Connect with us

Dua petugas Brimob berjaga di depan Markaz Besar Laskar Pembela Islam, organisasi sayap FPI - IG #fpibubar

Opini

Prihatin FPI Dibubarkan dan Dilarang Beraktivitas

Saya bukan anggota apalagi pengurus Front Pembela Islam (FPI). Akan tetapi, sebagai sosiolog dan akademisi, saya merasa sangat prihatin atas pembubaran dan pelarangan FPI beraktivitas.

Saya bukan anggota apalagi pengurus Front Pembela Islam (FPI). Akan tetapi, sebagai sosiolog dan akademisi, saya merasa sangat prihatin atas pembubaran dan pelarangan FPI beraktivitas.

Setidaknya ada 6 (enam) saya prihatin atas pembubaran dan pelarangan FPI beraktivitas.

Pertama, alasan ideologis. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan Indonesia merdeka ialah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia.”

Negara tidak hanya berkewajiban memberi perlindungan kepada setiap warga negara, tetapi menurut pasal 28 UUD 1945 juga menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kedua, alasan yuridis. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Umum adalah merupakan perjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah sejalan dengan pasal 28 UUD 1945 dan pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Ketiga, alasan sosiologis. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan membutuhkan kehadiran FPI tidak saja dalam rangka kegiatan sosial ketika terjadi bencana alam, tetapi juga sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Keempat, alasan teologis. FPI terdepan dalam menyuarakan nahi munkar (mencegah, melarang dan menolak segala macam perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum positif dan hukum Islam.

Kelima, alasan manfaat. Dari perspektif kepentingan sosial, keberadaan FPI di tengah masyarakat menengah ke bawah sangat bermanfaat.

Keenam, alasan demokrasi. Dalam negara demokrasi, hak berhimpun dalam suatu organisasi dijamin oleh Undang-undang. Hanya pengadilan yang boleh membubarkan sebuah organisasi.

Sehubungan dengan 6 hal tersebut, saya berpendapat bahwa FPI tidak sepatutnya dibubarkan dan dilarang beraktivitas.

6 Alasan Pembubarkan dan Larang Kegiatan FPI

Pembubaran dan penghentian kegiatan FPI dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

Dalam SKB disebutkan, ada enam hal yang menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI.

Pertama, adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Ormas.

Ketiga, Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT.

Dan sampai sekarang FPI belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SK itu. Maka, secara de jure mulai 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar,” kata Eddy.

Keempat, kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 59 ayat (3), Pasal 59, dan Pasal 82 UU Ormas.

Kelima, ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang telah dipidana.

“Disamping itu 206 org terlibat pidana umum dan 100 telah dipidana,” tambah Eddy.

Keenam, pengurus dan anggota FPI kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat padahal itu tugas aparat.

Baca Juga

Opini

Hakim Ketua Khadwanto, SH yang mengadili HRS di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah vonis Habib Rizieq Shihab dengan hukuman 4 tahun penjara dalam kasus...

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Politik

Saya memberanikan menjadi saksi ahli Habib Rizieq dkk karena Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik yang resmi untuk menyuarakan pentingnya keadilan dan kebenaran...

Opini

Publik tidak bisa disalahkan kalau mengatakan bahwa keadilan sosial dari pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh...

Covid-19

Ada perbedaan perlakuan yang amat menyolok menikah saat pandemi, antara resepsi perkawinan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dengan Syarifah Najwa Syihab (Puteri HRS) dan...

Opini

Perbuatan radikal dan teror harus diakhiri dalam melawan ketidakadilan karena tidak akan pernah menang.

Politik

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan Habib Rizieq Syihab Dibebaskan sehingga banyak dibahas di media sosial.

Opini

Menurut Natalius Pigai, negara wajib mencari bukti dugaan pelanggaran HAM berat terhadap tewasnya enam laskar FPI.