tiga alasan, mengapa politik merangkul dan mempersatukan harus dikedepankan.
Pertama, persatuan Indonesia merupakan sila ke-2 dari Pancasila yang harus selalu diamalkan oleh bangsa Indonesia. Dalam rangka pengamalan sila ke-2 dari Pancasila, TNI harus berada di garda terdepan.
Kedua, untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara yang sangat banyak, apalagi dalam masa resesi seperti sekarang, diperlukan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting mewujudkan politik merangkul.
Ketiga, bangsa Indonesia sangat majemuk. Oleh karena itu, penting merangkul dan mempersatukan semua kelompok dari berbagai etnis, suku, agama, ras dan golongan.
Dalam hubungan itu, TNI dan ulama dapat berperan merangkul dan mempersatukan masyarakat, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
