Connect with us

Kibarkan bendera merah putih - unsplash Nomadian

DKI Jakarta

Demokrasi Indonesia Sedang Alami Kemunduran: Jakarta Menjadi Penyelamat Demokrasi?

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia, yang berhubungan dengan berlanjutnya represi atas oposisi, yang semakin bertambah dan terang-terangan.

Sebuah buku yang berjudul “Democracy in Indonesia From Stagnation to Regression,” dengan editor Tommas Power dan Eve Warburton yang diterbitkan ISEAS, Singapore, tahun 2020, menggambarkan perjalanan demokrasi di Indonesia di masa Presiden Joko Widodo.

Buku ini ditulis menjelang berakhirnya periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi yang disorot yaitu “menurunnya kualitas institusi-institusi demokratis di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penurunan kualitas demokrasi Indonesia, yang berhubungan dengan berlanjutnya represi atas oposisi, yang semakin bertambah dan terang-terangan.

Kecenderungan-kecenderungan ini telah membuat area demokrasi menjadi tidak seimbang, membatasi pilihan-pilihan demokratis, dan mengurangi akuntabilitas pemerintah. Buku tersebut juga mendiskusikan ramifikasi jangka menengah dari pemilihan gubernur 2017 yang terpolarisasi dan dampaknya bagi perhelatan politik besar di 2019: pilkada regional serentak dan proses nominasi presiden. Kemudian, penulis mengajukan argumen bahwa pemerintahan Jokowi telah memilih ‘belokan otoriter’ menjelang pemilihan umum 2019, dengan membahas berbagai manipulasi atas lembaga-lembaga penegakan hukum dan keamanan demi tujuan-tujuan yang sempit dan partisan, serta usaha-usaha terkoordinir untuk menekan dan mengurangi oposisi demokratik.

Artikel di Jakarta Post ditulis oleh Prof. Emil Salim (28/9/2020)

Demokrasi di Era Covid-19

Sebuah seminar internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memberikan kritik perkembangan demokrasi di Era pandemi Covid-19, pemerintah tidak dapat memberikan respon yang efektif dalam mengatasi timbulnya tantangan saat ini dikarenakan oleh adanya polarisasi politik pasca pemilu serta kuatnya pro dan kontra setelah itu. Kritik tersebut disampaikan oleh Bambang Eka Cahya Widodo, selaku dosen Ilmu Pemerintahan UMY dalam acara yang bertajuk “Democratization Update of Southeast Asian Countries in the Covid-19 Era” pada (13/4) lalu.

Perkembangan demokrasi di era pandemi Covid-19, semakin memprihatinkan. Indikatornya antara lain Pilkada ditunda sampai 2024. Pada hal terdapat 170 Kepala Daerah akan habis masa jabatan 2022-2023.

Para pejabat Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) akan dilantik menjadi Pejabat untuk menjalankan pemerintahan di daerah dengan wewenang seperti kepala daerah yang dipilih dalam Pilkada. Ini melanggar demokrasi karena mereka dipilih menjadi pejabat tidak berdasarkan asas demokrasi melalui pemilihan kepala daerah yang berlandaskan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Selain itu, kekuasaan absolut dan terpusat akan semakin hegemoni karena proses terpilihnya kepala daerah tidak melalui jalan demokrasi.

Disamping itu, perkembangan demokrasi di era pandemi Covid-19, yang penting juga dikemukakan bahwa kebebasan berdemokrasi yang diatur dalam pada 28 UUD 1945 di “bungkam” dengan alasan untuk mencegah kerumunan massa. Sebagai contoh, rencana demonstrasi yang akan dilakukan HMI di depan istana negara dilarang. Begitu juga demo buruh tidak boleh dengan alasan mencegah kerumunan massa. Padahal banyak sekali kerumunan massa yang terjadi, misalnya pembagian sembako yang menghadirkan kerumunan massa tidak dilarang.

Juga menjadi sorotan publik, Habib Rizieq Syihab (HRS) yang dianggap berseberangan dengan penguasa dengan alasan melakukan kerumunan massa dan membuat keonaran, dipenjarakan dengan menggunakan instrumen hukum tanpa alasan hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran.

