Dalam perjalanan pulang dari Universitas Ibnu Chaldun, tanggal 2 Juni 2021, saya membaca pernyataan ekonom terkemuka Dr. Rizal Ramli terkait peluang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Rizal mengatakan mereka yang bakal maju di Pilpres mendatang dengan modal hanya pencitraan harus dikupas tuntas terkait visi dan misinya.
“Calon-calon yang modalnya hanya pencitraan harus di analisa secara tuntas. Rakyat Jateng nomor 2 paling miskin di Jawa, tidak ada perbaikan,” kata Rizal dikutip dari akun Twitternya, Rabu (2/6/2021).
Calon2 yg modalnya hanya pencitraan harus di analisa secara tuntas. Rakyat Jateng no2 paling miskin di Jawa, tidak ada perbaikin. Klo tidak,, buntutnya pasti menipu rakyat & dikendalikan bandar ! Era pemimpin pencitraan sudah berakkir,, rakyat hidup susah. Enough is enough ! https://t.co/8J9Cmsaju3
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) June 2, 2021
Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur itu menjelaskan jika hanya modal pencitraan, maka calon pemimpin tersebut pasti menipu rakyat. Mereka biasanya juga dikendalikan para kelompok yang memiliki kepentingan dalam Pilpres.
“Kalau tidak, buntutnya pasti menipu rakyat dan dikendalikan bandar ! Era pemimpin pencitraan sudah berakhir, rakyat hidup susah. Enough is enough!,” jelasnya.
Kebangkitan nasional yang telah diperingati selama 113 tahun dinilai masih jauh dari cita-cita bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme.
Baca selengkapnya di 👇#KebangkitanNasional
— BeritaSatu (@Beritasatu) May 28, 2021
Halmahera,, tanah para pahlawan, mengesankan 👍 pic.twitter.com/fH6UYFiRP4
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) June 1, 2021
Tinggi Angka Kemiskinan
Jawa Tengah menurut Dr Rizal Ramli merupakan provinsi nomor 2 paling miskin di Jawa.
Menurut sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat statistik (BPS) jumlah tertinggi ada di pulau Jawa.
Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia:
Jawa Barat (49.100.000)
Jawa Timur (41.000.000)
Jawa Tengah (36.800.000)
Sumatera Utara (15.200.000)
Akan tetapi, benar yang dikemukakan oleh Dr. Rizal Ramli bahwa jumlah penduduk miskin terbesar ke-2 di Jawa adalah Jawa Tengah.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 4,12 juta orang. BPS menetapkan garis kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 369.385/kapita/bulan. Jika dibagi 30 hari, maka batas garis kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 12.312,8/hari.
Batas garis kemiskinan itu sangat rendah, dibawah 1 dolar Amerika Serikat sekitar Rp. 14.300. Jika garis kemiskinan di Jawa Tengah dinaikkan menjadi 2 dolar Amerika Serikat sekitar 28.600/hari atau Rp. 858.000/bulan, maka itupun masih sangat minim. Belum bisa hidup secara layak. Itu sebabnya Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 1.798.979/bulan. Kalau dibagi dengan 30 hari, sebesar Rp. 59.965,9/hari.
Penduduk Miskin RI Banyak di Jatim, Jabar, dan Jateng https://t.co/tDCI1g25wy
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) February 15, 2021
Rencana kenaikan PPN berpotensi menambah sekitar 4,4 juta orang miskin baru. Inilah 10 provinsi paling terdampak:
1. NTT
2. Maluku
3. Jambi
4. Sulawesi Barat
5. Jatim
6. Kalbar
7. Jateng
8. Lampung
9. Sulawesi Tenggara
10. Maluku Utara#HanyaLokadatahttps://t.co/cIyy7mVnLT— LokadataID (@LokadataID) May 30, 2021
Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah
Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 4,12 juta jiwa. Jumlah orang miskin di Jawa Tengah sebesar itu, karena ukuran garis kemiskinan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah orang miskin sangat rendah.
Dapat dibayangkan, dapatkah dengan pendapatan atau penghasilan sebesar Rp. 369,385/bulan atau Rp. 12.312,8/hari bisa hidup di Jawa Tengah?
Garis kemiskinan yang dipergunakan untuk mengukur jumlah orang miskin di Jawa Tengah tidak masuk akal. Karena sulit membayangkan orang bisa hidup dengan penghasilan sebesar Rp 369,385/bulan atau 12.312,8/hari. Itu sebabnya Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 1.798.979/bulan. Kalau dibagi dengan 30 hari, sebesar Rp. 59.965,9/hari.
Dengan penghasilan 2 dolar Amerika Serikat perhari yang dijadikan Bank Dunia sebagai batas garis kemiskinan, artinya kalau berpenghasilan rata-rata di atas 2 dolar Amerika Serikat perhari, sudah dianggap tidak miskin, itupun tidak cukup untuk hidup layak.
Jika garis kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 2 dolar Amerika serikat atau sekitar Rp 28.600/hari atau Rp 858.000/bulan sebagaimana dikemukakan diatas, dijadikan ukuran miskin tidaknya rakyat Jawa Tengah, maka jumlah orang miskin di Jawa Tengah akan meningkat secara signifikan. Pada hal pendapatan sebesar itu, jauh dari cukup untuk hidup layak.
Kalau Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah sebesar Rp 1.798.979/bulan atau sebesar Rp 59.965,9/hari dijadikan sebagai garis kemiskinan di Jawa Tengah, maka jumlah orang miskin di Jawa Tengah diperkirakan bisa mencapai 50% dari total penduduk Jawa Tengah.
Angka kemiskinan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, naik selama masa pandemi COVID-19. Berapa kenaikan jumlah orang miskin di Brebes? https://t.co/ZlNYA9tVBV
— DetikFinance (@detikfinance) March 1, 2021
Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang itu diduga menggelapkan dana program bantuan bedah rumah untuk warga miskin. https://t.co/qqHAiWHeim
— suaradotcom (@suaradotcom) June 1, 2021
Kemiskinan di Jawa Tengah Tidak Bisa Dibantah
Jika berpijak pada aspek kemiskinan yang dialami penduduk Jawa Tengah seperti digambarkan di atas, maka apa yang dikemukakan Dr Rizal Ramli tentang Ganjar dan kemiskinan di Jawa Tengah sangat sahih dan tidak bisa dibantah.
Menurut saya, hak Pak Ganjar Pranowo untuk berjuang menjadi RI-1, karena Indonesia adalah negara demokrasi, setiap warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih.
Ganjar mengaku tidak tahu soal Ganjarist yang mendukungnya maju Pilpres 2024. Begini katanya: https://t.co/DjZ6WP4K8R
— detikcom (@detikcom) June 2, 2021
Tugas para cendekiawan adalah memandu rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang terbaik diantara bangsa Indonesia. Kriterianya, pemimpin yang dipilih karena iman yang kokoh dan kuat sesuai sila pertama dalam Pancasila, kejujurannya, terpercaya (amanah), kecerdasannya, prestasinya yang gemilang dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional karena kita hidup dalam dunia tanpa batas, kemampuannya menjaga, merawat dan mempersatukan Indonesia serta komitmennya yang luar biasa mewujudkan social justice (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagaimana harapan Dr Rizal Ramli, jangan lagi rakyat Indonesia memilih pemimpin karena pencitraan belaka, karena akhirnya yang rugi dan apes adalah rakyat Indonesia.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
