Suhu politik di DKI Jakarta, Ibukota negara Republik Indonesia memanas, setelah 2 Fraksi PDIP dan PSI secara resmi mengajukan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan menyangkut Formula E.
Hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat menurut Wikipedia adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dari pengertian interpelasi tersebut dapat dikemukakan: pertama, kegiatan balap mobil Formula E sebagai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Dapat dikatakan penting karena untuk mempromosikan Jakarta dan Indonesia di dunia internasional bahwa Covid-19 sudah bisa dikendalikan, sehingga Formula E bisa diselenggarakan di Jakarta.
Kedua, dianggap strategis. Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya.
Ketiga, berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan balap mobil listrik Formula E pasti tidak berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi hanya berdampak pada kegiatan ekonomi di DKI Jakarta.
Dari ketiga pengertian interpelasi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa interpelasi tidak diperlukan karena walaupun penting dan strategis tidak memberi dampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dari foto yang diterima Tempo, tidak ada perwakilan PDIP dan PSI yang hadir. Hanya tampak tujuh pimpinan fraksi DPRD lain memenuhi udangan Anies Baswedan. #TempoMetro https://t.co/WasH3rEhSg
— TEMPO.CO (@tempodotco) August 27, 2021
Jakarta resmi menjadi tuan rumah balap mobil listrik Formula E di tahun 2020, 6 Juni 2020, di bulan yang sama dengan ulang tahun Jakarta!
Pantau terus @Jakarta_ePrix dan @FIAFormulaE untuk info lebih lanjut!#JakartaEprix #dkijakarta #jkteprix #formulae
Video: @FIAFormulaE pic.twitter.com/qx6jr2ymfa
— Pemprov DKI Jakarta #VaksinDulu (@DKIJakarta) September 20, 2019
Yang Penting Warga Jakarta, Bukan Interpelasi
Tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta setelah menggelar pertemuan bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. sepakat menolak atau tak ikut pengajuan hak interpelasi Formula E.
“Prinsipnya tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).
Ketujuh Fraksi yang hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Anies baswedan yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP. Kepada para perwakilan anggota Dewan yang hadir, Anies mengungkap alasan Formula E tetap digeber di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya, untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi.
Fraksi Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, dan PAN menolak interpelasi ke Anies. https://t.co/Gb79LHN8Gg
— Republika.co.id (@republikaonline) August 26, 2021
Fokus Tangani Covid-19, Anies : Yang Penting Warga Jakarta, Bukan Interpelasi #LengkapCepatBeritanya #BeritaTerkini #BeritaTerkini #NewsUpdate . https://t.co/x2BX7FteqS
— Okezone (@okezonenews) August 27, 2021
Dampak Positif Formula E
Kegiatan Formula E baru mau dilaksanakan, sudah ada buzzeRp yang menyebut sebagai ‘skandal.”
Pada hal dampak positif dari balap mobil listrik Formula E sangat besar antara lain:
Pertama, untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam negeri bahwa Jakarta bisa menggelar balap mobil listrik berskala dunia.
Kedua, untuk meningkatkan kepercayaan publik di kancah internasional bahwa covid sudah bisa dikendalikan.
Ketiga, event-event internasional perlu digelar di Jakarta sebagai ibukota negara, untuk memberi kebanggaan, semangat dan motivasi pada warga DKI Jakarta.
Keempat, untuk menggerakkan roda perekonomian di DKI Jakarta yang sempat terpuruk akibat covid-19.
Kelima, untuk mempromosikan jakarta dan Indonesia di manca negara bahwa covid sudah terkendali di DKI Jakarta.
Keenam, ajang promosi untuk mendorong secara masif kehadiran wisatawan manca negara di DKi dan Indonesia.
Anies: Persatuan Itu Hadir dari Adanya Rasa Keadilan https://t.co/ODKy0VWaA4
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) August 27, 2021
Menyelesaikan Masalah
Gubernur dan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur dan DPRD menyatu dalam pemerintahan daerah.
Kalau ada masalah dicari solusinya melalui pertemuan konsultasi seperti yang digelar di rumah dinas Gubernur, Menteng, Jakarta Pusat bersama pimpinan DPRD dari 7 Fraksi seperti Fraksi Gerindra, PKS, PAN, NASDEM, Demokrat, Golkar, PKB-PPP DPRD DKI Jakarta “Jadi tujuh fraksi ini menganggap belum diperlukan untuk menggunakan hak interpelasi.
Hak untuk bertanya dari Dewan masih dilakukan dengan cara-cara yang lain seperti forum rapat kerja di komisi, raker banggar, ataupun pertemuan silaturrahim seperti yang dilakukan antara Gubernur Anies dengan 7 Pimpinan Fraksi DPRD DKI Jakarta bisa langsung bertanya, Artinya, dengan suasana yang lebih baik,” ujar Jupiter dari Fraksi Nasdem.
Selain itu, Jupiter mengatakan seluruh fraksi telah menyetujui Formula E diselenggarakan sejak 2019 sehingga pengguliran hak interpelasi dinilai terlalu politis.
NasDem Ngaku Tak Diajak PDIP Soal Interpelasi Anies Baswedan: Jupiter menerangkan, NasDem memilih untuk berdiskusi secara terbuka dengan Anies terkait kelanjutan Formula E, dan menilai belum perlu interpelasi. Silaturahmi itu akhirnya dilakukan dengan… https://t.co/dBSl09oamw
— Merdeka.com (@merdekadotcom) August 27, 2021
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
