Connect with us

HRS di Polda Metro Jaya (13/12/2020) - IG #habibrizieq

Covid-19

Pelanggar Protokol Kesehatan Tidak Bisa Dipidana: Mengapa HRS Dipidana?

Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam RI mengatakan, tak ada sanksi pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan ataupun tidak ikut dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Tiga pakar Hukum Tata Negara yaitu Prof Mahfud MD, Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Dr. Refly Harun mengatakan bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan tidak bisa dipidana.

Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam RI mengatakan, tak ada sanksi pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan ataupun tidak ikut dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Jika merujuk Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, aturan tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 itu hanya mengatur pemberian sanksi.

“Kalau ada yang seperti tidak melakukan itu, apakah orang ini sengaja atau tidak itu kemudian kita beritahu secara persuasif. Lalu agak naik dari situ, tindakan administratif seperti yang banyak dilakukan di banyak tempat. Jakarta misalnya, denda-denda yang dijatuhkan pada orang yang melanggar itu cukup besar,” kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (7/8/2020)

Tidak Bisa Dipidana

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentang virus corona atau Covid-19 tidak bisa dipidana (LIPUTAN6, 12/4/2020).

Menurut dia, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Sementara Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana.

“Paling tinggi denda, itu mungkin dapat dilakukan daerah tapi dalam bentuk Perda, bukan Pergub. Sekarang kita dengar Pemda DKI dapat izin untuk PSBB itu akan mengeluarkan Pergub,” kata Yusril dalam diskusi virtual bertema ‘PSBB, Jurus Tanggung Istana Hadapi Corona?’, Minggu (12/4/2020).

Mantan Menteri Hukum era Gus Dur dan Megawati itu menjelaskan, Indonesia memiliki tiga UU yang dapat digunakan dalam konteks menghadapi pandemi virus corona Covid-19. Tiga UU tersebut yakni UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau kita mengacu pada UU tentang wabah penyakit, ada sanksi pidananya. Tapi yang diterapkan oleh pemerintah bukan itu sekarang. Yang diterapkan itu UU tentang Kekarantinaan Kesehatan itu yang dijadikan sebagai acuan diterbitkannya PP mengenai PSBB. Jadi tidak mengacu pada UU Kesehatan maupun UU Wabah Penyakit,” ujar Yusril.

Aparat penegak hukum seperti polisi, lanjut Yusril, baru bisa masuk bila pemerintah menjalankan karantina wilayah sebagaimana yang ada dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau kita baca UU Kekarantinaan Kesehatan, sanksi-sanksi pidana itu sama sekali tidak ada dalam PSBB. Polisi itu baru bisa dilibatkan apabila pemerintah memberlakukan karantina wilayah. Lalu di situ ada kewenangan polisi untuk bertindak,” ungkapnya

Tidak Bisa Jerat HRS

Pernyataan Refly Harun yang dimuat di Media Online Oposisi Cerdas (12/12/2020) mengulas pasal 160 KUHP bahwa pasal tersebut bisa digunakan untuk menahan HRS dibandingkan hanya menggunakan pasal karantina kesehatan, yang tidak bisa digunakan sebagai pasal penahanan.

Refly menilai, yang dilakukan HRS memanglah sebuah kesalahan, tetapi bukan sebuah tindak kejahatan dengan pemberatan. Namun, karena penggunaan pasal 93 kurang gagah untuk menangkap HRS, akhirnya digunakan pasal 160. Menurutnya, pasal tersebut tidak bisa digunakan untuk menjerat HRS. Ia mempertanyakan di mana unsur menghasut yang disangkakan dalam pasal tersebut.

Pasal 160 KUHP juga berorientasi pada sebab dan akibat. Dalam hal tersebut, Refly tidak melihat akibat yang disangkakan. Dalam pemeriksaan Covid-19 kepada warga Petamburan, Refly menerima informasi, ada lima orang warga yang terjangkit. Namun, kelimanya tidak hadir dalam acara yang digelar HRS.

Secara pos facto, Refly menyebutkan, tidak ada yang perlu dirisaukan dari kerumunan tersebut. Hanya saja, memang perlu diberikan teguran yang keras jika perlu, denda administrasi yang lebih besar. Pihak HRS sudah membayar denda Rp50 juta kepada DKI Jakarta.

Kalau 3 pakar mengatakan pelanggar tidak bisa dipidana mengapa HRS dipidana?

Baca Juga

Covid-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa Covid-19 belum selesai. Kalau positif rate bisa 5% insya Allah kita masuk zona aman.

Covid-19

PPKM Level 4 akan berakhir pemberlakuannya pada 2 Agustus 2021. Kita belum tahu apakah PPKM Level 4 akan dilanjutkan atau di stop, kita tunggu...

Covid-19

Setidaknya ada lima alasan pentingnya PPKM diperpanjang: Pertama, Covid-19 belum bisa dikendalikan. Jumlah yang meninggal masih sangat banyak.

Covid-19

Pada 22 Juli 2021, saya dan Arteria Dahlan, Anggota DPR RI dari PDIP berdiskusi tentang Covid yang gonta-ganti namanya dan tidak kunjung selesai. Karni...

Covid-19

Penuhi kebutuhan pangan mereka selama PPKM Darurat diberlakukan. Jika tidak, maka PPKM sulit sukses kalau kebutuhan dasar rakyat yaitu "pangan" dalam bentuk sembako tidak...

Covid-19

Setelah Covid-19 menghantam Indonesia mulai Maret 2020 sampai Juli 2021, nampaknya skala prioritas yang super urgent ialah penyelamatan nyawa dengan high priority pada kesehatan...

Covid-19

Karena masih suasana Covid-19 pada Idul Adha 1442H ini, umat Islam yang sudah siap melaksanakan ibadah haji di Mekah, kembali di urungkan tahun ini.

Covid-19

Covid-19 dan variannya sudah menjangkiti rakyat di seluruh Indonesia. Tidak ada provinsi yang bebas dari Covid-19. Tren peningkatan positif Covid-19 rakyat Indonesia terus meningkat...