Connect with us

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 dalam Sidang Paripurna MPR RI (20/10/2019) - presidenri.go.id

Opini

Dampak Politik dan Sosial: Jokowi 3 Periode Menjadi Presiden RI

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan amandemen UUD sebab tidak mungkin terwujud 3 periode tanpa amandemen UUD.

M. Qodari, Direktur Indo Barometer dan kawan-kawan mewacanakan untuk mengusung Joko Widodo menjadi Presiden RI 3 periode. Isu ini sangat ramai diperbincangkan belakangan ini setelah muncul sekelompok relawan yang menyatakan mengusung Jokowi-Prabowo 2024.

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan amandemen UUD sebab tidak mungkin terwujud 3 periode tanpa amandemen UUD.

Presiden Jokowi 3 periode, mempunyai dampak yang amat besar bagi bangsa Indonesia dan dunia internasional.

Pertama, dampak politik dalam negeri. Hampir pasti rakyat akan marah seperti yang dikemukakan Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Bukan hanya rakyat marah, tetapi ada isu politik yang mempersatukan semua elemen di luar pemerintah untuk melakukan perlawanan.

Kedua, dampak politik internasional, akan memberi label kepada Indonesia sebagai negara yang tidak lagi menganut demokrasi. Kondisi tersebut akan terjadi rallying point antara kepentingan rakyat dalam negeri dengan kepentingan internasional, sehingga terjadi gejolak politik untuk melengserkan Presiden ditengah jalan seperti yang dialami Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Ketiga, dampak sosial, akan terjadi perpecahan yang dahsyat antara yang pro Presiden Jokowi 3 periode dengan yang anti 3 periode. Jika ini terjadi, maka China yang sudah menancapkan kukunya di Indonesia akan mempertahankan Presiden Jokowi, sebaliknya Amerika dan negara-negara barat akan membantu rakyat Indonesia yang anti 3 periode untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Jika ini terjadi, Indonesia akan kacau dan hancur.

Amandemen UUD Pintu Masuk

Pintu untuk memperpanjang masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode, ditengarai publik pada saat amandemen UUD. Itulah sebabnya, sejumlah tokoh dan saya menolak keras adanya amandemen UUD 1945.

Hal tersebut sangat beralasan karena berdasarkan pengalaman, sewaktu amandemen UUD yang pertama, kemudian melebar kemana-mana.

Prof Yusril Ihza Mahendra sudah minta supaya ada kesepakatan pasal yang akan diamandemen sebelum dilakukan amandemen agar tidak melebar ke mana-mana.

Saya merespon pernyataan Prof Yusril dengan menulis di Twitter
“Punya kesepakatan sj bisa mlbr kemana2 apalagi tidak ada. Politik itu sangat dinamis. Tergantung pada kekuasaan politik dan uang. Siapa yg tidak tergiur kalau disodori Rp 5-10 milyar/anggota MPR. Dlm kondisi Indonesia seperti skrg jgn amandemen UUD.

Sehubungan itu, saya menyarankan sebaiknya tidak dilakukan amandemen UUD saat sekarang. Terlalu riskan melakukan amandemen UUD sekarang, karena banyak yang berkepentingan Jokowi 3 periode untuk melanggengkan kekuasaan mereka di bidang politik dan ekonomi.

Tegaskan Tolak 3 Periode

Saya apresiasi Presiden Jokowi yang sudah menegaskan tidak ingin memperpanjang masa periode kepresidenannya sampai 3 periode.

Isu 3 periode masa jabatan Presiden Jokowi melalui amandemen UUD ramai diperbincangkan. Soal amandemen UUD Presiden Jokowi menjawab, “Saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas. Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang,” kata Ferry dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021).

Publik Tidak Setuju 3 Periode

Banyak orang yang marah karena upaya amandemen UUD bisa berujung perubahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Salah satu tokoh yang marah Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Anwar Abbas yang merespons isu amendemen UUD 1945 yang tengah ramai diperbincangkan oleh sejumlah pihak di Tanah Air. Anwar Abbas merujuk pernyataan Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup.

“Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat,” jelas Anwar Abbas kepada wartawan, Kamis (2/9).

Anwar Abbas membeberkan, bahwa Indonesia harus belajar dari sejarah yang ada, terutama pada sejarah kepemimpinan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat.

Apalagi Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi covid-19 yang menurutnya tidak maksimal dalam penanganannya.

Tak hanya itu, Anwar Abbas berpendapat, bahwa publik sudah muak dengan situasi covid-19 dan ekonomi yang semakin parah

“Jadi, bapak itu dua periode sudah cukup. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi covid-19 dengan keadaan ekonomi yang parah. Rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah covid-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini,” jelas Anwar Abbas.

Tetapi, apabila MPR, DPR, dan DPD akhirnya akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, Anwar Abbas khawatir akan timbul gejolak di masyarakat.

“Dan saya yakin pemerintah akan menurunkan aparat kepolisian dan tentara. Tapi kalau rakyat marah, memangnya rakyat takut sama bedil kalau marah. Saya rasa kalau rakyat marah, sampai tingkat puncak enggak takut bedil. Bagi saya, kita kan sudah putuskan membatasi dua periode,” ujar Anwar Abbas.

Isu 3 periode Presiden Jokowi, telah menimbulkan kegaduhan yang dikaitkan dengan rencana amandemen UUD karena mayoritas rakyat tidak setuju, sebab bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Ubedilah Badrun، pengajar di UNJ menegaskan penolakannya karena merusak sirkulasi kepemimpinan.

Dari kalangan parpol, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menolak amendemen UUD 1945. Ia mengatakan membahas rencana amendemen UUD 1945 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) tidak bijaksana.

Namun, Jazilul mengatakan PKB menunggu perkembangan penanganan Covid-19 terlebih dahulu sebelum bicara masalah amendemen UU 1945.

“PKB menunggu perkembangan penanganan Covid, baru kalau mau bicara soal amendemen. Kalau covid belum selesai, menurut dia enggak bijaksana kalau kita bicara soal amandemen,” kata Jazilul.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyebut melaksanakan konstitusi secara konsisten lebih mendesak dibanding melakukan amandemen UUD 1945 sekalipun secara terbatas.

Sinyal penolakan juga disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem dan Demokrat.

Dari elemen masyarakat, Ketua PA 212 Slamet Maarif menegaskan menolak keras karena saat ini tidak ada urgensi amendemen UUD 1945.

“Kami akan melawan lewat jalur konstitusional, sampai dengan langkah mengepung Gedung DPR/MPR apabila terus dilanjutkan,” kata Slamet.

Menurut saya, Pak Jokowi cukup 2 periode (10 tahun) memimpin Indonesia agar husnul khatimah, tidak memperpanjang masa kepemimpinannya. Sekarang saja, kalau bukan Covid-19 sudah muncul keinginan publik untuk melengserkan Presiden Jokowi.

Baca Juga

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...

Politik

Mantan Presiden Guinea, Alpha Conde dan rezimnya melakukan amandemen konstitusi tahun 2020 yang memungkinkan Presiden Guinea menjabat sebagai Presiden 3 periode.

Opini

Rizal mengatakan mereka yang bakal maju di Pilpres mendatang dengan modal hanya pencitraan harus dikupas tuntas terkait visi dan misinya.

Opini

Salah satu bukti bahwa diabaikannya pelanggaran HAM ialah penolakan Indonesia atas resolusi PBB terkait pelaksanaan tanggung-jawab untuk melindungi atas kejahatan HAM di Palestina, Myanmar...

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Pemilu

Partai Ummat yang dibidani kelahirannya oleh Prof Dr M. Amien Rais dideklarasikan pendiriannya pada 17 Ramadan 1442H 29 April 2021 di Yogyakarta. Partai ini...

Politik

Pada 14 April 2021 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan silaturrahim sekaligus buka puasa bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihadiri pimpinan kedua...

Politik

Melihat posisi Wakil Presiden RI yang diatur dalam UUD 1945, sangat wajar jika tingkat kepuasan terhadap Wapres Ma'ruf Amin tidak tinggi. Sangat logis jika...