Musni Umar Socmed

Search

Bendera merah putih raksasa di puncak menara Masjid Al-Akbar, Surabaya (15/8/2019) - www.masjidalakbar.or.id

Opini

Ketuhanan Yang Maha Esa di UUD 1945, Larangan Jilbab di Sekolah & Investasi Miras

Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain: Percaya dan taqwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Selain itu, menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.”

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, suka tidak suka dan mau tidak mau harus menurut agama yang dianut. Tidak ada Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa agama.

Ajaran agama mengajarkan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bersumber dari kitab suci.

Pembuatan dan Pengamalan UUD 1945

Implementasi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam membuat undang-undang dan peraturan, mutlak merujuk kepada ajaran agama yang bersumber dari kitab suci.

Konsekuensi dari itu, maka setiap produk Undang-undang atau Peraturan, tidak boleh dibuat yang bertentangan dengan ajaran agama yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang atau peraturan apapun yang dibuat tidak boleh berlawanan atau bertentangan dengan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia.

Begitu juga dalam pengalaman semua produk undang-undang atau peraturan, tidak boleh diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika sebuah undang-undang atau peraturan dibuat yang berlawanan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersumber dari kitab suci.

Larangan Jilbab dan Miras

Konsekuensi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebagaimana dikemukakan diatas, tidak boleh ada undang-undang atau peraturan yang dibuat bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Sebagai contoh, peraturan tentang larangan memakai jilbab di sekolah. Kalau larangan itu bertentangan ajaran agama, maka peraturan itu wajib direvisi, agar Pancasila dengan sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sumber utama dalam pembuatan undang-undang atau peraturan tidak dilanggar apalagi dicederai.

Begitu pula peraturan tentang investasi Miras. Minuman keras (miras) bertentangan dengan ajaran agama, karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.

Oleh karena SKB larangan memakai jilbab, bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, maka SKB tersebut harus dicabut atau sekurang-kurangnya direvisi.

Begitu pula peraturan tentang investasi Miras di provinsi yang bukan mayoritas Muslim, berdasarkan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang bersumber dari ajaran agama, oleh karena ajaran agama melarang miras, maka suka tidak suka dan mau tidak mau, peraturan investasi miras harus dicabut.

Larangan membuat undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila merupakan konsekuensi logis bangsa Indonesia menjadi negara berketuhanan.

Oleh karena itu, SKB tentang Jilbab dan Peraturan tentang Investasi Miras di Provinsi Papua, NTT dan Sulut tetap tidak boleh karena “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila pertama Pancasila bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia yang berbhinneka dalam beragama.

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Opini

Perbuatan radikal dan teror harus diakhiri dalam melawan ketidakadilan karena tidak akan pernah menang.

Politik

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan Habib Rizieq Syihab Dibebaskan sehingga banyak dibahas di media sosial.

Politik

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

DKI Jakarta

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah tiga kali mengirim surat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan proposal penjualan saham pemerintah provinsi DKI Jakarta...

Politik

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi Indonesia negara hukum, maka segala kehidupan kenegaraan harus selalu berdasarkan...

Lainnya

Menurut teologi Islam, Tuhan itu adalah satu atau esa. Hal itu ditegaskan dalam Alqur'an surat Al Ikhlas ayat 1-4, yang artinya "Katakanlah (Muhammad) Dialah...

Covid-19

Landasan yang digunakan dalam penegakan hukum bagi mereka yang diduga melanggar protokol kesehatan ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Opini

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) luar biasa. Sudah mendeklarasikan pembentukannya pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi Jakarta, sampai akhir Agustus 2020, isu KAMI...