Musni Umar Socmed

Search

AHY: KLB Abal-Abal, Ilegal dan Inkonstitusional (6/3/2021) - twitter PDemokrat

Politik

Menurut UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat: KLB di Sumut itu Tidak Sah

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi Indonesia sebagai hukum, maka semua penyelenggara negara dan warga negara Indonesia harus taat hukum, menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya.

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah membuat Undang-undang (UU). Secara umum tujuan undang-undang dibuat adalah untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

UU Partai Politik

Partai politik mempunyai undang-undang yang mengaturnya yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-undang Partai Politik mengatur segala yang berkaitan partai politik termasuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik, syarat mendirikan partai politik sekurang-kurangnya didirikan 30 orang dan keanggotaan partai partai.

Selain itu, diatur pula dalam Undang-undang Partai Politik pasal 16 ayat
(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri secara tertulis;
c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
d. melanggar AD dan ART.
(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD/ART.

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_2.pdf

Syarat Kongres Luar Biasa

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat disebut peserta kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 93 AD/ART mengatur, peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB) terdiri dari peserta yang mempunyai hak suara dan peserta yang diundang.

Pasal 94 AD/ART mengatur jumlah hak suara dalam KLB sebagai berikut; Majelis Tinggi Partai 9 hak suara, DPP 5 hak suara, DPD 2 hak suara, DPC 1 hak suara, Dewan Perwakilan Luar Negeri 1 hak suara, dan Organisasi Sayap 1 hak suara.

Dalam Bab lX Kongres, Musyawarah dan Rapat-Rapat
Pasal 100 AD/ART tentang Kongres dan Kongres Luar Biasa (KLB) disebutkan:
(2) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan kongres.
(3) Kongres Luar Biasa (KLB) dapat diadakan atas permintaan a. Majelis Tinggi Partai, atau b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (satu perdua dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.
(4) Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan diadakannya KLB.
(5). Dewan Pimpinan Pusat Sebagai penyelenggara Kongres Luar Biasa (KLB)

KLB Ilegal

Berdasarkan UU Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dapat dikemukakan bahwa KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara adalah Ilegal dan tidak sah.

Adapun alasannya:
Pertama, penyelenggara KLB Partai Demokrat bukan Dewan Pimpinan Pusat. Pada hal dalam pasal 100 ayat (5) Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara KLB.

Kedua, KLB Partai Demokrat tidak atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketiga, KLB tidak atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.

Keempat, mereka yang menyelenggarakan dan pimpin sidang KLB sudah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat.

Kelima, KLB bertentangan dengan AD/ART yang mensyaratkan peserta Kongres atau KLB Partai Demokrat yang mempunyai hak suara yaitu Majelis Tinggi 9 suara, DPP 5 suara, DPD 2 suara dan DPC 1 suara, Dewan Perwakilan Luar Negeri 1 suara dan organisasi sayap 1 suara.

Berdasarkan UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, maka jika adil, jujur dan benar dalam menilai dan mengadili KLB Partai Demokrat, maka pasti akan diputuskan ilegal dan tidak sah.

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Opini

Perbuatan radikal dan teror harus diakhiri dalam melawan ketidakadilan karena tidak akan pernah menang.

Politik

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan Habib Rizieq Syihab Dibebaskan sehingga banyak dibahas di media sosial.

Politik

Amien Rais adalah politisi terkemuka Indonesia, cendekiawan yang mumpuni dengan pendidikan yang hebat, berpengalaman dan banyak ilmu, bersih, jujur dan pemberani.

Politik

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi Indonesia negara hukum, maka segala kehidupan kenegaraan harus selalu berdasarkan...

Opini

Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Covid-19

Landasan yang digunakan dalam penegakan hukum bagi mereka yang diduga melanggar protokol kesehatan ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

DKI Jakarta

Salah satu momentum yang dipergunakan untuk menghajar Anies ialah pernyataan Megawati Soekarno Puteri yang mengatakan bahwa "Jakarta Amburadul."

Opini

Pada 01 Oktober 2020, Prof. Dr. M. Amien Rais mengumumkan ke publik berdirinya Partai Ummat. Partai ini berasaskan Islam rahmatan Lil 'alamin.