Musni Umar Socmed

Search

Ramadhan Momentum Habib Rizieq Syihab Dibebaskan dan Penegakan Hukum
Habib Rizieq memakai masker - twitter #BebaskanHabibRizieqShihab

Politik

Ramadhan Momentum Habib Rizieq Syihab Dibebaskan dan Penegakan Hukum

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan Habib Rizieq Syihab Dibebaskan sehingga banyak dibahas di media sosial.

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan “Habib Rizieq Syihab Dibebaskan” sehingga banyak dibahas di media sosial.

Fadli Zon, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra termasuk diantaranya yang meminta supaya Habib Rizieq Syihab dibebaskan menjelang bulan Ramadhan.

Masuk akal para aktivis media sosial menuntut Habib Rizieq dibebaskan dan jutaan pendukung HRS yang silent majority menuntut supaya Habib Rizieq Syihab dibebaskan dari tahanan.

Tidak Ada Alasan Hukum

Para pakar hukum pidana, pada umumnya berpendapat bahwa tidak alasan secara hukum untuk menahan Habib Rizieq Syihab, Shabri Lubis dan kawan-kawan dari FPI.

Pertama, Pasal 160 KUHP yang dituduhkan kepada HRS bahwa dia melakukan penghasutan tidak bisa dibuktikan. Kalaupun tuduhan itu dipaksakan, siapa yang terhasut dan apakah yang terhasut melakukan tindakan pidana untuk melawan hukum. Faktanya tidak ada.

Bunyi pasal 160 KUHP secara lengkap: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kedua, pasal yang disangkakan kepada HRS pasal 216 KUHP melawan petugas. HRS setelah dipanggil dua kali berhalangan, kemudian datang sendiri. Setelah diperiksa petugas, lalu diborgol dan ditahan. Pasal 216 KUHP itu kan melawan petugas, dalam konteks petugas sedang melakukan tugas dihalang-halangi. Kalau dalam konteks HRS itu dipanggil dua kali tidak datang seharusnya berdasar KUHP panggilan tiga kali dipaksa datang, bukan menerapkan Pasal 216 KUHP, tidak berkonteks dan tidak memenuhi unsur,”

Ketiga, ada ketidakadilan yang nyata karena hanya HRS dan pentolan FPI yang dihukum melakukan kerumunan massa. Faktanya, sangat banyak yang melakukan kerumunan massa, mulai dari para calon kepala daerah, anggota Wantimpres Habib Muhammad Luthfi bin Yahya dan sebagainya.

Berdasarkan tiga hal di atas, maka sangat adil tuntutan para pegiat media sosial, para pendukung HRS agar imam besar itu dibebaskan menjelang bulan Ramadhan. Kecuali alasan politik, tetapi Indonesia adalah negara hukum yang harus ditegakkan.

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 33
(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
Pasal 34
Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Sumber:
https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361

Adil Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam arti luas ialah mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian.

Penegakan hukum dalam konteks tuntutan masyarakat agar dilakukan pembebasan terhadap Habib Rizieq Syihab, Shabri Lubis dan kawan-kawan, tidak lain ialah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kalau semua yang melakukan kerumunan massa di masa pandemi Covid-19 ditahan seperi Habib Rizieq Syihab, Shabri Lubis dan kawan-kawan dari FPI, maka pasti masyarakat mendukung karena penegakan hukum dilakukan secara adil dan benar.

Oleh karena hanya Habib Rizieq Syihab, Shabri Lubis dan kawan-kawan dari FPI yang diberlakukan hukum terhadap mereka, maka persoalan tersebut akan menjadi catatan dan lembaran hitam dalam penegakan hukum di Indonesia karena tidak berdasar atas kesamaan dan kedudukan hukum yang sama.

Penegakan hukum hanya kepada mereka yang dianggap bukan bagian dari yang sedang berkuasa. Sementara mereka yang melanggar hukum bebas dan bahkan kebal hukum karena merupakan bagian dari yang sedang memegang kekuasaan.

Maka penegakan hukum yang tidak adil dan tidak benar merupakan bahaya besar karena tidak hanya merugikan mereka yang diberlakukan secara tidak adil seperti HRS dan kawan-kawan, tetapi menghancurkan bangsa dan negara sebab akan ditiru generasi pelanjut bangsa dan negara ini.

Berikut Siaran Pers Kejaksaan RI

Sumber:
https://www.facebook.com/843134702533814/posts/1748069548706987/

Tambahan: Berikut Keterangan Pers Komnas HAM tetang Kasus Laskar FPI

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Covid-19

Ada perbedaan perlakuan yang amat menyolok menikah saat pandemi, antara resepsi perkawinan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dengan Syarifah Najwa Syihab (Puteri HRS) dan...

Opini

Perbuatan radikal dan teror harus diakhiri dalam melawan ketidakadilan karena tidak akan pernah menang.

Opini

Indonesia adalah Daarul Amni (negeri yang aman) bukan Daarul Harbi (negeri yang sedang perang), maka siapapun dan apapun motif bom bunuh diri di depan...

Opini

Menurut Natalius Pigai, negara wajib mencari bukti dugaan pelanggaran HAM berat terhadap tewasnya enam laskar FPI.

Politik

Amien Rais adalah politisi terkemuka Indonesia, cendekiawan yang mumpuni dengan pendidikan yang hebat, berpengalaman dan banyak ilmu, bersih, jujur dan pemberani.

Politik

Pada dasarnya kalau UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat itu ditegakkan, Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Sumatra Utara itu ilegal dan tidak sah.

Politik

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi Indonesia negara hukum, maka segala kehidupan kenegaraan harus selalu berdasarkan...

Opini

Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.