Banyak warga DKI Jakarta yang mendesak pemerintah agar memberlakukan lockdown untuk menekan tingginya jumlah warga yang terserang wabah Covid, tetapi pemerintah memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, tidak lockdown yang mengunci seluruh kegiatan, tidak boleh melakukan kegiatan diluar rumah selama pemberlakuan lockdown.
Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan RI merupakan salah satu ilmuan yang setuju dan mendukung PPKM darurat. Menurut dia, sesuai karakteristik masyarakat Indonesia yang suka gotong-royong, tidak cocok dilakukan lockdown. Jangan semua yang diberlakukan di Barat diberlakukan di Indonesia. Kalau cocok bagi Indonesia, kita ambil dan praktikkan. Jika tidak cocok, kita tolak.
Pemerintah DKI Jakarta mencatat varian baru Covid-19 yang termasuk variant of concern (VoC) banyak menginfeksi anak-anak usia balita dan 6-18 tahun. #TempoMetro https://t.co/OsMNS8MnVQ
— TEMPO.CO (@tempodotco) June 30, 2021
Anies meminta warga Jakarta mengikuti PPKM Darurat dengan sepenuh hati. https://t.co/x9XYTi4gnt
— Republika.co.id (@republikaonline) June 30, 2021
Memilih PPKM Darurat
Sebagai sosiolog, saya mendukung dan ikut kampanye dalam mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang kemudian diubah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Setelah mengkaji dampak sosial ekonomi atas pemberlakuan lockdown seperti yang diberlakukan di negara lain, saya termasuk yang tidak setuju lockdown. Saya lebih setuju Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang disebut PPKM.
Setidaknya ada tiga alasan saya memilih PPKM ketimbang pemberlakuan lockdown.
Pertama, jika diberlakukan PPKM darurat, pemerintah masih mampu memberi makan kepada warga yang tinggal di kawasan tempat diberlakukannya PPKM.
Kedua, jika yang diberlakukan hanya PPKM, maka tidak seluruh kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia termasuk kegiatan bisnis ditutup. Dengan demikian, segala kegiatan ekonomi Di Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Keluruhan, sampai di RW dan RT yang termasuk PPKM masih bisa menjalankan berbagai kegiatan termasuk kegiatan bisnis.
Ketiga, kegiatan ekonomi walaupun tidak maksimal dan sangat berat, tetapi roda ekonomi masih bergulir.
Buah Simalakama PPKM Mikro Darurat Bagi Roda Ekonomi #Analisis https://t.co/L5ck3SbuEn
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) June 30, 2021
Rencana pemerintah menerapkan #ppkmdarurat diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi. Sebab, aktivitas masyarakat kembali diperketat.https://t.co/bYRh8Shfe2
— detikcom (@detikcom) June 30, 2021
Anies ke Pemerintah Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan empat permintaan ke pemerintah pusat seiring rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Anies Minta 4 Syarat ke Pusat Sebelum Jawa PPKM Darurat https://t.co/32YWoWEEux
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) June 30, 2021
Dalam rapat koordinasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan jajaran kepala daerah lain, Selasa (29/6), Anies meminta dukungan ke pemerintah pusat selama PPKM Darurat diberlakukan.
Pertama, Anies meminta PPKM Darurat diiringi pengetatan mobilitas penduduk, baik intra maupun antar wilayah. Pengetatan mobilitas dapat diberlakukan selama dua pekan seperti anjuran ahli atau epidemiolog.
“Pengetatan mobilitas penduduk intra dan antar wilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi.”
Kedua, Anies juga meminta tambahan tenaga kesehatan berikut pendukungnya. Mereka meliputi tenaga kesehatan di rumah sakit khusus bagi dosen dan mahasiswa. Tenaga tracer lapangan sebanyak 2.156, dan tenaga vaksinator sebanyak 5.139 orang.
Ketiga, Anies meminta dukungan terkait regulasi agar rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di RS dan pembiayaannya juga dapat diklaim.
Keempat, Anies juga meminta dukungan agar komunikasi publik bisa lebih intensif, terutama terkait keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin.
Jakarta memanggilmu. Yuk, ikut ambil bagian, saling membantu, kita hadapi masa-masa kritis pandemi ini dengan berkolaborasi sebagai satu keluarga besar DKI Jakarta! https://t.co/XojocDFJe8#JakartaTanggapCorona #jagajakarta #dkijakarta #kotakolaborasi #dinkesdki #jakartabangkit pic.twitter.com/6EFMPuxJGP
— Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) June 30, 2021
Partisipasi Masyarakat
Upaya keras yang dilakukan Pemprov. DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan berdaya guna dan berhasil guna, jika hadir partisipasi dan kolaborasi dari Masyarakat luas.
Setidaknya diperlukan 5 hal dari masyarakat untuk menyukseskan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Pertama, mahasiswa kedokteran, siswa dan mahasiswa sekolah perawat amat diperlukan untuk menjadi relawan untuk membantu dokter dan perawat guna melayani para pasien yang meningkat jumlahnya secara signifikan di berbagai rumah sakit dan tempat menampung pasien covid.
Kedua, partisipasi dan kolaborasi warga untuk membatasi mobilitas intra (dalam wilayah DKI Jakarta} dan antar wilayah yaitu dari DKI Jakarta ke daerah lain atau sebaliknya dari berbagai daerah ke DKI Jakarta pada saat PPKM darurat. Termasuk pembatasan warga negara asing (WNA) datang ke Indonesia pada masa PPKM.
Ketiga, partisipasi dan kolaborasi warga untuk membantu menyukseskan PPKM dengan disiplin memakai masker setiap ke rumah, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Keempat, partisipasi dan kolaborasi warga untuk selalu mengingatkan sesama warga agar disiplin mengamalkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama.
Kelima, partisipasi dan kolaborasi ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat untuk menyukseskan PPKM darurat dengan mengkampanyekan pentingnya menjaga keselamatan bersama dengan disiplin mengamalkan protokol kesehatan.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
