Musni Umar Socmed

Search

Dua petugas Brimob berjaga di depan Markaz Besar Laskar Pembela Islam, organisasi sayap FPI - IG #fpibubar

Opini

Prihatin FPI Dibubarkan dan Dilarang Beraktivitas

Saya bukan anggota apalagi pengurus Front Pembela Islam (FPI). Akan tetapi, sebagai sosiolog dan akademisi, saya merasa sangat prihatin atas pembubaran dan pelarangan FPI beraktivitas.

Saya bukan anggota apalagi pengurus Front Pembela Islam (FPI). Akan tetapi, sebagai sosiolog dan akademisi, saya merasa sangat prihatin atas pembubaran dan pelarangan FPI beraktivitas.

Setidaknya ada 6 (enam) saya prihatin atas pembubaran dan pelarangan FPI beraktivitas.

Pertama, alasan ideologis. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan Indonesia merdeka ialah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia.”

Negara tidak hanya berkewajiban memberi perlindungan kepada setiap warga negara, tetapi menurut pasal 28 UUD 1945 juga menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kedua, alasan yuridis. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Umum adalah merupakan perjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah sejalan dengan pasal 28 UUD 1945 dan pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Ketiga, alasan sosiologis. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan membutuhkan kehadiran FPI tidak saja dalam rangka kegiatan sosial ketika terjadi bencana alam, tetapi juga sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Keempat, alasan teologis. FPI terdepan dalam menyuarakan nahi munkar (mencegah, melarang dan menolak segala macam perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum positif dan hukum Islam.

Kelima, alasan manfaat. Dari perspektif kepentingan sosial, keberadaan FPI di tengah masyarakat menengah ke bawah sangat bermanfaat.

Keenam, alasan demokrasi. Dalam negara demokrasi, hak berhimpun dalam suatu organisasi dijamin oleh Undang-undang. Hanya pengadilan yang boleh membubarkan sebuah organisasi.

Sehubungan dengan 6 hal tersebut, saya berpendapat bahwa FPI tidak sepatutnya dibubarkan dan dilarang beraktivitas.

6 Alasan Pembubarkan dan Larang Kegiatan FPI

Pembubaran dan penghentian kegiatan FPI dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

Dalam SKB disebutkan, ada enam hal yang menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI.

Pertama, adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Ormas.

Ketiga, Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT.

Dan sampai sekarang FPI belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SK itu. Maka, secara de jure mulai 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar,” kata Eddy.

Keempat, kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 59 ayat (3), Pasal 59, dan Pasal 82 UU Ormas.

Kelima, ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang telah dipidana.

“Disamping itu 206 org terlibat pidana umum dan 100 telah dipidana,” tambah Eddy.

Keenam, pengurus dan anggota FPI kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat padahal itu tugas aparat.

Baca Juga

Covid-19

Saya kemukakan tahun 2020 merupakan tahun kesedihan karena hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia diserang pandemi Covid-19.

Covid-19

Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam RI mengatakan, tak ada sanksi pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan ataupun tidak ikut dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Lainnya

Ustaz Dr. Zaitun Rasmin mengemukakan bahwa tujuan khutbah Jumat antara lain memperkuat keimanan dan ketaqwaan, mengingatkan agar selalu ingat kepada Allah, memperkuat persatuan dan...

Lainnya

Hari ini 9 Desember 2020 adalah Hari Antikorupsi Sedunia. Selain itu, tgl 8 Desember 2020 terjadi penembakan 6 laskar FPI yang mengawal Imam Besar...

Lainnya

Dampak penurunan baliho HRS oleh aparat TNI telah menimbulkan masalah baru.

Covid-19

Landasan yang digunakan dalam penegakan hukum bagi mereka yang diduga melanggar protokol kesehatan ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Opini

Dalam berbagai acara yang dihadiri, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet Jakarta Selatan, lautan manusia yang hadiri. Begitu pula, peletakan batu pertama...

Opini

Maka sesuai jadwal, pesawat Saudia Air lines yang ditumpangi IBHRS pada 10 November 2020 pukul 09.00 wib. mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.