Connect with us

Din Syamsuddin saat mengisi pengajian dan silaturahim tahunan di Leeds, Inggris, (26/01/2019) - jatengpos.co.id

Opini

Stop Jualan Radikalisme: Memecah Belah Kita, Saya Dukung Prof Din Syamsuddin

Sekarang ini amat banyak yang mendukung Prof Din. Seluruh elemen dari berbagai kelompok masyarakat dan partai politik yang lintas agama, lintas suku, organisasi massa, perguruan tinggi memberi dukungan kepada Prof. Din Syamsuddin.

Sangat ramai perbincangan di media sosial tentang radikalisme setelah Prof Din Syamsuddin dilaporkan oleh GAR ITB ke KASN sebagai radikal.

Sejak pemberitaan dimuat di media sosial, saya sudah protes dan memastikan bahwa Prof Din.tidak radikal. Hanya saya katakan kalau masalah korupsi, ketidak-adilan dan ketidak-benaran, Prof Din sangat tegas dan vokal.

Sekarang ini amat banyak yang mendukung Prof Din. Seluruh elemen dari berbagai kelompok masyarakat dan partai politik yang lintas agama, lintas suku, organisasi massa, perguruan tinggi memberi dukungan kepada Prof. Din Syamsuddin.

Menko Polhukam Bersuara

Prof Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah menegaskan bahwa surat GAR ITB ke KASN dan berbagai lembaga pemerintah, tidak akan ditindaklanjuti.

Menko Polhukam juga mengemukakan bahwa pemerintah tidak pernah menganggap Prof Din Syamsuddin radikal.

Lebih lanjut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan proses hukum terhadap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Mahfud mengatakan hal itu menanggapi tudingan radikal terhadap Din Syamsuddin oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Pemerintah tetap menganggap Pak Din Syamsuddin itu adalah tokoh yang kritis, yang kritik-kritiknya harus kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum? Tidak pernah. Dan Insya Allah tidak akan pernah, karena kami anggap beliau itu tokoh.”

Label Radikalisme

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mereka yang mengeritik pemerintah diberi label radikal, ekstrim, teroris dan sebagainya.

Mereka yang memberi label kepada pengeritik penguasa sebagai radikal, ekstrimis bahkan teroris adalah para buzzer, kelompok-kelompok pendukung penguasa dan ormas partisan.

Sesuai pengakuan, mereka dibayar untuk menyerang dan menstigma para pengeritik penguasa dengan tulisan kasar dan brutal.

Ketika mereka dilaporkan kepada aparat, mereka tidak pernah diproses sebagaimana yang dialami para pengeritik penguasa yang langsung diproses jika ada laporan terhadap mereka.

Tidak hanya pengeritik pemerintah yang diserang, tetapi juga yang mendukung Gubernur Anies Baswedan. Pada hal yang mendukung Anies tidak pernah menjelekkan siapapun.

Stop Jualan Radikalisme

Publik menganggap bahwa isu radikalisme telah menjadi komoditi yang diperjualbelikan.

Jika ingin menghentikan para pengeritik pemerintah, mereka dilabeli dengan sebutan radikal, ekstrim dan bahkan teroris.

Sehubungan itu, saya mendukung tagar stop Jualan Radikalisme yang viral di media sosial.

Ada tiga alasan saya mendukung tagar stop jualan radikalisme.

Pertama, merusak nama tokoh yang dilabeli radikal seperti Prof Din Syamsuddin.

Kedua, memecah belah bangsa dan negara.

Ketiga, mereka menuduh saudara.sebangsa, setanah air, apalagi seagama, tak obahnya memakan bangkai saudaranya karena mendapatkan uang dengan cara memfitnah, menista, menjelekkan dengan membuat framing saudaranya sebagai radikal, ekstrim dan tidak jarang disebut teroris.

Baca Juga

Opini

Tanpa terasa bangsa Indonesia telah berada di penghujung tahun 2021 Masehi. Sebagai bangsa yang mayoritas Muslim, alhamdulillah telah menjalani tahun 2021 dengan rasa syukur....

Opini

Umat Islam yang mayoritas, terus tidak berdaya dan semakin diperparah keadaan mereka karena tidak bersatu umat Islam dipecah belah, sehingga tidak pernah memegang kekuasaan...

Politik

Partai Politik merupakan instrumen yang amat vital dalam negara demokrasi. Suka tidak suka dan mau tidak mau, umat Islam hidup dalam negara demokrasi harus...

Opini

Institusi TNI-POLRI dan Densus 88 yang saat ini telah dipilih pemimpinnya, suka tidak suka dan mau tidak mau harus diterima. Ini hasil dari proses...

Pendidikan

Menurut saya, berpolitik merupakan bagian dari jihad (perjuangan) yang harus aktif dilakukan umat Islam untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan...

Opini

Tidak sedikit yang akhirnya menjilat karena tidak tahan mengalami demoralisasi. Ada juga yang kemudian memilih diam.

Opini

Reuni Akbar 212 akan digelar bulan Desember 2021 di Jakarta. Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 7 juta orang.

DKI Jakarta

Lawatan Presiden Turki ke Jakarta, ibukota Republik Indonesia, sangat penting dan insya Allah menjadi sarana promosi untuk menarik wisatawan negara itu berkunjung ke Indonesia.