Connect with us

The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) pada 21 Juni 2021 menyelenggarakan webinar series yang bertema "Pemindahan Ibu Kota Negara." - twitter musniumar

Covid-19

Webinar TIDI: Rugi Besar Pindah Ibu Kota Negara

Dalam rangka memperingati HUT Jakarta ke-494, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) pada 21 Juni 2021 menyelenggarakan webinar series yang bertema Pindah Ibu Kota Negara.

Dalam rangka memperingati HUT Jakarta ke-494, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) pada 21 Juni 2021 menyelenggarakan webinar series yang bertema “Pemindahan Ibu Kota Negara.”

Tampil sebagai narasumber JJ Rizal, Sejarawan, Daisy Indira Yasmine, Dosen & Peneliti Sosiologi UI dan Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Sedang penanggap, Jalu Pradhono Priambodo, Peneliti senior TIDI dan Usamah Abdul Aziz. Ketua Jakarta Maju Bersama.

Webinar series dibuka oleh Direktur The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Dr Arya Sandi Yudha dengan moderator Evan Permana.

JJ Rizal memulai dengan mengemukakan, Jakarta kota yang dibangun oleh kolonialisme, kota dari markas dagang Jan Pieterzoon Coen.

Jakarta pada mulanya dikenal Sunda Kelapa, lalu Jayakarta, dan Batavia (1619-1945), kemudian diubah namanya menjadi Djakarta (1945-sekarang).

Jakarta menurut JJ Rizal, kota yang lahir dari nasionalisme, kemudian menjadi kota milik bersama. Kota tempat diproklamasikannya kemerdekan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Soekarno, proklamator dan Presiden RI menurut JJ Rizal tidak pernah membayangkan pindah ibu kota. Jakarta harus mewakili wajah Indonesia yang mencerminkan megapolitan. Jakarta menurut JJ Rizal adalah antitesa dari Batavia. Sebuah bangsa adalah imajinasi, sejarah adalah mitos peneguh dan penanda. Maka, rugi besar pindah ibu kota.

Jakarta Pusat Segalanya

Daisy Indira Yasmine selaku narasumber kedua mengemukakan bahwa Jakarta merupakan pusat segalanya. Disebutkan Jakarta pusat penyebaran covid, pusat lapangan pekerjaan (sektor privat dan informal), pusat migrasi internal (commuter 12%, migrasi risen 7,3%, migrasi seumur hidup 42,5% (BPS, Sakernas, 2019, Sensus 2020).

Selain itu, Jakarta adalah pusat pertemuan budaya, pusat gedung pencakar langit, pusat emisi karbon, pusat pertempuran dan perjuangan politik, pusat ketimpangan sosial, dan pusat pemukiman kumuh (slum area).

Tidak Penuhi 6 Aspek

Musni Umar sebagai narasumber terakhir mengemukakan bahwa pemindahan ibu kota tidak memenuhi 6 aspek.

Pertama, aspek demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi yang berdaulat (berkuasa) adalah rakyat. Konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi, maka, pemindahan ibu kota negara wajib meminta pendapat rakyat melalui referendum. Pemindahan ibu kota amat penting, karena bukan hanya pemindahan ibu kota pemerintahan seperti Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia memindahkan ibu kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putera Jaya, dengan tetap mempertahankan ibu kota negara Di Kuala Lumpur. Akan tetapi, Presiden Jokowi mau memindahkan ibu kota negara Indonesia dan ibu kota pemerintahannya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kedua, aspek akademik. Masalah pemindahan ibu kota negara sangat penting, maka harus ada kajian akademik yang mendalam dan komprehensif. Kajian akademik itu harus disebarluaskan ke masyarakat untuk mendapatkan kritikan dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam masalah pemindahan ibu kota negara, naskah akademik yang dibuat tidak pernah disampaikan kepada publik secara luas dan terbuka untuk mendapatkan tanggapan. Kalaupun ada hanya secara terbatas. Daisy Indira Yasmine mengemukakan ketika merespon tanggapan dari para penanggap bahwa di UI pernah dilakukan sosialisasi dan diskusi mengenai pemindahan ibu kota negara. Menurut saya, sangat tidak cukup kalau sosialisasi hanya di UI atau di universitas milik pemerintah. Betapapun hebatnya UI dan berbagai universitas pemerintah, saya tidak yakin ada keberanian untuk menyampaikan penolakan terhadap pemindahan ibu kota negara.

Ketiga, aspek sosiologis. Pemindahan ibu kota negara, saya yakin tidak ada kajian yang mendalam terhadap aspek sosiologis. Kalaupun ada hanya sebagai pemberi legitimasi. Saya memberi contoh, Maluku Utara yang sudah berdiri sebagai provinsi yang terpisah dari Provinsi Maluku dengan ibu kota provinsi Sofifi, sudah 22 tahun berdiri sebagai provinsi, baru kantor Gubernur Maluku Utara yang sudah dibangun, sementara Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi serta semua pegawai masih tinggal di Ternate.

