Connect with us

Alhamdulillah, hari ini di Balai Kota DKI Jakarta berlangsung vaksinasi COVID-19 AstraZeneca bersama Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar, Ketua DMI DKI Jakarta KH Ma’mun Al Ayyubi, dan para Ketua MUI Kota se-DKI Jakarta. - twitter anies baswedan

Covid-19

4 Permintaan Anies ke Pemerintah Pusat Sebelum PPKM Darurat Diterapkan Untuk Tekan Covid

Jika diberlakukan PPKM darurat, pemerintah masih mampu memberi makan kepada warga yang tinggal di kawasan tempat diberlakukannya PPKM.

Banyak warga DKI Jakarta yang mendesak pemerintah agar memberlakukan lockdown untuk menekan tingginya jumlah warga yang terserang wabah Covid, tetapi pemerintah memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, tidak lockdown yang mengunci seluruh kegiatan, tidak boleh melakukan kegiatan diluar rumah selama pemberlakuan lockdown.

Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan RI merupakan salah satu ilmuan yang setuju dan mendukung PPKM darurat. Menurut dia, sesuai karakteristik masyarakat Indonesia yang suka gotong-royong, tidak cocok dilakukan lockdown. Jangan semua yang diberlakukan di Barat diberlakukan di Indonesia. Kalau cocok bagi Indonesia, kita ambil dan praktikkan. Jika tidak cocok, kita tolak.

Memilih PPKM Darurat

Sebagai sosiolog, saya mendukung dan ikut kampanye dalam mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang kemudian diubah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Setelah mengkaji dampak sosial ekonomi atas pemberlakuan lockdown seperti yang diberlakukan di negara lain, saya termasuk yang tidak setuju lockdown. Saya lebih setuju Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang disebut PPKM.

Setidaknya ada tiga alasan saya memilih PPKM ketimbang pemberlakuan lockdown.

Pertama, jika diberlakukan PPKM darurat, pemerintah masih mampu memberi makan kepada warga yang tinggal di kawasan tempat diberlakukannya PPKM.

Kedua, jika yang diberlakukan hanya PPKM, maka tidak seluruh kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia termasuk kegiatan bisnis ditutup. Dengan demikian, segala kegiatan ekonomi Di Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Keluruhan, sampai di RW dan RT yang termasuk PPKM masih bisa menjalankan berbagai kegiatan termasuk kegiatan bisnis.

Ketiga, kegiatan ekonomi walaupun tidak maksimal dan sangat berat, tetapi roda ekonomi masih bergulir.

Anies ke Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan empat permintaan ke pemerintah pusat seiring rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam rapat koordinasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan jajaran kepala daerah lain, Selasa (29/6), Anies meminta dukungan ke pemerintah pusat selama PPKM Darurat diberlakukan.

Pertama, Anies meminta PPKM Darurat diiringi pengetatan mobilitas penduduk, baik intra maupun antar wilayah. Pengetatan mobilitas dapat diberlakukan selama dua pekan seperti anjuran ahli atau epidemiolog.

“Pengetatan mobilitas penduduk intra dan antar wilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi.”

Kedua, Anies juga meminta tambahan tenaga kesehatan berikut pendukungnya. Mereka meliputi tenaga kesehatan di rumah sakit khusus bagi dosen dan mahasiswa. Tenaga tracer lapangan sebanyak 2.156, dan tenaga vaksinator sebanyak 5.139 orang.

Ketiga, Anies meminta dukungan terkait regulasi agar rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di RS dan pembiayaannya juga dapat diklaim.

Keempat, Anies juga meminta dukungan agar komunikasi publik bisa lebih intensif, terutama terkait keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin.

Partisipasi Masyarakat

Upaya keras yang dilakukan Pemprov. DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan berdaya guna dan berhasil guna, jika hadir partisipasi dan kolaborasi dari Masyarakat luas.

Setidaknya diperlukan 5 hal dari masyarakat untuk menyukseskan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pertama, mahasiswa kedokteran, siswa dan mahasiswa sekolah perawat amat diperlukan untuk menjadi relawan untuk membantu dokter dan perawat guna melayani para pasien yang meningkat jumlahnya secara signifikan di berbagai rumah sakit dan tempat menampung pasien covid.

Kedua, partisipasi dan kolaborasi warga untuk membatasi mobilitas intra (dalam wilayah DKI Jakarta} dan antar wilayah yaitu dari DKI Jakarta ke daerah lain atau sebaliknya dari berbagai daerah ke DKI Jakarta pada saat PPKM darurat. Termasuk pembatasan warga negara asing (WNA) datang ke Indonesia pada masa PPKM.

Ketiga, partisipasi dan kolaborasi warga untuk membantu menyukseskan PPKM dengan disiplin memakai masker setiap ke rumah, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Keempat, partisipasi dan kolaborasi warga untuk selalu mengingatkan sesama warga agar disiplin mengamalkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama.

Kelima, partisipasi dan kolaborasi ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat untuk menyukseskan PPKM darurat dengan mengkampanyekan pentingnya menjaga keselamatan bersama dengan disiplin mengamalkan protokol kesehatan.

Baca Juga

DKI Jakarta

Buku yang diberi tajuk Maju Kotanya Bahagia Warganya merupakan reportase tentang pelaksanaan 23 janji Anies-Sandi setelah menerima amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI...

DKI Jakarta

Jakarta dibangun dengan kolaborasi semua pihak termasuk Transjakarta. Transjakarta melayani warga sebagai moda transportasi massal yang maju dan modern di ibukota negara Republik Indonesia.

DKI Jakarta

Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.

DKI Jakarta

Pertama kita bersyukur kepada Allah karena pandemi Covid-19 di DKI Jakarta dapat dikatakan sudah terkendali. Walaupun begitu, warga DKI Jakarta harus waspada dan ekstra...

DKI Jakarta

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia, yang berhubungan dengan berlanjutnya represi atas oposisi, yang semakin bertambah dan terang-terangan.

DKI Jakarta

Dalam negara yang multi kultural, multi etnis, dan agama, apalagi dalam negara demokrasi, sangat wajar kalau kubu yang berbeda. Di dalam perbedaan, pasti banyak...

DKI Jakarta

Kebon Sirih tempat berkantornya anggota DPRD DKI Jakarta dibanjiri karangan bunga untuk dukungan interpelasi dari PDIP-PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

DKI Jakarta

Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pandemi Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin bisa dikendalikan. Begitu pula Covid-19 di Jakarta.