Connect with us

ibu-ibu sedang berjualan buah dan sembako di pasar (9/12/2018) - unsplash anggit_mr

Covid-19

Tolak Sembako Kena Pajak: Rakyat Jelata Akan Semakin Menderita

Pemerintah merencanakan untuk mengenakan PPN terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) sebesar 12%. Hal tersebut diketahui dari Draft RUU Perubahan Kelima Atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setidaknya ada lima alasan untuk menolak sembako kena pajak.

Pemerintah merencanakan untuk mengenakan PPN terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) sebesar 12%. Hal tersebut diketahui dari Draft RUU Perubahan Kelima Atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap sembako harus ditolak. Setidaknya ada lima alasan untuk menolak sembako kena pajak.

Pertama, pasti semakin membuat rakyat jelata bertambah menderita karena sangat banyak yang menganggur dan kehilangan pekerjaan sebagai dampak dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19.

Kedua, bisnis usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi banyak sekarat akibat Covid-19. Jika sembako dipajak, pelaku UMKMK akan terkena dampaknya.

Ketiga, mereka yang masih bekerja, tidak mengalami kenaikan upah bahkan ada yang terpaksa dipotong upah mereka untuk mengurangi beban perusahaan dengan jaminan mereka tidak di PHK.

Keempat, upaya pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga akan gagal karena daya beli masyarakat akan mengalami tekanan jika sembako dikenai PPN.

Kelima, dalam keadaan krisis akibat Covid-19, akan semakin banyak rakyat yang protes dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang bisa mengganggu stabilitas nasional.

Penolakan Sembako Kena Pajak Kian Meluas

Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengatakan, pedagang pasar pasti menolak rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut di gulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

“Harga cabai bulan lalu hingga 100.000, harga daging sapi belum stabil mau di bebanin PPN lagi? Gila! kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, bisa gulung tikar,” bebernya, Rabu (9/6/2021)

Barang-barang yang bakal dikenakan pajak di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging dan telur. Selain itu, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi.

Sementara itu, Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra mengatakan, RUU tersebut sampai saat ini belum ada pembahasan antara DPR dan pemerintah.

“Kami akan menolak jika ada kewajiban perpajakan baru yang membebani rakyat, karena daya beli belum sepenuhnya membaik, ekonomi masih megap-megap, pengangguran, dan kemiskinan semakin bertambah. Pendapatan rumah tangga menurun, kok kebutuhan bahan pokok mau dipajakin,” ujar Kamrussamad.

Lebih lanjut Abdullah Samsuri mengatakan bahwa lebih dari 50% omzet pedagang pasar menurun. Di samping itu pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini.

Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengkritik rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dalam perubahan Undang-Undang nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi makin memberatkan kehidupan masyarakat bawah dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP.

“Kalau itu dihilangkan (dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN) jelas merugikan, karena barang kebutuhan pokok kan untuk masyarakat banyak. Kalau jadi objek pajak harganya akan jadi tinggi,” ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com Selasa (8/6).

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Adapun jenis-jenis kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat seperti beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

PPN juga akan dikenakan terhadap barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti emas, batubara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi. Adapun kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan obyek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6,” tulis aturan tersebut seperti dikutip Rabu (9/6).

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Sebelumnya kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Selain memperluas objek PPN, revisi UU KUP tersebut juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Ada pula jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum darat, air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Dalam draf yang sama, pemerintah juga memasukkan jenis pajak baru yakni pajak karbon. Dalam Pasal 44G, disebutkan subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau korporasi yang membeli barang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas menghasilkan karbon.

Pemerintah dalam keadaan terdesak karena penerimaan negara dari pajak merosot luar biasa. Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah terpaksa berutang dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako untuk menambah pendapatan negara dari PPN sembako, yang telah ditolak secara masif.

Baca Juga

Malaysia

Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan (Keuangan), menghadapi cabaran (tantangan) yang berat dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan.

Dunia Usaha

Menghadapi resesi ekonomi dunia, yang berpotensi menerjang Indonesia di tahun baru 2023, ada 15 kiat atau langkah yang dapat diambil dan diamalkan.

Lainnya

Menghadapi tahun 2023 yang tidak mudah, dengan berbagai macam krisis, rakyat Indonesia harus bersatu, terus meningkatkan sumber daya manusia serta membangun karakter moral dan...

Opini

Hadir dalam KTT G20 di Bali, para pemimpin negara-negara maju antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Putra Mahkota Mohammed...

Dunia Usaha

Kondisi rakyat Inggris sangat memprihatikan. Gegara pemerintahnya mendukung Ukraina, rakyat Inggris menderita akibat melambungnya harga energi dan pangan. Inilah salah satu penyebab krisis kepemimpinan...

Opini

Besarnya utang Indonesia berikut beban untuk membayar bunga utang dan cicilan utang pokok serta tingginya jumlah orang miskin, sangat mudah terjadi goncangan ekonomi dan gejolak...

Covid-19

Para pemimpin di berbagai negara lengser dari kekuasaan disebabkan banyak faktor, tetapi faktor utama adalah ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan dampak negatif dari Konflik...

Dunia Usaha

Perbincangan publik di seluruh Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini sangat ramai karena krisis minyak goreng yang mengakibatkan emak-emak antri, 2 orang meninggal dunia.