Connect with us

AHY: KLB Abal-Abal, Ilegal dan Inkonstitusional (6/3/2021) - twitter PDemokrat

Politik

Menurut UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat: KLB di Sumut itu Tidak Sah

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi Indonesia sebagai hukum, maka semua penyelenggara negara dan warga negara Indonesia harus taat hukum, menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya.

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah membuat Undang-undang (UU). Secara umum tujuan undang-undang dibuat adalah untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

UU Partai Politik

Partai politik mempunyai undang-undang yang mengaturnya yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-undang Partai Politik mengatur segala yang berkaitan partai politik termasuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik, syarat mendirikan partai politik sekurang-kurangnya didirikan 30 orang dan keanggotaan partai partai.

Selain itu, diatur pula dalam Undang-undang Partai Politik pasal 16 ayat
(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri secara tertulis;
c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
d. melanggar AD dan ART.
(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD/ART.

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_2.pdf

Syarat Kongres Luar Biasa

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat disebut peserta kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 93 AD/ART mengatur, peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB) terdiri dari peserta yang mempunyai hak suara dan peserta yang diundang.

Pasal 94 AD/ART mengatur jumlah hak suara dalam KLB sebagai berikut; Majelis Tinggi Partai 9 hak suara, DPP 5 hak suara, DPD 2 hak suara, DPC 1 hak suara, Dewan Perwakilan Luar Negeri 1 hak suara, dan Organisasi Sayap 1 hak suara.

Dalam Bab lX Kongres, Musyawarah dan Rapat-Rapat
Pasal 100 AD/ART tentang Kongres dan Kongres Luar Biasa (KLB) disebutkan:
(2) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan kongres.
(3) Kongres Luar Biasa (KLB) dapat diadakan atas permintaan a. Majelis Tinggi Partai, atau b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (satu perdua dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.
(4) Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan diadakannya KLB.
(5). Dewan Pimpinan Pusat Sebagai penyelenggara Kongres Luar Biasa (KLB)

KLB Ilegal

Berdasarkan UU Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dapat dikemukakan bahwa KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara adalah Ilegal dan tidak sah.

Adapun alasannya:
Pertama, penyelenggara KLB Partai Demokrat bukan Dewan Pimpinan Pusat. Pada hal dalam pasal 100 ayat (5) Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara KLB.

Kedua, KLB Partai Demokrat tidak atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketiga, KLB tidak atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.

Keempat, mereka yang menyelenggarakan dan pimpin sidang KLB sudah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat.

Kelima, KLB bertentangan dengan AD/ART yang mensyaratkan peserta Kongres atau KLB Partai Demokrat yang mempunyai hak suara yaitu Majelis Tinggi 9 suara, DPP 5 suara, DPD 2 suara dan DPC 1 suara, Dewan Perwakilan Luar Negeri 1 suara dan organisasi sayap 1 suara.

Berdasarkan UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, maka jika adil, jujur dan benar dalam menilai dan mengadili KLB Partai Demokrat, maka pasti akan diputuskan ilegal dan tidak sah.

Baca Juga

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Politik

Saya memberanikan menjadi saksi ahli Habib Rizieq dkk karena Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik yang resmi untuk menyuarakan pentingnya keadilan dan kebenaran...

Politik

Krisis politik di Myanmar adalah akibat kudeta militer yang telah berlangsung selama hampir tiga bulan, yang diprotes rakyat Myanmar dengan berdemonstrasi yang dibalas oleh...

Politik

Pada 14 April 2021 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan silaturrahim sekaligus buka puasa bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihadiri pimpinan kedua...

Opini

Perbuatan radikal dan teror harus diakhiri dalam melawan ketidakadilan karena tidak akan pernah menang.

Politik

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan Habib Rizieq Syihab Dibebaskan sehingga banyak dibahas di media sosial.

Politik

Amien Rais adalah politisi terkemuka Indonesia, cendekiawan yang mumpuni dengan pendidikan yang hebat, berpengalaman dan banyak ilmu, bersih, jujur dan pemberani.

Politik

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi Indonesia negara hukum, maka segala kehidupan kenegaraan harus selalu berdasarkan...