Politik itu cair, setiap saat bisa berubah ke kiri, ke tengah, ke kanan, tergantung kepentingan.
Ibnu Qayyum menjelaskan bahwa politik (siasah) didefinisikan adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia dekat kepada “kemaslahatan” dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya” (Abd. al-Wahhab Khallaf (1977), Al Siyasah al Syar’iah: 17).
Menurut Khallaf bahwa “siasah” adalah mengelola masalah-masalah umum di negeri Islam untuk menjamin wujudnya kemaslahatan dan terhindar daripada kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat yang umum (Ibid).
Berdasarkan definisi tersebut, politik (siasah) dalam Islam adalah setiap perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam ialah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan.
Dengan demikian, ajakan Mardani Ali Sera, anggota DPR RI dari PKS yang juga Ketua DPP PKS adalah sah untuk bekerjasama dengan sosok yang memiliki integritas.
Pertanyaannya, apa yang dimaksud “Integritas” oleh Mardani Ali Sera, tidak dijelaskan. Akan tetapi, yang umum dipahami masyarakat bahwa Integritas adalah kata yang mengandung makna “seseorang yang memiliki potensi dan kemampuan serta kewibawaan dan kejujuran.”
PKS menegaskan siap bekerja sama dengan sosok yang memiliki integritas. https://t.co/N5gLx2sFUJ
— Republika.co.id (@republikaonline) October 27, 2021
Ada “ketidakakuratan” judul berita saja kok. Krn bukan itu inti wacananya @MardaniAliSera. Sebagai kader&pimpinan @PKSejahtera, tentu ajakannya agar pemilih PKS jg terus bersamai pemenangan PKS,jg lanjutkan khidmat atasi covid-19. Capres&Pilpres? Majlis Syura yg akan memutuskan. https://t.co/sVxuzkFSWE
— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) October 28, 2021
Kalau politik identitas pokoknya nggak boleh dipilih karena ini, tdk rasional & tdk ada dasar. Buat saya, ini yg hrs kita lenturkan, kt harus punya prinsip. Makanya di PKS punya prinsip integritas. Siapa pun anda selama punya integritas, kita bs kerja samahttps://t.co/CpYPdcCJrV
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) October 28, 2021
Kewibawaan dan Kejujuran
Kata kunci dari “Integritas” adalah kewibawaan dan kejujuran. Pertanyaan selanjutnya, kalau para kader dan pemilih Partai Keadilan Sejahtera diajak oleh Mardani Ali Sera untuk memilih Ganjar Pranowo. Sebaliknya pemilih PDIP memilih Mardani Ali Sera dalam pemilihan 2024, apakah mungkin terjadi?
Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, yang penting kepentingan yang sama. Kalau sudah ada kesamaan kepentingan, maka bekerjasama bisa diwujudkan.
Pertanyaan selanjutnya, Apakah Ganjar Pranowo memiliki kewibawaan dan kejujuran seperti yang diinginkan Mardani Ali Sera?
Kewibawaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang diakui dan ditaati. Kalau kewibawaan, mungkin dimiliki, tetapi kejujuran harus ditelusuri kembali rekam jejak pada saat Ganjar Pranowo menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah selama hampir dua periode.
Kejujuran (shidiq) amat penting dimiliki seorang calon Presiden karena kejujuran merupakan mahkota bagi setiap pemimpin.
Pentingnya seorang calon Presiden memiliki kewibawaan dan kejujuran, karena politik yang harus dilaksanakan adalah mewujudkan kemaslahatan, maka tidak mungkin seorang Presiden bisa mewujudkan kemaslahatan, jika tidak memiliki kewibawaan dan kejujuran.
Pengertian jujur dalam Islam adalah selalu menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Arti jujur adalah lurus hati, ikhlas, tidak berbohong, tidak korupsi atau curang. Kata jujur adalah terjemahan dari kata shiddiq yang artinya benar dan dapat dipercaya.
Ganjar Pranowo ke Para Kades: Jaga Integritas dan Kejujuran https://t.co/mEAbSjHARx
— VIVAcoid (@VIVAcoid) October 27, 2021
Ganjar meminta industri-industri melakukan riset dan pengembangan kendaraan listrik. https://t.co/hBms33gP27
— Republika.co.id (@republikaonline) October 22, 2021
Aktif Berpolitik
Politik atau “siasah” merupakan salah satu bagian dari muamalat dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Selain masalah politik, ada pula bagian-bagian yang termasuk muamalat, yaitu masalah sosial (ijtimaiyah), perekonomian (iqtishadiyah), berjuang di jalan Allah (jihad), perdagangan (tijarah), tolong-menolong (ta’awun), bekerja (amal) dan sebagainya.
Masalah-masalah muamalat dalam Islam, hanya disebut di dalam al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw secara garis besar dan tidak terperinci karena urusan-urusan muamalat sangat dinamis sebab berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari, sementara tantangan yang dihadapi manusia tidak sama antara satu kelompok masyarakat, bangsa dan negara.
Ibnu Khaldun dalam bukanya “Muqaddimah” mengatakan bahwa manusia adalah “Man is ‘political by nature’ (Khaldun, Ibn, (1967), The Muqaddimah, Terj. Franz Rosenthal: 45. Tabiat manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan muamalat termasuk aktif berpolitik.
Oleh karena itu, umat Islam dalam rangka melakukan muamalat, amat penting memahami masalah politik dan masuk ke dalam arena politik agar bisa mewujudkan kemaslahatan. yaitu yang memberi kegunaan; kebaikan, manfaat, kepentingan seluruh rakyat.
Tanpa kekuasaan politik, umat Islam yang mayoritas tak obahnya perumpaan “makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar.” Setelah mereka makan dan kenyang, mereka pergi.
Pada setiap pemilihan umum, umat Islam selalu diperlakukan seperti itu.
Akhiri Ketikadilan, Umat Islam Harus Resmi Masuk Pemerintah: Sebuah Pelajaran Dari Turki – https://t.co/ZZe6GkjuOE
— Musni Umar (@musniumar) October 24, 2021
Untuk mengakhiri kondisi yang tidak menguntungkan, umat Islam yang selama ini diluar kekuasaan, sudah saatnya masuk ke dalam kekuasaan melalui demokrasi dengan mengisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua tingkatan, menjadi calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, menjadi Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, Calon Walikota/Calon Wakil Walikota.
Kalau menjadi calon berbagai jabatan politik tersebut, dengan kerja keras menggalang kekuatan ada harapan terpilih menjadi penguasa politik. Jika tidak menjadi calon, maka bagaimanapun berdoa, tidak akan dikabulkan oleh Allah karena tidak mengikuti prosedur demokrasi dan aturan main yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Analisis saya sebagai sosiolog, penyebab utama radikalisme dan terorisme adalah ketidakadilan hukum dan ekonomi. Sila baca tuntas tulisan saya berikut ini.https://t.co/1etwQgEJXA
— Musni Umar (@musniumar) March 31, 2021
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
