Connect with us

arak-arakan bendera merah putih memperingati hari pahlawan - IG #pahlawannasional

Opini

Tanpa Pilkada 2022, 2023: Demokrasi Dilumpuhkan

PDIP, Partai Gerinda, PAN dan PPP telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak setuju adanya revisi UU Pemilu.

PDIP, Partai Gerinda, PAN dan PPP telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak setuju adanya revisi UU Pemilu.

Pertanyaan pertama, apakah keempat partai politik tersebut tidak setuju adanya revisi UU Pemilu merupakan maunya mereka atau maunya pemerintah yang menghendaki tidak ada Pilkada 2022 dan 2023?

Saya menduga keempat partai tersebut yang tidak setuju adanya revisi UU Pemilu, yang berarti tidak ada pemilihan kepala daerah di 272 daerah tahun 2022 dan 2023, mengikuti maunya pemerintah yang tidak menyetujui adanya revisi UU Pemilu 2019 yang telah menetapkan bahwa Pilkada akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilu Pilpres, dan pemilu Legislatif tahun 2024.

Kepentingan Politik

Pertanyaan kedua, apa manfaat pemerintahan Joko Widodo tidak setuju adanya revisi UU Pemilu?

Saya menduga pemerintah tidak setuju adanya Pilkada tahun 2022 dan 2023, memiliki alasan ekonomi dan politik.

Pertama, alasan ekonomi. Pemerintah menunda Pilkada menjadi 2024 karena alasan ekonomi. Sampai saat ini ekonomi Indonesia masih dilanda krisis. Dampaknya dana pemerintah sangat terbatas. Pada hal Pilkada menghabiskan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, Pilkada penting diundur pelaksanaannya pada 2024.

Kedua, alasan politik. Jika tidak ada Pilkada 2022 dan 2023, maka pemerintah akan melantik 272 kepala daerah sebagai Pelaksana Tugas (PLT). Ini sangat menguntungkan penguasa dalam mewujudkan suksesi kepemimpinan 2024 yang diinginkan karena PLT Kepala Daerah akan menjadi instrumen dan ujung tombak dalam menyukseskan suksesi kepemimpinan yang diinginkan penguasa.

Pertanyaan ketiga, apa keuntungan partai-partai politik yang tidak mendukung revisi UU Pemilu 2019.

Pertama, PDIP sebagai partai penguasa, patut diduga sangat diuntungkan jika tidak ada Pilkada 2022 dan 2023. Karena mereka yang dicalonkan menjadi PLT tidak mungkin menjadi kenyataan jika tidak di dukung partai penguasa.

Kedua, partai Gerinda, sesuai hasil Munasnya beberapa waktu lalu telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2024. Dalam rangka itu, Gerindra tidak mendukung Pilkada 2022 dan 2023, merupakan strategi menghadapi Pemilu 2024 untuk menyukseskan pencalonan Prabowo menjadi Calon Presiden 2024.

Ketiga, PAN dan PPP mendukung tidak ada revisi UU Pemilu karena khawatir Parliamentary Threshold dinaikkan sesuai keinginan Partai Nasdem. Selain itu, kedua partai itu tidak berani bersikap diluar keinginan penguasa.

Partai Pendukung Pilkada

Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, merupakan partai politik pendukung revisi UU Pemilu yang menginginkan agar Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan pada 2022.

Alasan keempat partai tersebut mendukung revisi UU pasti mengandung kepentingan politik dan menyelamatkan demokrasi.

Adapun kepentingan politik revisi UU Pemilu. Pertama, untuk menyelamatkan Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, dalam Pemilu 2024. Saya menduga banyak kader mereka yang habis masa baktinya tahun 2022, 2023. Jika tidak ada Pilkada, maka mereka akan kehilangan kekuatan dalam Pemilu 2024.

Kedua, untuk menyelamatkan demokrasi. Kalau tidak ada Pilkada 2022, 2023; maka dapat dikatakan demokrasi telah dilumpuhkan. Demokrasi hanya tinggal dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi sudah dipasung, tidak dijalankan karena penguasa di daerah dilantik tanpa dipilih melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pertanyaan terakhir, apakah Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan untuk menzalimi Anies Baswedan, Gubernur DKI yang akan habis masa baktinya di DKI tahun 2022? Jawaban saya Wallahu a’lam bisshawab (Dan Allah lebih mengetahui kebenaran).

Baca Juga

Baca Juga

Pemilu

DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan ibukota pemerintahan, merupakan pusat kemajuan dan pusat pemberitaan media. Kalau seorang gubernur yang cerdas memiliki visi dan misi...

Pemilu

Nasihat saya kepada para aktivis yang bergabung di partai politik dan ingin bertanding dalam pemilu 2024, jangan ragu, khawatir apalagi takut untuk bertanding karena...

Pemilu

Pasca Partai Demokrat mengumumkan dukungan resmi kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, partai Demokrat dan para tokohnya sebaiknya semakin aktif meningkatkan elektabilitas...

Opini

Dihari Ulang Tahun Ibu Megawati Soekarnoputri saya, Musni Umar telah menulis analisa Capres PDIP yang akan di umumkan Bu Mega dan manuver parpol politik...

Opini

Di sela-sela safari politik Anies Baswedan yang difasilitasi Partai Nasdem, Anies mengucapkan Gong Xi Fa Cai kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang tengah merayakan Tahun...

Pemilu

Nama Anies semakin populer di dalam negeri dan luar negeri. Semakin dikenal luasnya Anies Baswedan di masyarakat di dalam dan luar  negeri,  tidak terlepas dari  prestasi...

Opini

Partai Nasdem adalah partai pelopor dalam menjadikan Jokowi dua periode menjadi Presiden RI. Sejak periode pertama dan kedua, Partai Nasdem berada di garda terdepan dan...

Lainnya

Anies Baswedan, bakal calon Presiden RI bersama Partai Nasdem menggelar Natal Nasional Tahun 2022 di Auditorium Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Papua, Kamis 8 Desember...