Dalam Radio Talkshow dengan tema “Refleksi Akhir Tahun Komunikasi Politik Indonesia” yang dilaksanakan RRI bersama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun (30/12/2020), sebagai salah satu narasumber, saya kemukakan tahun 2020 merupakan tahun kesedihan karena hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia terpuruk ditengah ancaman corona.
Pada akhir Desember 2019, Wuhan Provinsi Hubei, Republik Rakyat China (RRC) diserang pandemi Corona. Maret 2020, Presiden Jokowi umumkan 2 WNI positif Corona.
Sejak itu Indonesia mengalami pandemi Corona, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan terus meningkat jumlah orang yang alami positif corona termasuk yang meninggal dunia.
Pada 31 Desember 2020, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif corona sebanyak 743.198, 611.097 sembuh, 22.138 meninggal (KumparanNews, 31 Desember 2020).
Sebuah lembaga studi di China menyebut angka orang yang terinfeksi virus corona di Wuhan pada masa awal pandemi Covid-19, 10 kali lebih banyak dari angka resmi yang dirilis pemerintah China. #CNNIndonesia #detikNetwork https://t.co/hAyg9ggmPa
— detikcom (@detikcom) January 1, 2021
Tutup 2020, Positif Covid-19 di RI 743.198, Meninggal 22.138 https://t.co/dg0ND80mke
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) January 1, 2021
Hancurkan Ekonomi
Corona yang menerjang Indonesia tidak saja menyebabkan banyak orang yang sakit dan meninggal dunia, tetapi telah menghancurkan ekonomi Indonesia.
Berbagai perusahaan mengalami kesulitan akibat runtuhnya ekonomi. Dampaknya terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran, sehingga terjadi pengangguran yang masif di masyarakat.
Dampak lanjutan dari PHK dan pengangguran besar-besaran, meningkat jumlah orang miskin di Indonesia. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI mengemukan bahwa jumlah keluarga miskin di Indonesia sebanyak 76 juta (DetikNews, 04 Agustus 2020).
Berlarut-larutnya Corona dan tidak adanya gambaran yang pasti kapan akan berakhir, semakin sulit keadaan sosial dan ekonomi Indonesia.
Pandemi Covid-19 membuat tak banyak momen penting perekonomian nasional yang terjadi tahun 2020. Awal tahun dilanda banjir, tengah tahun diharu-biru oleh omnibus law UU Cipta Kerja, disusul kemudian resesi ekonomi. Berikut kaleidoskop ekonomi 2020.https://t.co/gY3pYRzbAO
— Katadata.co.id (@KATADATAcoid) December 30, 2020
Ditengah Ancaman Corona Juga Meningkat Utang
Muhammad Jusuf Kalla,Wakil Presiden ke-10 dan 12 mengemukakan dalam Webinar Dewan Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) bertema “Masalah Strategi Kebangsaan dan Solusinya” mengatakan, persoalan ekonomi, utamanya masalah utang pemerintah menjadi yang paling sulit dihadapi Indonesia selama pandemi.
Menurutnya, defisit APBN 2020 yang saat ini sudah menembus Rp1.000 triliun merupakan yang terbesar dalam sejarah. Hal ini pun dinilai akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Dengan melebarnya defisit anggaran, kata JK, maka pada tahun berikutnya ada kemungkinan sekitar 40 persen dari APBN hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang (Warta Ekonomi, 29/12/2020).
Pemerintah menetapkan target utang baru sebesar Rp 342 triliun hingga kuartal I-2021. https://t.co/hSNyIsDMbV
— DetikFinance (@detikfinance) December 31, 2020
Defisit Melebar
Pernyataan JK tersebut sangat mengkhawatirkan karena besanya defisit menimbulkan banyak masalah.
Pertama, semakin meningkat jumlah utang Indonesia karena defisit anggaran ditutup dengan utang baru yang sangat besar jumlahnya. Kalau defisit anggaran Rp1.000 Triliun tahun 2020, maka harus berutang sebesar itu.
Kedua, total utang Indonesia akan semakin besar jumlahnya, sehingga tahun 2021 total utang Indonesia bisa tembus Rp 6.000 Triliun.
Ketiga, beban bayar bunga dan cicilan utang, bisa mencapai 40% dari APBN. Ini luar biasa gawatnya karena uang yang diperoleh dari hasil pajak, hasil eksplorasi kekayaan alam Indonesia dan hasil pembangunan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi hanya untuk bayar gaji pegawai pemerintah, aparat, pejabat pemerintah dan pejabat negara serta untuk bayar bunga utang dan cicilan utang.
Keempat, besarnya utang pemerintah tidak berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Justru sebaliknya, rakyat semakin sulit hidup mereka.
Kelima, beban generasi mendatang sangat berat karena harus membayar bunga dan cicilan utang yang jumlahnya amat besar.
Masih Tinggi, Defisit Anggaran Diperkirakan -5,70 Persen PDB di 2021https://t.co/mFSQ4KcNrP
— SINDOnews (@SINDOnews) December 29, 2020
Ditengah Ancaman Corona Terdapat Kisruh Politik
Ditengah ancaman corona, bukan mengajak seluruh rakyat untuk bahu membahu dan bekerjasama mengatasi Corona.
