Connect with us

Rakyat Guinea merayakan lengsernya presiden Guinea (6/9/2021) - youtube NEWS9 live

Politik

Kudeta di Guinea Karena Presiden 3 Periode, Akankah Terjadi di Indonesia?

Mantan Presiden Guinea, Alpha Conde dan rezimnya melakukan amandemen konstitusi tahun 2020 yang memungkinkan Presiden Guinea menjabat sebagai Presiden 3 periode.

Sejarah selalu terulang, jika kita tidak belajar dari sejarah. Indonesia pernah mengalami tragedi yang memilukan, Presiden Soekarno yang diangkat menjadi Presiden Seumur Hidup, dijatuhkan oleh kekuatan rakyat melalui ekstra parlementer, sehingga lahir Orde Baru.

Ode Baru dipimpin Presiden Soeharto, kemudian menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Karena tidak belajar dari sejarah, akhirnya dilengserkan oleh kekuatan rakyat setelah berkuasa selama 32 tahun.

Presiden Guinea, Alpha Conde sudah menjabat sebagai Presiden Guinea selama dua periode (10 tahun). Untuk pertama kali berkuasa tahun 2010. Alpha Conde dan para pendukungnya menginginkan supaya menjadi Presiden Guinea lagi periode berikutnya. Mereka tidak puas kalau hanya memegang kekuasaan selama 10 tahun.

Mengubah Konstitusi

Alpha Conde, telah menjadi Presiden Guinea selama 10 tahun. Oleh karena tidak puas memegang kekuasaan hanya 10 tahun, maka Alpha Conde dan rezimnya melakukan amandemen konstitusi tahun 2020 yang memungkinkan Presiden Guinea menjabat sebagai Presiden 3 periode.

Kebijakan mengubah konstitusi yang memungkinkan Alpha Conde menjabat Presiden Guinea selama 3 periode, telah ditentang keras oleh para pemimpin oposisi dan mayoritas rakyat Guinea, tetapi penolakan itu tidak direspon dengan menghentikan amandemen konstitusi.

Penolakan keras dari para tokoh oposisi dan rakyat Guinea, hanya dianggap bagaikan pepatah “anjing menggonggong kafilah berlalu.” Satu tahun setelah amandemen konstitusi, kondisi sosial politik semakin kacau karena para tokoh oposisi dan mayoritas rakyat bersatu menolak amandemen konstitusi.

Untuk mencegah berlanjutnya kekacauan, Pasukan Khusus Guinea pada Ahad (5/9) melakukan kudeta dengan mengambil alih kekuasaan. Setelah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Alpha Conde, mereka langsung memberlakukan jam malam. Mereka juga membubarkan konstitusi dan pemerintahan.

“Kami telah memutuskan, setelah mengambil presiden, untuk membubarkan konstitusi,” kata seorang perwira berseragam diapit oleh tentara yang membawa senapan serbu dalam sebuah video.

Pelaku kudeta itu mengatakan perbatasan darat dan udara Guinea telah ditutup dan pemerintah dibubarkan. Ada pula sebuah video yang menunjukkan Presiden Guinea, Alpha Conde, terduduk di sofa dan dikelilingi oleh pasukan.

Conde merupakan mantan pemimpin oposisi yang pernah dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian dibebaskan dan dalam pemilu demokratis di Guinea, Alpha Conde mencalonkan dalam pemilihan umum dan terplih menjadi Presiden pertama Guinea secara demokratis pada 2010 dan memenangkan pemilihan kembali pada 2015.

Menurut konstitusi Guinea, Alpha Conde habis masa jabatannya tahun 2020, dan tidak boleh lagi menjadi calon Presiden Guinea tahun 2020.

Sehubungan adanya amandemen konstitusi Guinea, maka Alpha Conde kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden yang digelar pada Oktober 2020. Pemilu itu dianggap dinodai oleh kekerasan dan tuduhan kecurangan.

Conde, yang maju lagi dalam pemilihan Presiden tahun 2020, kembali memenangkan masa jabatan ketiga yang kontroversial. Periode ketiganya didapat setelah mendorong perubahan konstitusi Maret 2020 yang memungkinkan bisa mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Guinea periode ketiga.

Menolak Presiden 3 Periode

Para tokoh oposisi dan rakyat yang marah, kemudian melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak amandemen konstitusi dan hasil pemilihan Presiden yang dianggap curang.

Puluhan orang tewas dalam demonstrasi yang menentang masa jabatan ketiga untuk Conde, serta ratusan orang lainnya ditangkap.

Conde kemudian diumumkan sebagai Presiden Guinea pada 7 November tahun lalu. Penantang utamanya, Cellou Dalein Diallo dan tokoh oposisi lainnya mencela pemilihan itu sebagai tipuan. Pemerintah kemudian menangkap beberapa anggota oposisi terkemuka atas dugaan peran mereka dalam bersekongkol dengan kekerasan pemilu di negara itu.

Salah Urus Negara

Militer yang melakukan kudeta beralasan bahwa Alpha Conde salah mengurus negara, sehingga membuat negara yang berpenduduk sekitar 13 juta orang yang kaya sumber daya mineral menjadi salah satu negara termiskin di dunia.

Kepala pasukan khusus militer Guinea, Letnan Kolonel Mamady Doumbouya, ketika muncul di televisi publik. Dia mengenakan bendera nasional dan mengatakan pemerintah salah urus negara memicu kudeta.

“Kami tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang, kami akan mempercayakan politik kepada rakyat,” kata Doumbouya.

“Guinea itu cantik. Kita tidak perlu memperkosa Guinea lagi, kita hanya perlu bercinta dengannya,” tambahnya.

Kecaman Internasional

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengutuk kudeta dalam cuitannya di Twitter dan menyerukan pembebasan Conde. Ketua Uni Afrika, Presiden DR Kongo Felix Tshisekedi, dan kepala badan eksekutifnya, mantan perdana menteri Chad Moussa Faki Mahamat, juga mengutuknya, menyerukan pembebasan segera Conde.

Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), melalui penjabat presidennya, pemimpin Ghana Nana Akufo-Addo, mengancam sanksi jika tatanan konstitusional Guinea tidak dipulihkan. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menuntut penghormatan terhadap keadaan hukum, kepentingan perdamaian dan kesejahteraan rakyat Guinea.

Pelajaran Bagi Indonesia

Kudeta terhadap Presiden Alpha Conde merupakan pelajaran yang amat penting bagi para pimpinan partai politik, para politisi di DPR RI, dan rakyat Indonesia.

Pelajaran yang bisa dipetik dari kasus Presiden Guinea, Alpha Conde antara lain:

Pertama, amandemen konstitusi Guinea, yang mengubah masa jabatan Presiden Guinea yang semula 2 periode (10 tahun), dengan perubahan konstitusi Guinea, maka Presiden Alpha Conde menjadi Presiden 3 periode (15 tahun).

Kasus yang terjadi di pemerintahan Alpha Conde, juga bisa terjadi di Indonesia yang wacanakan perubahan konstitusi. Kalau hal itu dilakukan, maka rakyat akan marah dan ribut. Jika rakyat dan pemerintah ribut, maka tentara akan ambil alih kekuasaan (kudeta).

Kedua, amandemen konstitusi membuat rakyat pecah-belah. Pasti banyak yang mendukung amandemen dan banyak pula yang menolak. Kalau ini terjadi seperti di Guinea, maka akan muncul kekuatan baru dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Dampaknya terjadi kekacauan di masyarakat, sehingga aparat keamanan dipastikan turun ke lapangan untuk mengatasi kekacauan yang terjadi.

Ketiga, tentara akan ambil alih kekuasaan dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Di saat perbincangan amandemen konstitusi sedang ramai, saya mendesak agar kejadian di Guinea tidak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 yang sangat ramai menolak, karena bisa menjadi entry point untuk mengubah masa jabatan Presiden Jokowi dari dua periode (10 tahun) menjadi tiga periode (15 tahun), jangan dilakukan perubahan demi menjaga persatuan dan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Opini

Salah satu bukti bahwa diabaikannya pelanggaran HAM ialah penolakan Indonesia atas resolusi PBB terkait pelaksanaan tanggung-jawab untuk melindungi atas kejahatan HAM di Palestina, Myanmar...

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...

Politik

Krisis politik di Myanmar adalah akibat kudeta militer yang telah berlangsung selama hampir tiga bulan, yang diprotes rakyat Myanmar dengan berdemonstrasi yang dibalas oleh...

Politik

Menjelang ramadhan tiba, para pegiat media sosial sangat ramai yang menyuarakan tuntutan Habib Rizieq Syihab Dibebaskan sehingga banyak dibahas di media sosial.

Politik

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi Indonesia negara hukum, maka segala kehidupan kenegaraan harus selalu berdasarkan...