Papua yang sudah terbagi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat merupakan 2 provinsi paling timur dari negara kesatuan Republik Indonesia.
Dua provinsi dengan puluhan kabupaten dan kota memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Investor asing dari Amerika Serikat, China dan negara lain sudah masuk di Papua untuk mengolah berbagai sumber daya alam.
Papua tidak saja kaya akan sumber daya alam, tetapi juga sarat dengan konflik.
Setidaknya ada 5 penyebab Papua terus konflik.
Pertama, ada keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka dari negara kesatuan republik Indonesia. Keinginan merdeka ini menurut berbagai sumber, dimotori para pendeta di Papua.
Kedua, salah menangani Papua, sehingga ketidak-puasaan masyarakat Papua terhadap pemerintah tidak pernah terpecahkan.
Ketiga, dugaan adanya intervensi kekuatan asing di Papua untuk mendorong penentuan nasib sendiri (self determination).
Keempat, berdirinya Tentara Papua Barat (West Papuan Army), yang mengangkat senjata untuk melawan pemerintah republik Indonesia guna membentuk negara merdeka yang terpisah dari negara kesatuan republik Indonesia.
Kelima, adanya dukungan negara luar terhadap perjuangan masyarakat Papua untuk merdeka dari negara republik Indonesia.
After 19 years of special autonomy, trust between Jakarta and Papua in tatters #jakpost https://t.co/hczXn6n4XN
— The Jakarta Post (@jakpost) March 11, 2021
Merawat Dimulai Dialog
Merawat Papua saat ini sangat tidak mudah karena sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia, Papua tidak pernah dirawat menurut maunya orang Papua.
Dalam rangka merawat Papua, menurut saya harus dilakukan dialog dengan seluruh elemen masyarakat termasuk para pendeta. Dialog tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali untuk menyerap apa maunya mereka.
Hasil dialog kecuali keinginan merdeka harus diakomodir dan dilaksanakan.
Selama ini ada dialog tapi hanya formalitas, belum menyerap aspirasi masyarakat Papua. Aspirasi masyarakat Papua, harus didengar, diserap dan diimplementasikan ke dalam kenyataan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Seluruh kejahatan di Papua didasari oleh kebencian rasial. Jakarta hrs buka kran demokrasi dgn Rakyat Papua. Kalau tidak maka khawatir “instabilitas bisa terjadi karena konflik rasial di Papua. Sypembela kemanusiaan berkewajiban moral untuk ingatkan,".
— NataliusPigai (@NataliusPigai2) January 25, 2021
Apa yang Harus Dilakukan?
Setidaknya ada 5 hal yang harus dilakukan untuk merawat Papua.
Pertama, membudayakan dialog dengan masyarakat Papua.
Kedua, mengimplementasikan apa maunya masyarakat Papua.
Ketiga, tidak melaksanakan yang tidak dimaui masyarakat Papua.
Keempat, memberi cinta dan empati pada masyarakat Papua. Mereka harus dirawat dengan cinta kasih, memberi perhatian, penghormatan, jangan menyakiti mereka dengan kata atau perbuatan.
Kelima, masyarakat Papua harus diberi perhatian yang lebih besar dalam rangka mengambil hati mereka.
Keenam, memberi tempat dan ruang di pemerintahan pada tokoh-tokoh masyarakat Papua seperti Natalius Pigai.
Sambangi Fraksi PKS, Natalius Pigai Sampaikan Aspirasi Terkait Otonomi Khusus Papua https://t.co/dIFB3vNyNM lewat @FPKSDPRRI | @NataliusPigai2
— Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) March 3, 2021
Natalius Pigai Tokoh Papua
Natalius Pigai S.I.P. adalah seorang aktivis Indonesia, pejuang hak asasi manusia. Natalius Pigai adalah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Komnas HAM periode 2012 – 2017 satu-satunya dari Papua.
Kelahiran: 25 Desember 1975 (usia 45 tahun), di Paniai, Papua. Kebangsaan: Indonesia.
Saya belum pernah bertemu dengan Natalius Pigai, tetapi pernyataannya yang dimuat di media sosial mengagumkan.
Salah satu pernyataannya yang saya kagumi tentang hasil pertemuan Amien Rais Cs dengan Presiden Jokowi. Prof Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI mengemukakan di media dan menjadi vital bahwa “Amien Rais Cs mingkem dan nggak berkutik! Mahfud langsung ngegas: buktikan” (Warta Ekonomi, Selasa, 09 Maret 2021, 16.50 wib).
Apa benar Amien Rais Cs cuma bisa mingkem dan nggak berkutik ketika bertemu Presiden Jokowi? Tidak bisa beri bukti atas kematian 6 laskar FPI sebagai pelanggaran HAM. Saya berharap Amien Rais Cs segera klasifikasi duduk persoalannya.https://t.co/6r8quhNmwn
— Musni Umar (@musniumar) March 10, 2021
Mengomentari pernyataan Prof Mahfud, Natalius Pigai mengemukakan Mahfud MD salah besar tuntut rakyat (Amien Cs) bawa bukti KM 50. Soal cari bukti itu urusan Negara.”
Menurut Natalius, negara wajib mencari bukti dugaan pelanggaran HAM berat terhadap tewasnya enam laskar FPI itu, seperti yang diminta Amien Rais cs dengan mengerahkan penyidik baik dari Komnas HAM, kepolisian, maupun kejaksaan.
— NataliusPigai (@NataliusPigai2) March 11, 2021
Ini secercah pengetahuan Natalius Pigai tentang HAM yang menurut saya dia patut diajak untuk menjadi bagian yang penting untuk ikut membagun bangsa dan negara.
Tonton juga Youtube Natalius Pigai: Kalau Saya Masih di Komanas HAM, HRS Tidak Bakal Masuk Penjara
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
