Connect with us

saat menjadi saksi ahli di PTUN Jaktim (19/8/2021) dlm kasus Gugatan Pembatalan Kep. Gub. DKI Jkt No 1021/2020 - twitter musniumar

Lainnya

Pembangunan Masjid At Tabayyun di Taman Villa Meruya Jakarta Barat Seharusnya Didukung Berasaskan Keadilan

Pembangunan masjid At Tabayyun di Taman Villa Meruya telah diperjuangkan warga Muslim selama 30 tahun, tetapi selalu ditolak oleh mereka yang bukan Muslim.

Pada 19 Agustus 2021 saya menjadi saksi ahli sosiologi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Kesaksian saya sebagai ahli sosiologi diperlukan karena pembangunan masjid At Tabayyun di Taman Villa Meruya telah diperjuangkan warga Muslim selama 30 tahun, tetapi selalu ditolak oleh mereka yang bukan Muslim.

Setidaknya 10 orang yang mengatas-namakan warga melalui Kantor Hukum Hartono menggugat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang terletak Di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya tanggal 09 Oktober 2020.

“Panitia Pembangunan Masjid At-Tabayyun telah melakukan musyawarah dengan warga dan sudah memiliki segala persyaratan yang diperlukan sesuai regulasi. Juga telah memperoleh rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Walikota Madya Jakarta Barat dan FKUB Tingkat Provinsi DKI Jakarta.”

Dasar Filosofis Pembangunan Masjid At Tabayyun

Pembangunan rumah ibadah Masjid At Tabayyun merupakan implementasi dari pengamalan dasar negara yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pancasila, sila pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Konsekuensi dari itu, maka secara filosofis, semua undang-undang harus merujuk kepada nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia.

Dalam kesaksian saya dihadapan hakim ketua dan hakim anggota saya menegaskan bahwa hukum tertinggi adalah keadilan sosiologis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalau keadilan sosiologis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diabaikan, maka berpotensi timbul kekacauan dan huru-hara sangat besar karena tidak diwujudkan keadilan. Apalagi isu agama yaitu penolakan pembangunan masjid sangat sensitif, mudah sulut menjadi konflik sosial yang berdimensi agama. Terlebih di Taman Villa Meruya sudah berdiri sebuah Gereja yang cukup representatif. Maka sangat adil jika rumah ibadah bagi umat Islam dibangun di lokasi yang telah diberikan izin oleh Gubernur DKI Jakarta.

Wajib Memfasilitasi

Gubernur adalah penguasa di daerah yang wajib membantu dan menfasilitasi pendirian rumah ibadah dalam rangka mewujudkan dasar negara menjadi sila pertama dari Pancasila.

Oleh karena itu، Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang terletak Di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya tanggal 09 Oktober 2020 sudah tepat.

Landasan Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan tersebut di atas, telah mengikuti prosedur sebagaimana mestinya dan telah pula memenuhi Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang Milik Daerah Pasal 27 ayat (3) dan ayat (8) huruf a.

Dalam SK tersebut, barang berupa tanah itu milik Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bukan milik orang lain dan tanah tersebut berada pada Pengelolaan, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), dan yang menandatangani obyek sewa tersebut.

Seharusnya Dukung Demi Keadilan

Dalam kesaksian sebagai ahli sosiologi saya menegaskan bahwa penolakan pembangunan Masjid At Tabayyun di Taman Villa Meruya merupakan cerminan dari sikap tidak toleran.

Pada hal umat Islam sangat tinggi tingkat toleransinya. Sebagai gambaran populasi umat beragama di Jakarta Barat (BPS 2019)
Islam = 73,66%
Kristen = 16,27% (Protestan = 10,45% dan Katolik = 5,82%)
Budha = 7,94%
Hindu = 2,11%

Jumlah Sarana Tempat Ibadah
Masjid
Tahun 2018 = 570
Tahun 2020 = 576

Gereja
Protestan
Tahun 2018 = 663
Tahun 2020 = 242

Katolik
Tahun 2018 = 11
Tahun 2020 = 15

Dari perbandingan jumlah populasi umat beragama di Jakarta, tempat beradanya Taman Villa Meruya, saya kemukakan bahwa umat Islam sangat tinggi tingkat toleransinya karena tidak proporsional jumlah populasi umat Kristen dengan jumlah gereja yang dimiliki, tetapi umat Islam tidak protes.

Akan tetapi, penolakan pembangunan Masjid At Tabayyun tersebut sangat tidak bisa diterima. Untuk menolak pembangunan Masjid sangat canggih dicarikan dalih bahwa lokasi tersebut merupakan RTH yang tidak boleh dialihfungsikan. Pada hal Gubernur mempunyai diskresi untuk memberi keputusan sesuai mekanisme bottom up melalui proses musyawarah, pertimbangan dari FKUB Kota Madya Jakarta Barat dan FKUB Provinsi DKI Jakarta serta kajian filosofis, yuridis dan sosiologis.

Dengan demikian, saya kemukakan bahwa Keputusan Gubernur DKI Jakarta sudah tepat sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku. Sejatinya umat agama lain mendukung sesuai asas keadilan karena di Taman Villa Meruya sudah berdiri Gereja Maria Kusuma Karnel.

Baca Juga

Politik

Saya memberanikan menjadi saksi ahli Habib Rizieq dkk karena Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik yang resmi untuk menyuarakan pentingnya keadilan dan kebenaran...