Connect with us

serangan panah bertubi-tubi - unsplash Possessed Photography

Opini

Serang Anies Bertubi-tubi, Siasat Partai Politik Tembus Parlemen di Pemilu 2024

Giring dari partai politik PSI serang Anies dengan menyebut pembohong merupakan pencemaran nama baik yang tergolong tindak pidana.

Setiap rakyat Indonesia apalagi pemimpin partai politik, sepatutnya memberi contoh teladan dalam bertutur kata dan menulis, karena rakyat Indonesia yang mayoritas masih menganut paham paternatistik, mudah meniru mereka dianggap pemimpin.

Apalagi sila ke-2 dari Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” sudah sepatutnya bahkan wajib diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama para pemimpin partai.

Itulah sebabnya, kita amat prihatin dan sangat tidak sependapat pernyataan Giring Ganesha, PLT Ketua Umum PSI yang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah pembohong.

Tanggapan Pimpinan Parpol

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta Abraham Lunggana, alias Haji Lulung menegaskan tak akan memilih Giring Ganesha bila Plt Ketua Umum PSI itu maju sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Giring yang tak rela bila Indonesia jatuh ke tangan Anies saat Pilpres 2024 mendatang

“Saya kagak bakal pilih die [Giring jadi capres]. Saya tengok aja kagak. Siape die? Punya karier ape? (CNN Indonesia, Rabu, 22/09/2021 12:54)

Giring sempat melontarkan pernyataan berniat mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang pada Agustus 2020 lalu.

Lulung menilai tak tepat bila Giring memiliki harapan agar Indonesia jangan jatuh ke tangan Anies Baswedan. Pasalnya, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam berpolitik.

“Emang dia siapa? Dia cuma 1 orang. Dia emang bisa mewakili siapa? Partai dia? Belum tentu. Mungkin kan ada juga yang seneng ama Anies, kan,” kata Lulung.

Terlalu Tendensius

Lulung juga menilai Giring terlalu tendensius dan belum dewasa secara politik. Ia mengimbau agar Giring tak asal main tuding nama orang ketika menyikapi persoalan pemerintah.

Ia meminta Giring proporsional melihat kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baginya, Anies juga telah mengeluarkan banyak program pencegahan dan pengendalian virus corona selama ini bagi warga DKI Jakarta.

“Vaksin sudah diberikan sampai 12 juta lebih. Prestasi itu. Formula E juga menaikkan harkat dan martabat Indonesia dan Jakarta di mata dunia. Bahwa Jakarta aman, ekonomi bagus,” kata dia.

Serang Anies, Menuduh Pembohong

Giring menuding Anies kerap mencitrakan dirinya peduli di tengah penderitaan rakyat saat pandemi. Padahal, kebijakannya tak sesuai.

Giring mencontohkan kebijakan Anies menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah demi menggelar ajang Formula E. Padahal, Indonesia masih dilanda pandemi.

Atas hal itu Giring menyebut Anies sebagai pembohong. Ia berharap Indonesia tak jatuh ke tangan Anies saat Pilpres 2024 mendatang karena memiliki rekam jejak.

Ciptakan Narasi Kebencian

Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengkritik Giring eks Nidji atas video yang beredar soal tudingannya ke Anies. Pernyataan Giring disebut merupakan preseden negatif bagi demokrasi Indonesia.

“Pernyataan Plt Ketua Umum PSI tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak layak maju dalam Pilpres 2024 karena dicap sebagai pembohong merupakan preseden negatif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia,” kata Sekjen PPP kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Arwani menyebut fungsi partai politik harusnya jadi perantara pendidikan politik bagi publik. Menurutnya, boleh saja melakukan kritik, namun harus dengan porsi yang benar.

“Partai politik semestinya menjadi medium pendidikan politik bagi publik, bukan justru menjadi lembaga agitatif, demagog, dan propaganda yang penuh kebencian. Kritik mutlak dilakukan kepada pejabat publik, tapi harus proporsional, bukan asal beda atau waton suloyo,” ujarnya.

Arwani juga mengkritik apa yang disampaikan Giring tak mencerminkan gaya kepemimpinan anak muda. Tapi sudah tersirat kebencian.

“Pofiling PSI sebagai partai anak muda dan milenial justru tidak tampak dari pernyataan dan narasi pimpinan puncaknya. Narasi dan lelaku pimpinan PSI yang direpresentasikan Plt Ketua Umum PSI justru kontra dengan norma generasi internet yang di antaranya integritas dan kolaborasi,” ucapnya.

