Pada 1 Desember 2020, Benny Wenda telah deklarasi kemerdekaan Papua dan Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua.
Deklarasi pembentukan pemerintahan sementara dengan presiden sementara Benny Wenda, dilakukan ditempat pengasingannya di Inggris.
Media memberitakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menolak deklarasi pembentukan pemerintah sementara yang digagas Benny Wenda dan para pengikutnya.
Belum ada konfirmasi apakah itu hanya siasat OPM menolak deklarasi pembentukan pemerintah sementara untuk Papua dan Papua Barat atau terjadi perpecahan dikalangan mereka dalam perjuangan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
TNI AD Keluarkan Maklumat, OPM Jangan Coba-coba Berulah di Papua https://t.co/kkc7sewQgc #militer
— VIVAcoid (@VIVAcoid) December 1, 2020
Benny Wenda, pimpinan ULMWP, mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat secara sepihak. TNI menyatakan kondisi di Papua aman. #TNI #Papua https://t.co/BR6g7HVQuQ
— detikcom (@detikcom) December 2, 2020
Bersatu Melawan Separatisme
Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda serta para pengikutnya harus dinyatakan secara tegas bahwa mereka adalah kelompok separatisme yang mengangkat Senjata untuk mewujudkan Papua dan Papua Barat merdeka dari NKRI.
Benny Wenda dan para pengikutnya telah mendeklarasikan kemerdekaan Papua dan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, seluruh elit di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan harus bersatu.
Kita selalu menyatakan bahwa NKRI adalah harga mati. Untuk mewujudkan NKRI adalah harga mati, maka kita harus mengesampingkan segala perbedaan kepentingan dan melebur menjadi satu.
Tidak mungkin kita bisa mempertahankan NKRI jika kita bercerai berai, cakar-cakaran dan tidak bersatu. Persatuan sangat penting karena persatuan adalah pangkal meraih kemenangan.
Pada saat yang sama kita bersatu mendukung POLRI dan TNI untuk melawan dan menghabisi OPM dan Benny Wenda dan pengikutnya karena secara nyata telah melakukan kegiatan separatisme.
Greenpeace: Lahan Menipis, Korporasi Sawit Merambah ke Papua https://t.co/QI6qTxRjvA
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) December 3, 2020
#Terpopuler OPM menolak mengakui pengumuman pemerintahan sementara Papua Barat yang dilakukan pimpinan ULMWP, Benny Wenda. Mereka juga menyatakan mosi tidak percaya. #Papua #PapuaBarat https://t.co/DToJMl29kC
— detikcom (@detikcom) December 3, 2020
Merangkul Gereja, Mahasiswa dan Rakyat
Di Papua dan Papua Barat pengaruh pendeta, pastor dan gereja sangat kuat.
Selain itu, mahasiswa, siswa dan pelajar di Papua dan Papua Barat ataupun yang belajar di berbagai universitas di pulau Jawa, dan berbagai daerah di Indonesia.
Begitu pula rakyat Papua dan Papua Barat yang berhimpun di berbagai organisasi ataupun tidak berhimpun di organisasi.
Semua yang disebutkan di atas harus dirangkul dan diangkat dengan pendekatan dialog dan memberi kesejahteraan.
Mahasiswa yang ikut demo mendukung kemerdekaan Papua dan Papua Barat menurut saya tidak usah dikepung asrama mereka apalagi ditahan dan dipenjarakan, sebaiknya mereka diajak dialog dan lakukan pendekatan kesejahteraan kepada mereka.
Begitu pula para pendeta dan pastor sebaiknya intensif bertemu dan berdialog, tidak hanya satu arah, tetapi mendengar aspirasi mereka dan berusaha mewujudkannya.
Jadi pemerintah harus tegas melawan separatisme dengan mengerahkan kekuatan TNI dan POLRI untuk melawan mereka, tetapi para pendeta, pastor, mahasiswa, pelajar dan rakyat harus dirangkul, diberi keadilan dan kesejahteraan.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
