Musni Umar Socmed

Search

HRS di Polda Metro Jaya (13/12/2020) - IG #habibrizieq

Covid-19

Pelanggar Protokol Kesehatan Tidak Bisa Dipidana: Mengapa HRS Dipidana?

Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam RI mengatakan, tak ada sanksi pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan ataupun tidak ikut dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Tiga pakar Hukum Tata Negara yaitu Prof Mahfud MD, Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Dr. Refly Harun mengatakan bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan tidak bisa dipidana.

Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam RI mengatakan, tak ada sanksi pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan ataupun tidak ikut dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Jika merujuk Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, aturan tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 itu hanya mengatur pemberian sanksi.

“Kalau ada yang seperti tidak melakukan itu, apakah orang ini sengaja atau tidak itu kemudian kita beritahu secara persuasif. Lalu agak naik dari situ, tindakan administratif seperti yang banyak dilakukan di banyak tempat. Jakarta misalnya, denda-denda yang dijatuhkan pada orang yang melanggar itu cukup besar,” kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (7/8/2020)

Tidak Bisa Dipidana

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentang virus corona atau Covid-19 tidak bisa dipidana (LIPUTAN6, 12/4/2020).

Menurut dia, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Sementara Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana.

“Paling tinggi denda, itu mungkin dapat dilakukan daerah tapi dalam bentuk Perda, bukan Pergub. Sekarang kita dengar Pemda DKI dapat izin untuk PSBB itu akan mengeluarkan Pergub,” kata Yusril dalam diskusi virtual bertema ‘PSBB, Jurus Tanggung Istana Hadapi Corona?’, Minggu (12/4/2020).

Mantan Menteri Hukum era Gus Dur dan Megawati itu menjelaskan, Indonesia memiliki tiga UU yang dapat digunakan dalam konteks menghadapi pandemi virus corona Covid-19. Tiga UU tersebut yakni UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau kita mengacu pada UU tentang wabah penyakit, ada sanksi pidananya. Tapi yang diterapkan oleh pemerintah bukan itu sekarang. Yang diterapkan itu UU tentang Kekarantinaan Kesehatan itu yang dijadikan sebagai acuan diterbitkannya PP mengenai PSBB. Jadi tidak mengacu pada UU Kesehatan maupun UU Wabah Penyakit,” ujar Yusril.

Aparat penegak hukum seperti polisi, lanjut Yusril, baru bisa masuk bila pemerintah menjalankan karantina wilayah sebagaimana yang ada dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau kita baca UU Kekarantinaan Kesehatan, sanksi-sanksi pidana itu sama sekali tidak ada dalam PSBB. Polisi itu baru bisa dilibatkan apabila pemerintah memberlakukan karantina wilayah. Lalu di situ ada kewenangan polisi untuk bertindak,” ungkapnya

Tidak Bisa Jerat HRS

Pernyataan Refly Harun yang dimuat di Media Online Oposisi Cerdas (12/12/2020) mengulas pasal 160 KUHP bahwa pasal tersebut bisa digunakan untuk menahan HRS dibandingkan hanya menggunakan pasal karantina kesehatan, yang tidak bisa digunakan sebagai pasal penahanan.

Refly menilai, yang dilakukan HRS memanglah sebuah kesalahan, tetapi bukan sebuah tindak kejahatan dengan pemberatan. Namun, karena penggunaan pasal 93 kurang gagah untuk menangkap HRS, akhirnya digunakan pasal 160. Menurutnya, pasal tersebut tidak bisa digunakan untuk menjerat HRS. Ia mempertanyakan di mana unsur menghasut yang disangkakan dalam pasal tersebut.

Pasal 160 KUHP juga berorientasi pada sebab dan akibat. Dalam hal tersebut, Refly tidak melihat akibat yang disangkakan. Dalam pemeriksaan Covid-19 kepada warga Petamburan, Refly menerima informasi, ada lima orang warga yang terjangkit. Namun, kelimanya tidak hadir dalam acara yang digelar HRS.

Secara pos facto, Refly menyebutkan, tidak ada yang perlu dirisaukan dari kerumunan tersebut. Hanya saja, memang perlu diberikan teguran yang keras jika perlu, denda administrasi yang lebih besar. Pihak HRS sudah membayar denda Rp50 juta kepada DKI Jakarta.

Kalau 3 pakar mengatakan pelanggar tidak bisa dipidana mengapa HRS dipidana?

Baca Juga

Covid-19

Salah satu kalimat yang penting diamalkan bangsa Indonesia saat ini ialah saling jaga. Kalimat itu sangat penting dibahas dan diamalkan bangsa Indonesia saat ini...

Covid-19

Koalisi baru bersama UMNO, PAS dan lain-lain membentuk Perikatan Nasional (PN) untuk memerintah Malaysia. Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong setelah berkonsultasi dengan seluruh anggota...

Covid-19

Tidak ada yang mengira Muhammad Suaib Didu, yang baru berumur 55 tahun meninggal dunia begitu cepat karena beberapa waktu lalu, ditemani Dr. Muhammad Sulhan,...

Covid-19

Tahun 2020 sebagai tahun kesedihan dan tahun yang amat sulit bagi sebagian warga DKI Jakarta, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa lain di dunia telah dilewati.

Covid-19

Saya kemukakan tahun 2020 merupakan tahun kesedihan karena hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia diserang pandemi Covid-19.

Opini

Saya bukan anggota apalagi pengurus Front Pembela Islam (FPI). Akan tetapi, sebagai sosiolog dan akademisi, saya merasa sangat prihatin atas pembubaran dan pelarangan FPI...

Covid-19

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta bukan saja bisa survive (bertahan) ditengah badai Covid-19, tetapi bisa bangkit dan maju.

Covid-19

Program Studi Perbankan Syariah Universitas Ibnu Chaldun Jakarta pada 12 Desember 2020 telah menyelenggarakan Webinar dengan tema "Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu UMKM Dimasa...