Padahal jarak antara Pulau Ternate dengan Sofifi, ibu kota provinsi yang terletak di Pulau Tidore, memakan waktu 1 jam dengan kapal cepat (speed boat). Biaya bolak balik dengan kapal cepat sebesarRp200.000. Belum termasuk biaya gojek dari pelabuhan kapal laut menuju kantor Gubernur. Pertanyaan, apakah pernah dikaji secara mendalam kompleksitas pegawai dan keluarganya yang akan pindah ke ibu kota negara, masyarakat DKI Jakarta, dan masyarakat berbagai daerah di Indonesia.

Kempat, aspek ekonomi. Biaya pemindahan ibu kota negara sekitar Rp 466 triliun. Dari mana diambil dana sebesar itu untuk membangun ibu kota baru negara? Ada yang mengatakan swasta yang akan membangun ibu kota baru.

Pertanyaan, apakah swasta bangun ibu kota negara yang baru dengan gratis? Dalam praktik, tidak ada makan siang gratis. Pada akhirnya yang akan menanggung biaya pindah ibu kota negara adalah rakyat. Pada hal utang negara sudah luar biasa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengingatkan tentang kemampuan pemerintah membayar utang yang sudah sangat besar jumlahnya.

Selain itu, berbagai kantor kementerian dan lembaga negara, mau diapakan jika ibu kota negara sudah pindah? Mau disewakan, dijual atau bagaimana? Semua yang terkait pemindahan ibu kota termasuk secara ekonomi tidak pernah dibicarakan secara terbuka.

Kelima, aspek historis. Apa aspek kesejarahan yang menjadi alasan pemindahan ibu kota negara? Sama sekali tidak menjadi kajian yang mendalam. Lebih melihat dari potensi ekonomi, bahwa pemindahan ibu negara akan membuka lapangan pekerjaan, akan menciptakan pemerataan dan mengurangi ketimpangan antara kawasan Indonesia Barat dan kawasan Indonesia Timur. Pada hal dalam praktik tidak pernah menjadi kenyataan. Sama persis pembentukan kabupaten baru di berbagai daerah di Indonesia yang marak di era Orde Reformasi, untuk mewujudkan pemerataan, pertumbuhan dan kemajuan rakyat di daerah. Faktanya, yang menikmati pembentukan kabupaten, kota atau provinsi, hanya elit sosial.

Keenam, aspek politik. Apa keuntungan politik dalam negeri dan luar negeri, pindah ibu kota negara, tidak pernah dijelaskan. Kalau ada untuk memacu kemajuan kawasan Indonesia Timur, tidak perlu pindah ibu kota negara karena diawal Orde Reformasi, Presiden BJ. Habibie sudah membuat strategi melalui politik desentralisasi yang dikenal dengan istilah otonomi daerah, tetapi melalui UU Omni Bus Law Cipta Kerja, otonomi dalam bidang perizinan usaha, semuanya ditarik ke pusat.

Kesimpulan

Pemindahan ibu kota negara dalam kondisi ekonomi yang sulit luar biasa, yang disebabkan penerimaan negara mengalami defisit yang amat besar akibat pandemi covid, dan besarnya utang pemerintah yang dikhawatirkan tidak mampu membayarnya.

Selain itu, pandemi covid yang semakin mengganas dan tidak ada tahu, kapan Covid bisa dikendalikan, maka sebaiknya pemindahan ibu kota negara dibatalkan. Pemindahan ibu kota negara saat ini lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya bagi bangsa dan negara.

Berikut foto-foto kegiatan

Baca Juga

Lainnya

Dalam Webinar yang bertajuk "Mencari Keadilan Untuk Rakyat Kecil Dalam Tragedi KM50," (9/9/2021) Prof. Suteki, Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang mengemukakan bahwa prospek pengusutan...

Covid-19

Pemerintah pusat mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan akronim PPKM merupakan perubahan...

Covid-19

Sudah sering saya kemukakan bahwa kita gagal melindungi seluruh bangsa Indonesia sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Sebagai bukti, kasus kematian harian akibat Covid-19, tiap...

Covid-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa Covid-19 belum selesai. Kalau positif rate bisa 5% insya Allah kita masuk zona aman.

Covid-19

PPKM Level 4 akan berakhir pemberlakuannya pada 2 Agustus 2021. Kita belum tahu apakah PPKM Level 4 akan dilanjutkan atau di stop, kita tunggu...

Covid-19

Setidaknya ada lima alasan pentingnya PPKM diperpanjang: Pertama, Covid-19 belum bisa dikendalikan. Jumlah yang meninggal masih sangat banyak.

Covid-19

Pada 22 Juli 2021, saya dan Arteria Dahlan, Anggota DPR RI dari PDIP berdiskusi tentang Covid yang gonta-ganti namanya dan tidak kunjung selesai. Karni...

Covid-19

Penuhi kebutuhan pangan mereka selama PPKM Darurat diberlakukan. Jika tidak, maka PPKM sulit sukses kalau kebutuhan dasar rakyat yaitu "pangan" dalam bentuk sembako tidak...