Jakarta Penyelamat Demokrasi

Pada saat demokrasi di Indonesia sedang menghadapi sorotan dunia karena mengalami kemunduran, kita patut bersyukur, DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, mendapat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi pada 2021, dengan capaian IDI 89,21. Ini merupakan kebanggaan karena DKI Jakarta sebagai ibukota negara, demokrasi belum mati. Justru demokrasi menunjukkan capaian yang amat membanggakan.

Indeks Demokrasi terbaik di Jakarta selama 4 tahun berturut-turut, sangat membanggakan. Karena itu, seluruh warga DKI Jakarta harus menjaga demokrasi agar tidak tergerus seperti yang dialami Indonesia, tidak hanya mengalami stagnan tetapi mengalami kemunduran.

“Kami DKI Jakarta alhamdullilah setahun ini pun kembali tinggi di dalam indeks secara demokrasi. Kita ingin terus ibu kota bisa menjadi rujukan di dalam menjaga suasana demokratis” kata Anies Baswedan dikutip dari Sindo News, Sabtu (4/9/2021).

Menurut Anies, Jakarta ingin menjaga semangat dari pejuang-pejuang reformasi pada 1998 yang memperjuangkan demokrasi di Indonesia.

“Semangat itu harus kita jaga,” ucap Anies.

Dengan dicapainya indeks demokrasi tertinggi di Indonesia, Anies berharap, Jakarta bisa menjadi rujukan dalam menjaga suasana demokratis di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri, mengatakan bahwa Pemprov DKI telah meraih pencapaian IDI tertinggi selama empat tahun berturut-turut pada 2018, 2019, 2020, dan 2021.

Taufan menjelaskan, ada tiga aspek yang dinilai dalam penghitungan IDI, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.

Menurut Taufan, Pemprov DKI ke depan, berusaha tetap meraih kategori terbaik IDI dengan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di DKI Jakarta.

“Untuk bisa mempertahankan hal yang sudah baik ini, kami membutuhkan dukungan semua pihak dan seluruh komponen masyarakat. Mari kita bersama-sama tetap menjaga Jakarta aman dan demokratis.”

“Indeks Demokrasi” yang diraih tertinggi oleh DKI Jakarta, mengharuskan seluruh warga DKI Jakarta bersyukur dan terus membangun optimisme terutama dikalangan kaum muda bahwa Indonesia yang luas dan besar ini, masih ada provinsi atau daerah yang bisa menghadirkan contoh yang baik. Kunci ke depan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik bagi bangsa Indonesia, dihormati dan bisa memberi pengaruh besar bagi kemajuan, kemakmuran dan perdamaian di dunia, terletak pada pemimpin.

Baca Juga

DKI Jakarta

Setiap kritik berupa evaluasi kinerja yang ditujukan kepada mereka yang memegang kekuasaan termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, harus diapresiasi agar mereka yang berkuasa...

DKI Jakarta

Buku yang diberi tajuk Maju Kotanya Bahagia Warganya merupakan reportase tentang pelaksanaan 23 janji Anies-Sandi setelah menerima amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI...

DKI Jakarta

Dalam negara yang multi kultural, multi etnis, dan agama, apalagi dalam negara demokrasi, sangat wajar kalau kubu yang berbeda. Di dalam perbedaan, pasti banyak...

DKI Jakarta

Kebon Sirih tempat berkantornya anggota DPRD DKI Jakarta dibanjiri karangan bunga untuk dukungan interpelasi dari PDIP-PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Lainnya

Salah satu bagian dari Taujihat Kebangsaan (arahan, bimbingan, nasehat) Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021 kepada pemerintah adalah "Diharapkan tidak alergi kritik dan...

DKI Jakarta

Suhu politik di DKI Jakarta, Ibukota negara Republik Indonesia memanas, setelah 2 Fraksi secara resmi mengajukan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan menyangkut Formula E.

Lainnya

Hari ini 17 Agustus 2021 seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada merayakan hari Indonesia merdeka yang ke-76 tahun.

DKI Jakarta

Jembatan layang (Skybrigde) MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW sudah selesai dibangun. Alhamdulillah sudah mulai banyak warga yang berkunjung ke tempat tersebut untuk menyaksikan keindahannya sekaligus...