Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang akan habis masa baktinya tahun 2022. Ada ratusan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang akan habis masa baktinya tahun 2022 dan 2023.
Jika tidak ada Pilkada tahun 2022, maka ada konsekuensi yang bakal terjadi pada bangsa dan negara.
Pertama, pemerintah pusat akan mengangkat PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Daerah. Pada hal PLT tidak bisa memutuskan hal-hal yang bersifat strategis.
Kedua, akan meruntuhkan demokrasi. Mereka yang tidak dipilih dalam Pilkada ditunjuk untuk memimpin daerah tanpa mendapat mandat dari rakyat melalui Pilkada.
Ketiga, akan sangat menguntungkan partai politik penguasa jika tidak ada Pilkada 2022, 2023 karena kader-kader mereka akan diangkat menjadi PLT Kepala Daerah di 100 daerah pemilihan lebih tanpa mengikuti Pilkada.
Keempat, akan sangat menguntungkan penguasa dalam memenangkan kontestasi pemilu 2024 karena bisa mengangkat Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai PLT tanpa melalui Pilkada.
Kelima, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak bisa berdaulat pada hal sejatinya dalam demokrasi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan memilih kepala daerah untuk memimpin mereka di daerahnya. Bukan ditunjuk oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri RI.
PDIP Ngotot Pilkada 2024, Pengamat: Kalau 2022, Anies yang Menang https://t.co/EHjiHy3Qt0
— VIVAcoid (@VIVAcoid) January 28, 2021
Anies Tidak Kehilangan Panggung
Saya memastikan ada pemilihan kepala daerah atau tidak ada Pilkada tahun 2022, Anies tidak kehilangan panggung.
Setidaknya ada lima alasan, Anies tidak bakal kehilangan panggung jika tidak ada Pilkada tahun 2022.
Pertama, Anies bisa keliling di seluruh Indonesia untuk bersilaturrahim dengan tokoh Agama dan ceramah di berbagai kampus. Kalau dilarang ceramah di Universitas negeri, banyak perguruan tinggi swasta yang akan berlomba mengundang Anies untuk ceramah. Jika media mainstream tidak memberitakan kegiatan Anies, media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube, Instagram akan dipenuhi dengan berita Anies.
Kedua, berbagai lembaga internasional akan mengundang Anies untuk menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan.
Ketiga, berbagai lembaga di Jakarta termasuk Perguruan Tinggi Swasta akan berlomba mengundang Anies untuk menjadi narasumber. Setiap Anies tampil di berbagai forum akan mendapat liputan berita. Kalaupun media mainstream tidak memberitakan, media sosial akan memberitakan secara luas.
Keempat, tidak banyak tokoh diluar pemerintahan sekarang yang memiliki elektabilitas dan kapabilitas selain Anies. Maka, ada Pilkada atau tidak ada Pilkada tahun 2022, Anies akan tetap menjadi magnet pemberitaan media, setidaknya media sosial.
Kelima, isu yang berkembang di publik bahwa ditiadakan Pilkada 2022 untuk menjegal Anies. Isu ini pasti mengundang simpati dan dukungan yang semakin meluas kepada Anies. Hal ini disebabkan, karena masyarakat Indonesia tidak tega melihat siapapun yang dizalimi.
Pilkada 2022 Ditiadakan untuk Ganjal Anies? Refly Harun : Kebangetanhttps://t.co/z2cz75trjJ
— GELORA NEWS (@geloraco) January 25, 2021
Oleh karena itu, saya tidak percaya yang mengatakan, kalau tidak ada Pilkada di DKI 2022, Anies akan kehilangan panggung dan sepi. Justru menurut saya, kalau tidak ada Pilkada di DKI tahun 2022, Anies mempunyai banyak waktu untuk sosialisasi dan silaturrahim ke berbagai elemen masyarakat.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
