Connect with us

di depan Gedung Negara Grahadi, Embong Kali Asin, Indonesia (9/10/2020) - unsplash prananta haroun

Covid-19

Indonesia Hadapi Krisis Multi Dimensi Yang Memerlukan Bantuan Negara-negara Demokrasi di Dunia

Indonesia Hadapi Krisis besar yaitu krisis pandemi covid, krisis kemiskinan, krisis utang yang sudah luar biasa besar, krisis korupsi dan krisis demokrasi.

Indonesia tengah menghadapi setidaknya 5 krisis besar yaitu krisis pandemi covid, krisis kemiskinan, krisis utang yang sudah luar biasa besar, krisis korupsi dan krisis demokrasi.

Krisis pandemi covid telah menghadirkan setidaknya tiga masalah besar.
1) Krisis ekonomi dengan minus pertumbuhan pada tahun 2020 yang masih berlanjut pada smester 1tahun 2021. Dampak krisis ekonomi telah menimbulkan banyak masalah sosial seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Badan Pusat (BPS) mencatat, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebanyak 6,93 juta, jumlah ini meningkat 1,82 juta orang.

2) Krisis Kemiskinan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Adapun batas garis kemiskinan di Indonesia menurut BPS adalah sebesar Rp458.947 per kapita per bulan pada September 2020. Kalau memiliki penghasilan di atas Rp458.947, maka dianggap sudah tidak miskin. Sebaliknya, jika memiliki penghasilan dibawah Rp458.947 perbulan, maka dianggap miskin.

Jika besaran garis kemiskinan Rp458.947 perbulan dibagi 30 hari kerja, maka garis kemiskinan di Indonesia perhari sebesar Rp 15.298,2. Pertanyaannya, siapa yang bisa hidup dengan penghasilan sebesar Rp15.298,2 perhari?

Kalau batas garis kemiskinan ditetapkan misalnya Rp1,5 perkapita perbulan atau Rp50 ribu perkapita perhari, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa melebihi 100 juta jiwa lebih. Pada hal berpenghasilan Rp1,5juta perkepala (perkapita) perbulan atau Rp50 ribu perhari, masih jauh dari cukup untuk hidup layak di kota.

3) Krisis kemanusiaan. Pandemi covid telah menghadirkan krisis kemanusiaan dengan banyaknya bangsa Indonesia yang sakit akibat terserang wabah covid, serta meningkatnya jumlah yang meningal dunia akibat terinfeksi covid.

Krisis Utang di Depan Mata

Badan Pemerintah Keuangan (BPK) RI telah menyampaikan kekhawatiran bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa membayar utang. Pasalnya, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR) sebesar 92-176 persen dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 90-150 persen (CNN Indonesia, 23/6/2021).

Para ekonom senior seperti Emil Salim, Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, Fuad Bawazier, Didik J Rachbini, Faisal Basri, Ichsanudin Noorsy dan lain-lain telah menyampaikan kritik dan kekhawatiran tentang besar utang Indonesia.

Ekonom senior Faisal Basri telah merespon Pernyataan Presiden Jokowi bahwa defisit anggaran dibiayai dari sumber-sumber yang aman. Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman.”

Menanggapi pandangan presiden tersebut, Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan bahwa 87 persen utang pemerintah berupa surat utang yang beredar di pasar. Tak bisa dijadwal ulang. Jika ada aksi jual, semaput kita,” (bisnis,com, 26/6.2021).

Utang yang semakin menggunung saking besarnya, bukan saja terancam kita tidak mampu membayar cicilan utang pokok dan bunga, tetapi mempunyai negatif yang amat besar bagi masa depan kita sebagai bangsa dan negara. 1) Kekayaan alam Indonesia yang dieksploitasi, hasilnya bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi untuk membayar utang dan bunganya. 2) Rakyat akan dibebani berbagai macam pajak seperti yang sudah ramai diperbincangkan rencana pajak sembako dan pajak pendidikan.

Krisis Korupsi

Masalah besar lain yang tengah dihadapi Indonesia ialah semakin merajalelanya korupsi yang telah berubah menjadi sebuah krisis.

Pada 28 Januari 2021, Transparency International (TI) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 dari 180 negara di dunia. IPK Indonesia defisit 3 poin sehingga skor akhir 37 dan terlempar jauh ke ranking 102 dunia. Ini kemerosotan terbesar sepanjang sejarah. Padahal pada 2019 silam, IPK Indonesia positif menanjak dari skor 38 ke 40 dan terakhir ranking 85 dunia.

