Dalam negara demokrasi, mengeritik atau menyerang siapapun yang sedang memegang kekuasaan adalah sah dan diperlukan dalam rangka check and balances.
Biasanya kritik dilancarkan anggota parlemen dari partai oposisi yang berada diluar kekuasaan. Anggota parlemen dari partai oposisi tak obahnya sebagai sparring partner pemerintah untuk melakukan kritik guna meluruskan kebijakan pemerintah dalam suatu perkara yang dinilai salah atau tidak tepat.
Akan tetapi, Indonesia tidak menganut sistem Trias Politika ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota karena Indonesia negara kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut UU Pemerintahan Daerah bahwa DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah. Maka, dalam sistem pemerintahan di Indonesia, DPRD tidak bisa disebut parlemen daerah.
Pada tingkat pusat, sistem pemerintahan di Indonesia baru mempraktikkan sistem Trias Politika dengan membagi tiga sistem kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
Namun dalam praktek politik, tidak banyak partai politik yang mau menjadi sparring partner untuk mengeritik pemerintah. Pada umumnya partai politik lebih suka menjadi anggota koalisi partai politik yang mendukung pemerintah.
Dampaknya, partai oposisi di Indonesia sangat lemah karena mayoritas partai politik yang mempunyai anggota parlemen, mendukung pemerintah. Dampaknya demokrasi di Indonesia hanya diramaikan kelompok kecil anggota parlemen dan beberapa tokoh di luar parlemen yang berani mengeritik pemerintah seperti Amien Rais, Rocky Gerung dan lain-lain.
Banyak Yang Menyerang Saya
Salah satu fenomena sosial yang hadir dalam 7 tahun terakhir ini ialah hadirnya buzzerp yang cukup ramai untuk menyerang siapa saja yang dianggap bukan bagian dari rezim yang sedang berkuasa.
Para buzzer itu, selain mendukung rezim yang sedang berkuasa, juga menyerang habis-habisan siapa saja yang dianggap bukan bagian dari rezim yang sedang berkuasa.
Salah satu Gubernur yang dianggap bukan bagian dari rezim yang sedang berkuasa ialah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta.
Gubernur Anies tidak pernah menyindir apalagi menyerang mereka, tetapi hampir tiap hari pagi dan sore menyerang Anies. Bukan hanya Anies yang diserang, tetapi siapa saja yang mendukung Anies secara terbuka.
Sebagai contoh, saya harus mengakui bahwa saya mendukung Anies dengan doa dan harapan supaya sukses memimpin DKI Jakarta.
Gegara saya mendukung Anies, para buzzerp menyerang saya. Pada hal semua tulisan dan tweet saya di twitter, facebook dan instagram tidak pernah menyerang siapapun.
Saking bencinya kepada saya karena mendukung Anies, ada yang menyebut saya sebagai rektor bodoh, provokator, dan sebagainya. Saya memilih diam dan sabar.
Tugu Sepeda yg digagas Gubernur Anies, pagi ini (11/4) sy dan kel. sdh lihat Tugu Sepeda yang sedang dibangun di Jl Jend. Sudirman Jkt. Sy berfoto dan saksikan bnyk warga DKI yg gowes sepeda. Saya dukung pembangunan Tugu Sepeda. Sila baca tulisan saya.https://t.co/hm3Hce6f3L
— Musni Umar (@musniumar) April 11, 2021
Anies Buat Jalur Sepeda
Salah satu tugas pemerintah atau pemerintah daerah ialah melayani warganya (rakyatnya).
Menurut Adam Smith (1976), pemerintah di suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:
1) Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2) Menyelenggarakan peradilan.
3) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.
Salah satu yang tidak disediakan swasta adalah jalan. Pesepeda yang begitu booming belakangan ini, sudah sepatutnya pemerintah daerah sebagai pelayan dan penyedia fasilitas bagi warganya, diantaranya membuatkan jalur sepeda.
Setidaknya tiga manfaat dibuatkan jalur sepeda. Pertama, untuk mewujudkan keamanan lalu lintas di jalan raya bagi pesepeda.
Kedua, untuk mewujudkan keteraturan dalam berlalu lintas di DKI Jakarta pada hari libur nasional, dan libur akhir pekan.
Ketiga, untuk mewujudkan keindahan kota Jakarta yang terus ditata dan dikembangkan.
Planetarium dan Observatorium Jakarta menuju Wajah Baru 🌏🪐☀️🌙⭐️
Saat ini Planetarium dan Observatorium sedang direnovasi, karena itu operasionalnya ditutup sementara hingga akhir 2021.https://t.co/tkusMYT27K#revitalisasitim #wajahbaruTIM pic.twitter.com/QKPQPXjOzW
— Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) May 30, 2021
Anies Tutup Sementara Tempat Wisata: Jakarta Kota Kolaborasi Lawan Covid-19 – https://t.co/9h50XzlXem
— Musni Umar (@musniumar) May 16, 2021
Dampak Positif Bagi Pesepeda
Warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang rutin mengayuh sepeda untuk olahraga, sangat menikmati adanya jalur khusus bagi pesepeda.
Pada hari libur nasional dan libur akhir pekan (Sabtu dan Ahad) sangat ramai yang berolah raga dengan mengayuh sepeda.
Pemerintah Provinsi DKI sebagai pelayan masyarakat, sangat tepat jika membuatkan jalur khusus bagi warganya yang sudah menjadikan sebagai budaya mengayuh sepeda untuk olah raga dan ke kantor.
Bahkan, dalam rangka mengurangi polusi di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta sudah sepatutnya membuat berbagai sarana dan prasarana seperti jalur sepeda untuk mengurangi penggunaan motor dan mobil pada hari-hari tertentu.
Sebagai sosiolog yang hampir tiap hari berolah raga jalan kaki di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, saya sangat senang menyaksikan boomingnya penggunaan sepeda di DKI Jakarta di era pandemi Covid-19. Lebih menyenangkan lagi karena ada jalur khusus bagi pesepeda seperti halnya jalur khusus Bus Transjakarta.
Dengan demikian, tidak benar bahwa Anies hanya buang uang rakyat untuk buat jalur sepeda. Pembuatan jalur sepeda bermanfaat bagi warga DKI dan pemerintah Provinsi DKI sukses mendorong pengurangan penggunaan motor dan mobil pada hari libur nasional dan akhir pekan, karena warga DKI berolah raga dengan menggunakan sepeda. Sementara warga DKI yang lain menggunakan Transjakarta dan MRT menuju tempat olahraga.
Sangatlah penting membangun imunitas tubuh di masa pandemi ini melalui olah raga. Sehingga diharapkan kedepannya warga Jakarta memiliki tingkat produktifitas yang tinggi dan tidak mudah terkena berbagai macam penyakit termasuk Covid-19. Dengan demikian Jakarta dan warganya dapat menjadi ujung tombak untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 se-Indonesia.
Berdasarkan pengalaman pandemi COVID-19 tahun 2020, terjadi lonjakan kasus aktif pascalibur Idulfitri, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 31 Mei 2021.https://t.co/MKQ7vS2zsE#JagaJakarta #pandemibelumusai pic.twitter.com/EucbtFbOJM
— Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) May 18, 2021
Berikut foto-foto kegiatan
Pesepeda sedang beristirahat
Sangat ramai pesepeda di lingkungan GBK
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
