Connect with us

Indonesia bangkit bila ekonomi konstitusi ditegakkan (28/5/2021) - twitter rizalramli

Opini

Rizal Ramli, Gub Jateng Dan Tingginya Jumlah Orang Miskin di Jawa Tengah

Rizal mengatakan mereka yang bakal maju di Pilpres mendatang dengan modal hanya pencitraan harus dikupas tuntas terkait visi dan misinya.

Dalam perjalanan pulang dari Universitas Ibnu Chaldun, tanggal 2 Juni 2021, saya membaca pernyataan ekonom terkemuka Dr. Rizal Ramli terkait peluang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Rizal mengatakan mereka yang bakal maju di Pilpres mendatang dengan modal hanya pencitraan harus dikupas tuntas terkait visi dan misinya.

“Calon-calon yang modalnya hanya pencitraan harus di analisa secara tuntas. Rakyat Jateng nomor 2 paling miskin di Jawa, tidak ada perbaikan,” kata Rizal dikutip dari akun Twitternya, Rabu (2/6/2021).

Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur itu menjelaskan jika hanya modal pencitraan, maka calon pemimpin tersebut pasti menipu rakyat. Mereka biasanya juga dikendalikan para kelompok yang memiliki kepentingan dalam Pilpres.

“Kalau tidak, buntutnya pasti menipu rakyat dan dikendalikan bandar ! Era pemimpin pencitraan sudah berakhir, rakyat hidup susah. Enough is enough!,” jelasnya.

Tinggi Angka Kemiskinan

Jawa Tengah menurut Dr Rizal Ramli merupakan provinsi nomor 2 paling miskin di Jawa.

Menurut sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat statistik (BPS) jumlah tertinggi ada di pulau Jawa.

Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia:
Jawa Barat (49.100.000)
Jawa Timur (41.000.000)
Jawa Tengah (36.800.000)
Sumatera Utara (15.200.000)

Akan tetapi, benar yang dikemukakan oleh Dr. Rizal Ramli bahwa jumlah penduduk miskin terbesar ke-2 di Jawa adalah Jawa Tengah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 4,12 juta orang. BPS menetapkan garis kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 369.385/kapita/bulan. Jika dibagi 30 hari, maka batas garis kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 12.312,8/hari.

Batas garis kemiskinan itu sangat rendah, dibawah 1 dolar Amerika Serikat sekitar Rp. 14.300. Jika garis kemiskinan di Jawa Tengah dinaikkan menjadi 2 dolar Amerika Serikat sekitar 28.600/hari atau Rp. 858.000/bulan, maka itupun masih sangat minim. Belum bisa hidup secara layak. Itu sebabnya Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 1.798.979/bulan. Kalau dibagi dengan 30 hari, sebesar Rp. 59.965,9/hari.

Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 4,12 juta jiwa. Jumlah orang miskin di Jawa Tengah sebesar itu, karena ukuran garis kemiskinan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah orang miskin sangat rendah.

Dapat dibayangkan, dapatkah dengan pendapatan atau penghasilan sebesar Rp. 369,385/bulan atau Rp. 12.312,8/hari bisa hidup di Jawa Tengah?

Garis kemiskinan yang dipergunakan untuk mengukur jumlah orang miskin di Jawa Tengah tidak masuk akal. Karena sulit membayangkan orang bisa hidup dengan penghasilan sebesar Rp 369,385/bulan atau 12.312,8/hari. Itu sebabnya Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 1.798.979/bulan. Kalau dibagi dengan 30 hari, sebesar Rp. 59.965,9/hari.

Dengan penghasilan 2 dolar Amerika Serikat perhari yang dijadikan Bank Dunia sebagai batas garis kemiskinan, artinya kalau berpenghasilan rata-rata di atas 2 dolar Amerika Serikat perhari, sudah dianggap tidak miskin, itupun tidak cukup untuk hidup layak.

Jika garis kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 2 dolar Amerika serikat atau sekitar Rp 28.600/hari atau Rp 858.000/bulan sebagaimana dikemukakan diatas, dijadikan ukuran miskin tidaknya rakyat Jawa Tengah, maka jumlah orang miskin di Jawa Tengah akan meningkat secara signifikan. Pada hal pendapatan sebesar itu, jauh dari cukup untuk hidup layak.

Kalau Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah sebesar Rp 1.798.979/bulan atau sebesar Rp 59.965,9/hari dijadikan sebagai garis kemiskinan di Jawa Tengah, maka jumlah orang miskin di Jawa Tengah diperkirakan bisa mencapai 50% dari total penduduk Jawa Tengah.

Kemiskinan di Jawa Tengah Tidak Bisa Dibantah

Jika berpijak pada aspek kemiskinan yang dialami penduduk Jawa Tengah seperti digambarkan di atas, maka apa yang dikemukakan Dr Rizal Ramli tentang Ganjar dan kemiskinan di Jawa Tengah sangat sahih dan tidak bisa dibantah.

Menurut saya, hak Pak Ganjar Pranowo untuk berjuang menjadi RI-1, karena Indonesia adalah negara demokrasi, setiap warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih.

Tugas para cendekiawan adalah memandu rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang terbaik diantara bangsa Indonesia. Kriterianya, pemimpin yang dipilih karena iman yang kokoh dan kuat sesuai sila pertama dalam Pancasila, kejujurannya, terpercaya (amanah), kecerdasannya, prestasinya yang gemilang dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional karena kita hidup dalam dunia tanpa batas, kemampuannya menjaga, merawat dan mempersatukan Indonesia serta komitmennya yang luar biasa mewujudkan social justice (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana harapan Dr Rizal Ramli, jangan lagi rakyat Indonesia memilih pemimpin karena pencitraan belaka, karena akhirnya yang rugi dan apes adalah rakyat Indonesia.

Baca Juga

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Covid-19

Indonesia Hadapi Krisis besar yaitu krisis pandemi covid, krisis kemiskinan, krisis utang yang sudah luar biasa besar, krisis korupsi dan krisis demokrasi.

Covid-19

Pemerintah merencanakan untuk mengenakan PPN terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) sebesar 12%. Hal tersebut diketahui dari Draft RUU Perubahan Kelima Atas UU No.6 Tahun...

Politik

Pada 14 April 2021 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan silaturrahim sekaligus buka puasa bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihadiri pimpinan kedua...

Opini

Sepanduk bertuliskan Lebih Baik Miskin Daripada Berkhianat dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Universitas Ibnu Chaldun dan berbagai tempat strategis di Jakarta hari ini.

Opini

PDIP, Partai Gerinda, PAN dan PPP telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak setuju adanya revisi UU Pemilu.

Covid-19

Sejatinya tidak ada orang yang sudah berkeluarga, keluarganya yang sudah dibangun dan dibina apalagi sudah mempunyai anak menjadi pecah dan runtuh.

Lainnya

Maklumat Nomor 3 KAMI yang "Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin."