Connect with us

Bandara di Kabul, Afghanistan (10/9/2021) - IG amiryousufzai1

Politik

Taliban Setuju 200 Warga Amerika dan Warga Negara Ketiga Tinggalkan Afghanistan: Pemerintah Baru Diumumkan

Pada 10 September 2021, Reuters memberitakan bahwa pihak berwenang Taliban telah setuju untuk membiarkan 200 warga sipil Amerika dan warga negara ketiga untuk berangkat dengan penerbangan sewaan dari bandara Kabul, Afghanistan.

Pada 10 September 2021, Reuters memberitakan bahwa pihak berwenang Taliban telah setuju untuk membiarkan 200 warga sipil Amerika dan warga negara ketiga yang tetap berada di Afghanistan setelah berakhirnya operasi evakuasi AS untuk berangkat dengan penerbangan sewaan dari bandara Kabul, kata seorang pejabat AS.

Berita ini cukup melegakan karena Amerika Serikat mengakhiri evakuasi warganya dan warga Afghanistan pada 30 Agustus 2021. Ternyata masih ada warga negara Amerika yang belum berhasil di evakuasi dan warga negara pihak ketiga termasuk warga Afghanistan yang selama ini membantu tentara Amerika, tidak merasa nyaman di Afghanistan setelah Taliban berhasil merebut kota Kabul secara damai 15 Agustus 2021. Mereka tetap berusaha meninggalkan Afghanistan karena takut terjadi balas dendam terhadap mereka yang pernah menjadi kaki tangan Amerika dan NATO selama 20 tahun lamanya.

Pemerintahan Baru Afghanistan

Amerika Serikat menyampaikan rasa prihatin atas susunan pemerintahan baru Afghanistan yang belum mencerminkan janji mereka untuk membentuk pemerintahan baru yang inklusif.

Juru bicara Kemenlu AS Anthony Blinken menyatakan kekhawatiran terkait pemerintahan baru Afghanistan.

Amerika Serikat (AS) menyatakan prihatin dengan nama-nama anggota Taliban yang menjabat dalam pemerintahan baru Afghanistan.

Nama-nama itu disebut belum mencerminkan janji Taliban dalam membentuk pemerintahan yang inklusif. Salah satu yang menjadi keprihatinan AS adalah belum ada sosok perempuan di kabinet sementara.

“Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif, terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tak ada perempuan,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Seperti dikutip Reuters, Selasa (7/9).

AS memahami bahwa Taliban menghadirkan pejabat itu sebagai kabinet sementara, lanjutnya.

“Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya,” imbuh jubir itu.

Diketahui, Taliban telah menunjuk beberapa anggotanya untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan sementara di Afghanistan.

Mullah Mohammad Hassan Akhund ditunjuk sebagai Perdana Menteri sementara. Ia merupakan salah satu pejabat yang dikenai sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat Taliban memimpin pada tahun 1996-2001.

Adapun Wakil Perdana Menteri mendampingi Hassan, adalah Mullah Abdul Ghani Baradar, yang merupakan salah satu pendiri Taliban yang dibebaskan Pakistan di bawah tekanan AS. Baradar mempunyai peran penting dalam negosiasi penarikan pasukan AS dari Afghanistan

Sementara, Menteri Dalam Negeri diisi oleh Sirajuddin Haqqani, yang tergabung dalam satu kelompok organisasi, yang mana kelompok itu masuk dalam daftar teroris versi AS.

1. Mullah Muhammad Hassan Akhund – Perdana Menteri

2. Mullah Abdul Ghani Baradar – Deputi Perdana Menteri

3. Molavi Abdul Salam Hanafi – Deputi Kedua Perdana Menteri

4. Molavi Muhammad Yaqoob Mujahid (putra pendiri Taliban) – Menteri Pertahanan

5. Molavi Siraj udin Haqqani – Menteri Dalam Negeri

6. Molavi Amir Khan Muttaqi – Menteri Luar Negeri

7. Mullah Hidayatullah Badri – Menteri Keuangan

8. Sheikh Molavi Noorullah Munir – Menteri Pendidikan

9. Mullah Khairullah Kharkhwa – Menteri Informasi dan Penyiaran

10. Qari Din Mohammad Hanif – Menteri Urusan Ekonomi

11. Molavi Noor Muhammad Saqib – Menteri Haji dan Waqaf

12. Molavi Abdul Hakim Sharae – Menteri Kehakiman

13. Noorullah Noori – Menteri Perbatasan dan Urusan Kesukuan

14. Mullah Muhammad Yonus Khundzada – Menteri Pembangunan Rural

15. Sheikh Mohammad Khalid – Menteri Dawat dan Irshaad

16. Mullah Abdul Manan Omari – Menteri Pekerjaan Umum

17. Mullah Muhammad Essa Akhund – Menteri Mineral dan Petroleum

18. Molavi Abdul Latif Mansoor – Menteri Air dan Listrik

19. Hameed ullah Akhundzada – Menteri Penerbangan Sipil dan Transportasi

20. Abdul Bagi Hagani – Menteri Pendidikan Tinggi

21 – Najeebullah Haqqani, Menteri Komunikasi

22. Khalil ul Rahman Haqqani – Menteri Pengungsi

23. Abdul Haq Wasiq – Kepala Intelijen

24. Haji Mohammad Idrees – Kepala Bank Afghanistan

25. Molavi Ahrnad Jan Ahmadi – Kepala Staf

26. Mullah Mohammad Fadel Akhund – Deputi Menteri Pertahanan

27. Qari Faseeh – Kepala Tentara

28. Sher Muhammad Abbas Stanikzai – Deputi Menteri Luar Negeri

29. Molavi Noor Jalal – Deputi Menteri Dalam Negeri

30. Zabihullah Mujahid – Deputi Menteri Informasi dan Penyiaran

31. Mullah Taj Mir Jawad – Deputi Pertama Intelijen

32. Mullah Rahmah ullah Najeeb – Deputi Administratif Intelijen

33. Mullah Abdul Haq – Deputi Menteri Dalam Negeri, Pengendalian Narkotika

Kepada Para Pemimpin Taliban

Taliban telah mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan. Dunia Internasional menyampaikan rasa prihatin karena dalam kabinet tersebut tidak terdapat perempuan, sehingga dianggap pemerintahan yang dibentuk tidak sesuai janji yang ingin membentuk pemerintahan yang inklusif.

Semoga tulisan ini mengingatkan kepada para pemimpin Taliban untuk tidak melupakan perempuan dalam membangun kembali Afghanistan yang damai, bersatu, adil dan makmur.

Baca Juga

Politik

MBS dan Macron berusaha mencari jalan keluar dari krisis energi dan kelangkaan pangan. Macron mendesak Arab Saudi untuk meningkatkan produksi minyaknya guna membantu menurunkan...

Politik

Geopolitik sedang berubah khususnya di Timur Tengah. Kekuatan politik Timur Tengah tidak lagi sepenuhnya di dominasi oleh Amerika Serikat. Akankan kekuatan politik Timur Tengah...

Politik

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengunjungi Arab Saudi untuk bertemu dengan raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Kita...

Politik

Bangsa Indonesia bersama bangsa Palestina melawan kekejaman dan penindasan tersebut tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia bersama palestina demi...

Opini

Umat Islam yang mayoritas, terus tidak berdaya dan semakin diperparah keadaan mereka karena tidak bersatu umat Islam dipecah belah, sehingga tidak pernah memegang kekuasaan...

Pendidikan

Menurut saya, berpolitik merupakan bagian dari jihad (perjuangan) yang harus aktif dilakukan umat Islam untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan...

Opini

Tidak sedikit yang akhirnya menjilat karena tidak tahan mengalami demoralisasi. Ada juga yang kemudian memilih diam.

Opini

Ajakan Mardani Ali Sera, anggota DPR RI dari PKS yang juga Ketua DPP PKS adalah sah untuk bekerjasama dengan sosok yang memiliki integritas.