Justru yang dilakukan adalah menghabisi siapapun yang dianggap lawan politik.
Kilas balik yang amat menarik tahun 2020 adalah kepulangan Habib Muhammad Rizieq Syihab 10 November 2020 dari pengasingan di Arab Saudi.
Lautan manusia yang jemput Imam Besar Habib Rizieq Syihab dibandara Soekarno-Hatta. Selain itu, hajatan perkawinan puteri HRS dan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat yang dihadiri ribuan orang.
Selain itu, lautan manusia di Megamendung, Jawa Barat menyambut HRS yang datang untuk meletakkan batu pertama pembangunan Masjid di Pondok Pesantren Agri Kultural Megamendung Jawa Barat.
Pada 14 November 2020, 6 pengawal HRS dari laskar FPI dibunuh dalam peristiwa pengawalan HRS di jalan Tol Km 50 Kerawang Jawa Barat. Tragedi kemanusiaan, sudah disuarakan berbagai pihak agar dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), tetapi pemerintah tidak bergeming.
Diharapkan Komnas HAM RI bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan secara obyektif terhadap 6 syuhada laskar FPI.
Habib Rizieq Doakan Polisi Penembak Laskar FPI Kena Azab Jika Tak Tobathttps://t.co/p8Q4dLIwOV
— GELORA NEWS (@geloraco) December 25, 2020
HRS Jadi Tersangka
Kasus kerumunan massa di Petamburan dan Megamendung dianggap merupakan pelanggaran protokol kesehatan dan penghasutan. Imam Besar Habib Rizieq Syihab dijadikan tersangka dalam 2 kasus tersebut.
Kasus yang disangkakan kepada HRS diduga sarat dengan kepentingan politik. Begitu banyak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Contohnya 270 kota, kabupaten dan provinsi yang melakukan pemilihan kepala daerah, semua melakulan pelanggaran protokol kesehatan.
Begitu pula Habib Lutfi, anggota Wantimpres yang melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Buya Uci di Banten yang melakukan Haul Abdul Qadir Al-Jilani. Kegiatan yang mereka lakukan dihadiri ribuan manusia.
Akan tetapi, yang ditindak dan dimasukkan ke dalam penjara hanya HRS.
Peristiwa lain yang mengerikan ialah korupsi benur lobster yang diduga dilakukan oleh Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan korupsi bantuan sosial RI yang dilakukan oleh Juliari Batu Bara, Menteri Sosial RI.
Kedua menteri tersebut merupakan pentolan dua partai politik besar yaitu Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra, dan Juliari Batu Bara, Wakil Bendahara Umum PDIP. Keduanya telah ditangkap, ditahan dan dijadikan tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Soal Video Habib Rizieq Dukung ISIS, Kuasa Hukum: Itu Fitnah Besar! #LengkapCepatBeritanya #BeritaTerkini #Berita #News #BeritaNasional . https://t.co/qD5KQvbxLU
— Okezone (@okezonenews) January 1, 2021
FPI Dibubarkan
Pada 30 Desember 2020, satu hari menjelang tutup tahun, pemerintah membubarkan dan melarang Front Pembela Islam (FPI). Pembubaran FPI oleh pemerintah telah dikritik sejumlah pakar, karena Indonesia merupakan negara hukum, maka pembubaran FPI harus melalui pengadilan.
Pada hari yang sama, setelah Front Pembela Islam dibubarkan, para pentolan FPI mendeklarasikan pembentukan Front Persatuan Islam (FPI).
Prof. Mahfud MD telah merespon berdirinya Front Persatuan Islam (FPI) dengan mengatakan boleh tidak masalah.
Pembubaran FPI Jadi Sorotan Media Asing https://t.co/JJAmIZ75Ri
— VIVAcoid (@VIVAcoid) December 31, 2020
Kesimpulan
Kita akhiri tahun 2020 dengan penuh kesedihan. Pertama, kita tidak fokus mengatasi Corona, sehingga berlangsung lama dan dampaknya semakin mengancam bangsa Indonesia.
Kedua, ajakan dialog dan rekonsiliasi dari HRS ditolak. Pada hal kalau dialog dan rekonsiliasi lebih menjamin terwujud suasana demokrasi dan damai.
Ketiga, dampak Corona, ekonomi hancur. Defisit anggaran sudah melebihi Rp1.000 Triliun. Utang meningkat drastis, tetapi kesejahteraan rakyat tidak meningkat. Masalah ini harus segera diatasi.
Keempat, korupsi ditengah pandemi Corona masih merajalela. Dua pentolan partai politik yang menjabat sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan karena dugaan korupsi.
Kelima, penegakan hukum tidak berkeadilan. Hanya HRS yang ditahan dan dipenjara dalam kasus dugaan kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan.
Keenam, pembubaran FPI tidak melalui pengadilan. Pada hal Indonesia adalah negara hukum.
Selamat Tahun Baru. Semoga kita semua sukses menjalani tahun 2021 dan berdoa Corona segera berakhir.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
