Connect with us

Bersilaturahmi ke rumah Guru Bahiet yang juga kebanjiran di Barabai. Ditutup dengan minta doa terbaik untuk Selamatkan Banua Kita.🙏 - twitter dennyindrayana

Pilkada

PSU Pilgub Kalimantan Selatan: Lawan Duitokrasi & Demokrasi Warung: Maju Kotanya Bahagia Warganya

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul Duitokrasi Membunuh Demokrasi yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam kontestasi pemilu yang disebutnya kedaulatan uang membunuh kedaulatan rakyat.

Pertama saya sampaikan apresiasi kepada Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian permohonan Denny-Ifriadi dalam kasus sengketa pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan.

Atas putusan MK tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan segera melakukan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyeleggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan karena salah satu point dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa petugas KPPS dan PPK harus baru dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Berdasarkan Putusan MK, maka paling lambat 60 hari setelah Putusan MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan.

Kedaulatan Duit

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul “Duitokrasi Membunuh Demokrasi” yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam kontestasi pemilu yang disebutnya “kedaulatan uang” membunuh “kedaulatan rakyat.”

Dalam penelitian saya di Solo tahun 2005-2006 dalam rangka penulisan disertasi doktor di Univ. Kebangsaan Malaysia, saya menemukan fakta sosiologis adanya “demokrasi warung” yang dipraktikkan dalam pelaksanaan demokrasi.

Dalam “demokrasi warung,” di artikan bahwa siapa yang membeli barang di warung, maka akan diberi barang. Sama halnya dalam Duitokrasi yang ditulis Denny Indrayana: “Siapa yang membeli suara, maka suara akan diberikan kepada yang membeli suara.”

Praktik jual beli suara dalam demokrasi, tidak hanya transaksi antara calon Kepala Daerah melalui Tim Suksesnya dengan rakyat pemilih sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan), akan tetapi dalam praktik “politik uang (money politics) yang lebih masif melibatkan petugas pemilu. Mereka mengubah angka-angka dalam perolehan suara karena dibayar oleh pemodal yang menyokong calon Kepala Daerah.

Pelajaran Pilgub DKI

Dalam demokrasi, sejatinya yang berkuasa atau berdaulat adalah rakyat. Akan tetapi dalam praktik seperti dikemukakan Haji Denny (Denny Indrayana) dan yang saya temukan dalam penelitian di Solo 2005-2006 yang berdaulat (berkuasa) adalah uang.

Pemilik modal yang menyokong calon Kepala Daerah melalui Tim Sukses membeli suara rakyat dengan harga tertentu misalnya Rp 200.000/1 suara agar mencoblos calon Kepala Daerah yang mereka dukung atau memberi uang kepada petugas pemilu untuk menggelembungkan suara dari calon yang memberi uang.

Praktik politik kotor yang selama ini dilakukan dalam Pilkada atau Pemilu, telah semakin menyuburkan korupsi dan menciptakan kesenjangan ekonomi, karena mereka yang terpilih dalam Pilkada dan Pemilu, berkolaborasi dengan pemilik modal, sehingga berbagai proyek dan peluang bisnis diberikan kepada mereka.

Dampaknya kekuasaan politik dan ekonomi terpusat kepada mereka yang menguasai politik dan ekonomi. Mereka saling mendukung, bekerjasama dan saling melindungi.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, melalui kekuatan rakyat yang bersatu, sanggup mengalahkan penguasa politik dan ekonomi yang bersatu, sehingga terpilih Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Denny & Anies

Haji Denny dan Anies, Gubernur DKI memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama alumni UGM). Bedanya, Haji Denny melanjutkan program master (S2) di Universitas Minnesotta, AS, dan program S3 di Universitas Melbourne, Australia.

Sementara Anies S2 dan S3 di Amerika Serikat dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, University of Maryland, College Park pada tahun 1997.

Kalau Haji Denny dipilih dalam PSU Pilgub Kalsel, insya Allah rakyat akan maju dan Kalsel akan masuk dunia global seperti DKI karena Gubernurnya berpendidikan hebat dan berwawasan global, insya Allah maju kotanya bahagia warganya seperti DKI Jakarta.

Baca Juga

Opini

Indonesia telah memilih jalan untuk membangun Indonesia melalui jalan demokrasi. Demokrasi sejatinya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Pemilu

Pada 01 Agustus 2022, hari yang amat penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia, karena dimulainya pendaftaran partai-partai politik peserta Pemilihan Umum 2024.

Opini

Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444H yang sering disebut Tahun Baru Hijriyah, saya mengajak para pemimpin Indonesia di eksekutif, legislatif dan yudikatif serta...

Politik

Jika UU Pilkada dibatalkan, Anies bisa berkompetisi dalam pemilihan Gubernur paling tahun 2023, peluang terpilih kembali menjadi Gubernur Jakarta sangat besar sebelum Anies bertarung...

DKI Jakarta

Sebanyak 101 Kepala Daerah yang habis masa baktinya tahun 2022, begitu pula, sebanyak 170 Kepala Daerah habis masa baktinya tahun 2023, harus dipilih secara...

Politik

Saya dan Ubedilah Badrun menjadi narasumber, saya menyimak pandangannya yang bermakna dan kritis, tetapi argumentasinya rasional yang jauh dari upaya mendiskreditkan siapapun. Kehebatannya menurut...

Opini

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Setidaknya ada lima alasan untuk memastikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pertama, korupsi merampok uang negara, dampaknya merugikan...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...