“Pernyataan Plt Ketum PSI tidak memiliki basis integritas dan alih-alih mendorong kolaborasi, namun justru menciptakan narasi penuh kebencian. Kita hindari narasi kebencian terlebih di situasi pandemi yang membutuhkan persatuan seluruh elemen bangsa ini,” lanjut Arwani.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno. Eddy menyebut sosok Anies yang menurutnya penuh integritas.

“Dari seorang pribadi ke pribadi, saya bilang Pak Anies itu adalah sosok intelektual, memiliki integritas, kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah, termasuk permasalahan pelik,” kata Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Eddy mengatakan, jika Anies pembohong, pasti sudah banyak gugatan yang disampaikan banyak pihak. Namun hal itu tak terlihat saat ini.

“Andaikata Pak Anies seorang pembohong, tentu banyak gugatan, baik hukum perdana maupun perdata, dan sampai saat ini saya belum lihat itu,” tutur Eddy.

Eddy bahkan menyoroti program vaksinasi Covid-19 yang disebut sebagai capaian Anies. Menurutnya, Anies mampu menjamin semua warga di DKI mendapat vaksin Covid-19.

Salah Kaprah, Tidak Ada Konsistensi

Giring serang pribadi Anies dengan menyebut pembohong merupakan pencemaran nama baik yang tergolong tindak pidana.

Contoh yang dikemukakan untuk membenarkan tuduhannya bahwa Anies adalah pembohong karena mencitrakan sebagai pembela orang kecil sementara menghamburkan uang triliun rupiah untuk Formula E.

Sekedar reminder kepada Giring dan kawan-kawan di PSI bahwa Formula E dirancang sebelum Covid-19 dan telah dilakukan berbagai persiapan termasuk menandatangani perjanjian kontrak dengan pihak penyelenggara Balap Mobil Listrik Formula E.

Jika dibatalkan berarti ingkar janji (wanprestasi). Resikonya DKI bakal didenda, membayar semua yang telah perjanjikan berikut kerugian.

Oleh karena itu, alibi Giring untuk membenarkan tuduhannya kepada Anies sebagai pembohong adalah tuduhan palsu dan fitnah yang tidak berdasar. Alasannya, pertama, program Formula E dilakukan sebelum terjadi Covid-19.

Kedua, Covid-19 telah ditangani secara baik dan profesional, sehingga DKI termasuk terbaik dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Ketiga, budget untuk pelaksanaan Formula E telah disetujui oleh DPRD DKI dan telah dibuatkan Peraturan Daerah.

Justeru sangat aneh, anggota DPRD DKI dari PDIP dan PSI sudah menyetujui pelaksanaan Formula E dengan anggaran yang telah disepakati bersama dalam pembahasan di Badan Anggaran DPRD DKI dan telah disetujui dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, mau dibatalkan.

Baca Juga

DKI Jakarta

Setiap kritik berupa evaluasi kinerja yang ditujukan kepada mereka yang memegang kekuasaan termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, harus diapresiasi agar mereka yang berkuasa...

DKI Jakarta

DKI Jakarta sebagai kota jasa, sumber penerimaan yang amat signifikan adalah dari sektor jasa. Salah satu sektor yang sangat potensial ialah pariwisata (pelancongan).

DKI Jakarta

Seolah-olah rencana program Balap Mobil Listrik Formula E adalah kemauan pribadi Anies Baswedan. Faktanya, sama sekali tidak.

DKI Jakarta

Kebon Sirih tempat berkantornya anggota DPRD DKI Jakarta dibanjiri karangan bunga untuk dukungan interpelasi dari PDIP-PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

DKI Jakarta

Suhu politik di DKI Jakarta, Ibukota negara Republik Indonesia memanas, setelah 2 Fraksi secara resmi mengajukan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan menyangkut Formula E.

DKI Jakarta

Pembangunan yang menghadirkan keterbukaan untuk dikritik dan didukung, menurut saya sangat baik, dan inilah ciri demokrasi yang baik kita harus lakukan di masa depan.

Covid-19

Landasan yang digunakan dalam penegakan hukum bagi mereka yang diduga melanggar protokol kesehatan ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Covid-19

Kalau yang mendanai survei adalah penguasa merangkap pengusaha, maka pasti yang mendanai pelaksanaan survei mempunyai kepentingan politik dan ekonomi.