Musni Umar Socmed

Search

Bersilaturahmi ke rumah Guru Bahiet yang juga kebanjiran di Barabai. Ditutup dengan minta doa terbaik untuk Selamatkan Banua Kita.🙏 - twitter dennyindrayana

Pilkada

PSU Pilgub Kalimantan Selatan: Lawan Duitokrasi & Demokrasi Warung: Maju Kotanya Bahagia Warganya

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul Duitokrasi Membunuh Demokrasi yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam kontestasi pemilu yang disebutnya kedaulatan uang membunuh kedaulatan rakyat.

Pertama saya sampaikan apresiasi kepada Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian permohonan Denny-Ifriadi dalam kasus sengketa pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan.

Atas putusan MK tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan segera melakukan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyeleggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan karena salah satu point dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa petugas KPPS dan PPK harus baru dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Berdasarkan Putusan MK, maka paling lambat 60 hari setelah Putusan MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan.

Kedaulatan Duit

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul “Duitokrasi Membunuh Demokrasi” yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam kontestasi pemilu yang disebutnya “kedaulatan uang” membunuh “kedaulatan rakyat.”

Dalam penelitian saya di Solo tahun 2005-2006 dalam rangka penulisan disertasi doktor di Univ. Kebangsaan Malaysia, saya menemukan fakta sosiologis adanya “demokrasi warung” yang dipraktikkan dalam pelaksanaan demokrasi.

Dalam “demokrasi warung,” di artikan bahwa siapa yang membeli barang di warung, maka akan diberi barang. Sama halnya dalam Duitokrasi yang ditulis Denny Indrayana: “Siapa yang membeli suara, maka suara akan diberikan kepada yang membeli suara.”

Praktik jual beli suara dalam demokrasi, tidak hanya transaksi antara calon Kepala Daerah melalui Tim Suksesnya dengan rakyat pemilih sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan), akan tetapi dalam praktik “politik uang (money politics) yang lebih masif melibatkan petugas pemilu. Mereka mengubah angka-angka dalam perolehan suara karena dibayar oleh pemodal yang menyokong calon Kepala Daerah.

Pelajaran Pilgub DKI

Dalam demokrasi, sejatinya yang berkuasa atau berdaulat adalah rakyat. Akan tetapi dalam praktik seperti dikemukakan Haji Denny (Denny Indrayana) dan yang saya temukan dalam penelitian di Solo 2005-2006 yang berdaulat (berkuasa) adalah uang.

Pemilik modal yang menyokong calon Kepala Daerah melalui Tim Sukses membeli suara rakyat dengan harga tertentu misalnya Rp 200.000/1 suara agar mencoblos calon Kepala Daerah yang mereka dukung atau memberi uang kepada petugas pemilu untuk menggelembungkan suara dari calon yang memberi uang.

Praktik politik kotor yang selama ini dilakukan dalam Pilkada atau Pemilu, telah semakin menyuburkan korupsi dan menciptakan kesenjangan ekonomi, karena mereka yang terpilih dalam Pilkada dan Pemilu, berkolaborasi dengan pemilik modal, sehingga berbagai proyek dan peluang bisnis diberikan kepada mereka.

Dampaknya kekuasaan politik dan ekonomi terpusat kepada mereka yang menguasai politik dan ekonomi. Mereka saling mendukung, bekerjasama dan saling melindungi.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, melalui kekuatan rakyat yang bersatu, sanggup mengalahkan penguasa politik dan ekonomi yang bersatu, sehingga terpilih Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Denny & Anies

Haji Denny dan Anies, Gubernur DKI memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama alumni UGM). Bedanya, Haji Denny melanjutkan program master (S2) di Universitas Minnesotta, AS, dan program S3 di Universitas Melbourne, Australia.

Sementara Anies S2 dan S3 di Amerika Serikat dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, University of Maryland, College Park pada tahun 1997.

Kalau Haji Denny dipilih dalam PSU Pilgub Kalsel, insya Allah rakyat akan maju dan Kalsel akan masuk dunia global seperti DKI karena Gubernurnya berpendidikan hebat dan berwawasan global, insya Allah maju kotanya bahagia warganya seperti DKI Jakarta.

Kutipan

Butuh bahan berita/artikel/tulisan?

Diperbolehkan mengutip sebagian isi dari tulisan ini tapi jangan lupa sebut sumber: arahjaya.com atau dikutip dari Musni Umar.

Diharapkan tulisan-tulisan di website ini bisa menginspirasi pembaca untuk selalu mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Youtube Musni Umar

Baca Juga

Opini

Sepanduk bertuliskan Lebih Baik Miskin Daripada Berkhianat dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Ibnu Chaldun dan berbagai tempat strategis di Jakarta hari ini.

DKI Jakarta

Kita sangat prihatin dan mengecam keras anak buah Anies diduga melakukan korupsi program Rumah DP 0 Rupiah yang digadang-gadang sebagai jalan keluar bagi hampir...

In Memoriam

Kepergian Artidjo Alkostar menyedihkan kita semua, karena kita kehilangan seorang tokoh yang gigih menegakkan keadilan dan kebenaran pada saat dia menjadi hakim agung RI.

DKI Jakarta

Salah satu momentum yang dipergunakan untuk menghajar Anies ialah pernyataan Megawati Soekarno Puteri yang mengatakan bahwa "Jakarta Amburadul."

Opini

Sejak PDI Perjuangan mengeluarkan rekomendasi yang mencalonkan Gibran, putera sulung Presiden Jokowi menjadi bakal calon Walikota Surakarta, para pakar dan pegiat media sosial sangat...

Lainnya

Tuntutan perubahan politik akan semakin meningkat karena terjadi akumulasi berbagai persoalan yang dialami masyarakat.

Politik

Praktik pengelolaan partai politik yang tidak buruk jadi sumber korupsi yang merusak babgsa dan negara. Kondisi demikian harus direformasi, agar parpol menjadi sumber pengkaderan...

Pemilu

Prof. Dr. Yahaya Ibrahim, mantan Rektor Univ. Sultan Zainal Abidin (Unizsa) Malaysia mengemukakan bahwa dalam pilihan raya umum (pemilu) ke-14 di Malaysia tidak ada...