Sebagai contoh korupsi yang sudah banyak diberitakan media, korupsi Asabri sebesar 23,7 triliun, korupsi BPJS Tenaga Kerja sebesar 20 triliun, korupsi Jiwasraya sebesar 13,7 triliun, korupsi Pelindo II sebesar 6 triliun, Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 5,9 triliun, korupsi E-KTP sebesar 2,3 triliun, dan korupsi Lobster 900 milyar.

Selain itu, masih sangat banyak korupsi yang dilakukan di berbagai lembaga pemerintah dan BUMN, misalnya kerugian PLN 500 triliun, Garuda sebesar 70 triliun. Saya menduga besarnya kerugian yang dialami PLN dan Garuda tidak tertutup kemungkinan karena korupsi.

Pada saat korupsi semakin merajalela, lembaga anti rasuah yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilumpuhkan melalui revisi UU KPK, penunjukan pimpinan KPK yang baru, ditengarai bagian dari masalah. Selainitu, Tes Wawasan Kebangsaan(TWK) pegawai KPK yang berujung dengan penyingkiran 75 penyidik dan pegawai KPK yang selama ini menjadi maskot KPK dalam Pemberantasan korupsi.

Krisis Demokrasi

Masalah demokrasi di Indonesia sedang mengalami titik nadir, karena covid telah dijadikan sebagai senjata untuk membungkam publik seperti yang dialami Habib Rizieq Syihab (HRS).

Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.

Dalam laporan The Economies Intelligence Unit (EIU) Norwegia menjadi negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Sementara indeks demokrasi Indonesia mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir.

Perlu Bantuan Negara-negara Demokrasi

Indonesia hadapi krisis multi dimensi yang sedang dan bakal terjadi dan Indonesia memerlukan bantuan negara-negara demokrasi di dunia.

Indonesia sebagai negara demokrasi, tidak akan selamat dan keluar dari berbagai masalah besar yang dihadapi jika bergandengan tangan negara yang anti demokrasi.

Pertama, rakyat Indonesia yang telah menjadikan demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka, tidak rela jika berkolaborasi dengan negara yang anti demokrasi.

Kedua, bangsa Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari itu, bangsa Indonesia memerlukan bantuan dari negara-negara yang bukan anti Tuhan untuk mengatasi krisis multi dimensi yang sedang dan bakal dihadapi.

Ketiga, bangsa Indonesia berdasarkan pengalaman sejarah tentang pemberontakan Madiun Affair yang prolog dan epilognya banyak ulama dan umat Islam yang dibunuh. Begitu pula menjelang Gerakan 30 September 1965, diberbagai daerah banyak ulama dan umat Islam yang dibunuh dan disiksa, dan puncaknya pembunuhan 7 Jenderal secara sadis, disiksa lalu diseret dan dibuang di lubang buaya.

Semua peristiwa sejarah di masa lalu, merupakan pelajaran yang amat berharga, dan bangsa Indonesia tidak mau peristiwa serupa terulang di Indonesia, maka untuk mencegah hal tersebut terulang, maka mengatasi krisis multi dimensi yang sedang dialami Indonesia sekarang dan yang bakal terjadi, sebaiknya minta bantuan dan berkolaborasi dengan negara-negara demokrasi dan bertuhan.

Dalam rangka itu, diperlukan pemimpin baru di masa depan yang bisa menggalang dukungan dunia internasional dan mampu menggalang persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia dan mampu pula mengatasi lima persoalan besar yang dihadapi Indonesia.

Baca Juga

DKI Jakarta

DKI Jakarta sebagai kota jasa, sumber penerimaan yang amat signifikan adalah dari sektor jasa. Salah satu sektor yang sangat potensial ialah pariwisata (pelancongan).

DKI Jakarta

Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.

DKI Jakarta

Warga DKI Jakarta patut bersyukur kepada Allah karena berkat kolaborasi, pandemi Covid-19 dapat dikendalikan, sehingga pelonggaran aktivitas masyarakat diberlakukan. Terjadi peningkatan penggunaan Transjakarta dan...

DKI Jakarta

Sebagai sosiolog, saya amat bergembira menyaksikan mulai bangkitnya kembali ekonomi DKI Jakarta setelah terpuruk akibat hantaman Covid-19.

DKI Jakarta

Suhu politik di DKI Jakarta, Ibukota negara Republik Indonesia memanas, setelah 2 Fraksi secara resmi mengajukan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan menyangkut Formula E.

DKI Jakarta

Dalam 4 tahun terakhir perencanaan dan pembangunan tata kota Jakarta dilakukan dengan memperhatikan lingkungan yang sehat dan asri.

Covid-19

Pemerintah pusat mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan akronim PPKM merupakan perubahan...

Covid-19

Sudah sering saya kemukakan bahwa kita gagal melindungi seluruh bangsa Indonesia sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Sebagai bukti, kasus kematian harian akibat Covid-19, tiap...