Pada 10 September 2021, Reuters memberitakan bahwa pihak berwenang Taliban telah setuju untuk membiarkan 200 warga sipil Amerika dan warga negara ketiga yang tetap berada di Afghanistan setelah berakhirnya operasi evakuasi AS untuk berangkat dengan penerbangan sewaan dari bandara Kabul, kata seorang pejabat AS.
Berita ini cukup melegakan karena Amerika Serikat mengakhiri evakuasi warganya dan warga Afghanistan pada 30 Agustus 2021. Ternyata masih ada warga negara Amerika yang belum berhasil di evakuasi dan warga negara pihak ketiga termasuk warga Afghanistan yang selama ini membantu tentara Amerika, tidak merasa nyaman di Afghanistan setelah Taliban berhasil merebut kota Kabul secara damai 15 Agustus 2021. Mereka tetap berusaha meninggalkan Afghanistan karena takut terjadi balas dendam terhadap mereka yang pernah menjadi kaki tangan Amerika dan NATO selama 20 tahun lamanya.
AS Puji Taliban Bantu Warganya Tinggalkan Afghanistan https://t.co/9gwQLr8NYH
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) September 9, 2021
Bandara Kabul menjadi penghubung Afghanistan dengan dunia luar. https://t.co/nfXZJzzWEl
— Republika.co.id (@republikaonline) September 9, 2021
Pemerintahan Baru Afghanistan
Amerika Serikat menyampaikan rasa prihatin atas susunan pemerintahan baru Afghanistan yang belum mencerminkan janji mereka untuk membentuk pemerintahan baru yang inklusif.
Juru bicara Kemenlu AS Anthony Blinken menyatakan kekhawatiran terkait pemerintahan baru Afghanistan.
Amerika Serikat (AS) menyatakan prihatin dengan nama-nama anggota Taliban yang menjabat dalam pemerintahan baru Afghanistan.
Nama-nama itu disebut belum mencerminkan janji Taliban dalam membentuk pemerintahan yang inklusif. Salah satu yang menjadi keprihatinan AS adalah belum ada sosok perempuan di kabinet sementara.
“Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif, terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tak ada perempuan,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Seperti dikutip Reuters, Selasa (7/9).
AS memahami bahwa Taliban menghadirkan pejabat itu sebagai kabinet sementara, lanjutnya.
“Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya,” imbuh jubir itu.
Diketahui, Taliban telah menunjuk beberapa anggotanya untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan sementara di Afghanistan.
Mullah Mohammad Hassan Akhund ditunjuk sebagai Perdana Menteri sementara. Ia merupakan salah satu pejabat yang dikenai sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat Taliban memimpin pada tahun 1996-2001.
Adapun Wakil Perdana Menteri mendampingi Hassan, adalah Mullah Abdul Ghani Baradar, yang merupakan salah satu pendiri Taliban yang dibebaskan Pakistan di bawah tekanan AS. Baradar mempunyai peran penting dalam negosiasi penarikan pasukan AS dari Afghanistan
Sementara, Menteri Dalam Negeri diisi oleh Sirajuddin Haqqani, yang tergabung dalam satu kelompok organisasi, yang mana kelompok itu masuk dalam daftar teroris versi AS.
Kepemimpinan Keemiran Islam Afghanistan sudah langsung bekerja. https://t.co/nUVePK9lBG
— Republika.co.id (@republikaonline) September 10, 2021
Mengenal Kabinet Baru Taliban https://t.co/Cq2CrRdhDK pic.twitter.com/q8Ztqj7DAV
— BeritaSatu (@Beritasatu) September 10, 2021
1. Mullah Muhammad Hassan Akhund – Perdana Menteri
2. Mullah Abdul Ghani Baradar – Deputi Perdana Menteri
3. Molavi Abdul Salam Hanafi – Deputi Kedua Perdana Menteri
4. Molavi Muhammad Yaqoob Mujahid (putra pendiri Taliban) – Menteri Pertahanan
5. Molavi Siraj udin Haqqani – Menteri Dalam Negeri
6. Molavi Amir Khan Muttaqi – Menteri Luar Negeri
7. Mullah Hidayatullah Badri – Menteri Keuangan
8. Sheikh Molavi Noorullah Munir – Menteri Pendidikan
9. Mullah Khairullah Kharkhwa – Menteri Informasi dan Penyiaran
10. Qari Din Mohammad Hanif – Menteri Urusan Ekonomi
11. Molavi Noor Muhammad Saqib – Menteri Haji dan Waqaf
12. Molavi Abdul Hakim Sharae – Menteri Kehakiman
13. Noorullah Noori – Menteri Perbatasan dan Urusan Kesukuan
14. Mullah Muhammad Yonus Khundzada – Menteri Pembangunan Rural
15. Sheikh Mohammad Khalid – Menteri Dawat dan Irshaad
16. Mullah Abdul Manan Omari – Menteri Pekerjaan Umum
17. Mullah Muhammad Essa Akhund – Menteri Mineral dan Petroleum
18. Molavi Abdul Latif Mansoor – Menteri Air dan Listrik
19. Hameed ullah Akhundzada – Menteri Penerbangan Sipil dan Transportasi
20. Abdul Bagi Hagani – Menteri Pendidikan Tinggi
21 – Najeebullah Haqqani, Menteri Komunikasi
22. Khalil ul Rahman Haqqani – Menteri Pengungsi
23. Abdul Haq Wasiq – Kepala Intelijen
24. Haji Mohammad Idrees – Kepala Bank Afghanistan
25. Molavi Ahrnad Jan Ahmadi – Kepala Staf
26. Mullah Mohammad Fadel Akhund – Deputi Menteri Pertahanan
27. Qari Faseeh – Kepala Tentara
28. Sher Muhammad Abbas Stanikzai – Deputi Menteri Luar Negeri
29. Molavi Noor Jalal – Deputi Menteri Dalam Negeri
30. Zabihullah Mujahid – Deputi Menteri Informasi dan Penyiaran
31. Mullah Taj Mir Jawad – Deputi Pertama Intelijen
32. Mullah Rahmah ullah Najeeb – Deputi Administratif Intelijen
33. Mullah Abdul Haq – Deputi Menteri Dalam Negeri, Pengendalian Narkotika
PBB Minta Dunia Buka Dialog dengan Taliban, Hindari Jutaan Kematian https://t.co/V8dgJ0TwmO #TempoDunia
— TEMPO.CO (@tempodotco) September 10, 2021
Indonesia ingin agar Afghanistan berkembang menjadi negara kuat. https://t.co/EzTxaJzEAn
— Republika.co.id (@republikaonline) September 10, 2021
Kepada Para Pemimpin Taliban
Taliban telah mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan. Dunia Internasional menyampaikan rasa prihatin karena dalam kabinet tersebut tidak terdapat perempuan, sehingga dianggap pemerintahan yang dibentuk tidak sesuai janji yang ingin membentuk pemerintahan yang inklusif.
Semoga tulisan ini mengingatkan kepada para pemimpin Taliban untuk tidak melupakan perempuan dalam membangun kembali Afghanistan yang damai, bersatu, adil dan makmur.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
