Connect with us

foto social media bukan untuk menyebar hoax - unsplash dole777

Pendidikan

Rektor UIC, Indonesia Negara Hukum: Menyebarkan Hoax “Universitas Ibnu Chaldun Bodong” Bisa Dipidana

Rektor Universitas Ibnu Chaldun merasa sangat prihatin dan menyesalkan adanya pemberitaan di sebuah media online tanpa cek & recek serta kroscek telah menyebarkan hoax dengan judul Universitas Ibnu Chaldun Bodong.

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu’alaikum W. W.

Rektor Universitas Ibnu Chaldun merasa sangat prihatin dan menyesalkan adanya pemberitaan di sebuah media online tanpa cek & recek serta kroscek telah menyebarkan hoax dengan judul “Universitas Ibnu Chaldun Bodong.”

Berita tersebut telah disebar-luaskan secara tidak bertanggungjawab melalui media sosial. Dampaknya merusak citra Universitas Ibnu Chaldun dan saya sebagai rektor, sehingga bisa dikategorikan mencemarkan nama baik Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan saya sebagai rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut;

1. Berita di media online dengan judul “Universitas Ibnu Chaldun Bodong” adalah Hoax, (bohong) karena fakta menunjukkan bahwa Universitas Ibnu Chaldun mendapatkan layanan dan fasilitas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Kementerian Agama RI. Mustahil Universitas Ibnu Chaldun mendapat layanan dan bantuan dari Pemerintah kalau Universitas Ibnu Chaldun bodong.

2. Semua program studi di Universitas Ibnu Chaldun sudah diakreditasi oleh BAN PT Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI dan Akreditasi Institusi Universitas sedang dalam proses di BAN PT. Selain itu, tahun 2019 Universitas Ibnu Chaldun mendapat izin operasional pendirian Program Studi Farmasi dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Sekali lagi mustahil mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kalau UIC bodong.

3. Berita yang dimuat oleh media online adalah kejadian 02 Oktober 2015 pada saat Kemristekdikti menonaktifkan 243 PTS. Universitas Ibnu Chaldun termasuk yang dinonaktifkan, tetapi Universitas Ibnu Chaldun adalah yang pertama diaktifkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek Dikti dari 243 PTS yang dinonaktifkan.

4. Penonaktifan Universitas Ibnu Chaldun karena konflik antara Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) yang menjadi badan hukum Universitas Ibnu Chaldun dengan mantan Ketua YPPIC yang diberhentikan, kemudian dia mendirikan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) dan mengaku sebagai badan hukum UIC.

5. Konflik antara Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) dengan mantan Ketua YPPIC yang diberhentikan, telah diseret-seret Universitas Ibnu Chaldun (UIC) sehingga dinonaktifkan sebanyak 2 kali yaitu tahun 2009-2014 dan tahun 2015. Konflik tersebut telah berakhir melalui proses hukum di Pengadilan dan telah memperoleh Putusan Mahkamah Agung yang pasti (inkracht) yang dimenangkan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) sebagai badan hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

6. Sejak saya pimpin Universitas Ibnu Chaldun Jakarta mulai akhir 2016 sampai sekarang, Universitas Ibnu Chaldun telah mengalami kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang. Kemajuan yang diraih Universitas Ibnu Chaldun Jakarta adalah berkat bantuan dan dukungan semua pihak terutama kepercayaan masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan putera-puterinya di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Akhirnya saya mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sesiapa yang mencemarkan nama baik seseorang ataupun sebuah lembaga, maka dapat dipidana.

Dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) disebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Selanjutnya disebutkan dalam KUHP pasal 310 ayat (1) disebutkan: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Demikian pernyataan ini disampaikan semoga Allah selalu menolong kita, memberi kesehatan dan menerima ibadah puasa ramadan kita. Aamiin.

Wassalamu’alaikum W. W.
Rektor,

Prof Dr Musni Umar, SH., M.Si., Ph.D

Pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum. Berikut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Sumber:
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_11.pdf

Baca Juga

Pendidikan

Musni Umar, rektor Universitas Ibnu Chaldun mengingatkan kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Ibnu Chaldun bahwa UIC tahun 2021 genap 65 tahun. Ditengah bangsa Indonesia...

Lainnya

Kalau sekaliber Prof Effendi Gazali, masih tidak berani menyampaikan pandangan kritis terhadap kekuasaan, apatah lagi yang lain.

Pendidikan

Musni Umar yang melantik Dr. Drs. Abbas Thaha, MBA., MM., BE sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Ibnu Chaldun

Covid-19

Sosiolog senior Musni Umar mengatakan bahwa resesi ekonomi telah menimbulkan efek domino yang mengerikan terhadap masyakat karena terjadi efek berantai.

Lainnya

Cara masuknya kelompok maupun paham-paham radikalisme salah satunya dengan menempatkan orang yang memiliki paham radikal dengan kemampuan keagamaan dan penampilan yang tampak mumpuni.

Pendidikan

Universitas Ibnu Chaldun hanya satu, yaitu yang beralamat di Jalan Pemuda I Kavling 97 Rawamangun Jakarta Timur.

Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kepakaran para dosen, awal 2020 Universitas Ibnu Chaldun mengirim puluhan dosen untuk mengikuti program doktoral dalam berbagai bidang studi...

Pendidikan

Pada awal saya menjadi rektor Universitas Ibnu Chaldun, saya menyaksikan universitas yang saya pimpin sedang mengalami keterpurukan yang mendalam akibat konflik. Dua kali Universitas...