Anies Baswedan telah menandatangani Nota kesepahaman bersama (Memorandum Of Understanding/MOU) dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk membangun Musholla di Halte Transjakarta.
Hal yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan kerjasama dengan Menteri Perhubungan RI untuk mengelola stasiun kereta api di DKI Jakarta.
Kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan UNU Indonesia patut diapresiasi karena pembangunan yang menghadirkan kolaborasi dengan dunia perguruan tinggi merupakan wujud dari pembangunan partisipatif. Hasilnya diharapkan positif karena rakyat sebagai subyek pembangunan merasa dilibatkan, sehingga timbul rasa memiliki.
Kalau rakyat sudah merasa memiliki, maka akan tumbuh rasa bertanggungjawab untuk menjaga, memelihara dan merawatnya.
Hal ini sejalan dengan konsen Pemprov DKI Jakarta, dimana Gubernur @dkijakarta, @aniesbaswedan secara khusus meminta Transjakarta utk mengembangkan serta merevitalisasi prasarana untuk memberikan pelayanan maksimal, salah satunya fasilitas musholla di halte-halte Transjakarta. pic.twitter.com/JKEnZNkFEI
— Transportasi Jakarta (@PT_Transjakarta) April 1, 2021
Pemprov DKI berencana membangun sejumlah musala di setiap halte TransJakarta. Anies mengatakan penambahan fasilitas publik itu demi mendukung aktivitas warga. https://t.co/55GgRJjhoK
— detikcom (@detikcom) April 1, 2021
Hebatnya Transjakarta
Anies menyampaikan Pemprov DKI tengah mengembangkan sistem transportasi terintegrasi yang disebut Jak Lingko. Melalui sistem tersebut, lanjut Anies, masyarakat bisa berpindah-pindah moda transportasi dengan hanya membayar 1 kali perjalanan selama 3 jam.
Anies menjelaskan betapa pentingnya sistem transportasi terintegrasi diimplementasikan di Ibu Kota. Dia memandang warga DKI kerap menghabiskan pengeluarannya hanya untuk ongkos transportasi.
Di Jakarta, hampir bisa dikatakan pengeluaran keluarga bisa sampai 30 persen untuk transportasi. Kalau terima uang bulanan, 30 persen bisa habis untuk transportasi. Kenapa? Karena transportasi umum, massal, tidak terbangun dengan baik.”
Menurut Anies, dengan cara seperti ini, alhamdulillah, dari mana saja, bisa pergi ke mana saja satu biaya. Biaya Rp 5.000, dengan biaya segitu, selesai semua.
Begitu kita lakukan, apa yang terjadi di Jakarta? Akhir tahun 2016, jumlah ridership per hari 340 ribu orang naik kendaraan umum lewat TransJakarta.
Di awal 2020 naik 3,5 kali lipat menjadi menjadi 1 juta lebih sekarang mencapai 1,2 juta.” {DetikNews, 02/3/2021).
In Feb., the 2021 #SustainableTransportAward was given to Jakarta, Indonesia – a city that has seen major increases in cycling and ridership on its BRT system. @itdpindonesia
Learn more about #Jakarta and nominate your city for the #STA2022 at https://t.co/dhl02I2WAa! pic.twitter.com/pXf0ivpMEz
— ITDP (@ITDP_HQ) March 30, 2021
Mengelola Stasiun
Hal yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan kerjasama dengan Menteri Perhubungan RI untuk mengelola stasiun kereta api di DKI Jakarta.
Hal tersebut bisa terwujud karena atas petunjuk Presiden Jokowi, DKI Jakarta diberi kewenangan mengelola stasiun di Jakarta.
Anies bercerita pada saat Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sulitnya menata transportasi berbasis rel karena tak memiliki kewenangan. Anies kemudian meminta agar Pemprov DKI diberi kewenangan untuk ikut mengelola stasiun yang ada di Ibu Kota.
Akhirnya, kata Anies, Jokowi memberi lampu hijau untuk mengurus persoalan stasiun bersama PT KAI. Jokowi, kata Anies, juga pernah merasakan susahnya mengatur stasiun di Ibu Kota.
Anies mengaku bersyukur saat ini Pemprov DKI bisa ikut mengurus persoalan stasiun yang ada di Jakarta. Dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. https://t.co/tgyso52hZD
— detikcom (@detikcom) April 2, 2021
“Jadi, ketika beliau dengar langsung, ‘Iya saya juga dulu pusing ngurusin pintu stasiun’. Karena pintu stasiun yang ngurusin stasiun, kemacetannya yang ngurusin DKI.”
“Alhamdulillah kemudian pengelolaan stasiun di Jakarta diserahkan kepada DKI sekarang.” (DetikNews, 02 April 2021).
Pengelolaan stasiun di Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta patut di apresiasi dan didukung karena stasiun bisa diperindah oleh Pemprov. DKI Jakarta.
Selain itu, kesemrawutan di stasiun bisa diatasi oleh DKI karena mempunyai aparat Satpol PP. Lebih penting dari itu, hubungan antara DKI Jakarta dengan pemerintah pusat bisa semakin baik karena selama ini dikesankan seolah ada “persaingan,” pada hal tidak ada. Bahkan ada pihak tertentu yang selalu mempertentangkan antara Anies dengan Presiden Jokowi.
Dengan penyerahan pengelolaan stasiun dari pemerintah pusat ke Pemprov. DKI Jakarta, maka akan menepis segala macam tuduhan negatif kepada Anies, Gubernur DKI Jakarta.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
