Masyarakat Indonesia percaya bahwa kekuasaan walaupun secara lahiriah dalam negara demokrasi bersumber dari rakyat, tetapi hakikatnya Tuhanlah yang memberi kekuasaan kepada seseorang.
Dalam demokrasi, yang berkuasa adalah rakyat. Secara lahiriah rakyatlah yang memberi kekuasaan kepada mereka yang berkuasa. Akan tetapi, kekuasaan Tuhanlah yang menggerakkan hati rakyat untuk memilih seseorang menjadi Presiden dan Wakil Presiden, menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, menjadi Bupati dan Wakil Bupati, dan menjadi Walikota dan Wakil Walikota.
Sesuai sunnatullah, manusia harus berusaha sekuat-kuatnya dan sekeras-kerasnya untuk meraih kekuasaan dan apapun yang ingin diraih.
Untuk meraih kekuasaan dan semua yang ingin dicapai, manusia yang beriman kepada Allah, tidak cukup berusaha, tetapi diwajibkan untuk selalu berdoa kepada Allah dan senantiasa menjalankan syariah Islam yang diperintahkan oleh Allah.
Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai sebagai salah satu figur sentral di balik runtuhnya komisi antikorupsi. Kebocoran kasus kerap terjadi setelah dia bergabung dengan KPK. Dia pun diduga memata-matai koleganya untuk memegang kartu mereka. #MajalahTempo https://t.co/3ZZBlmrJ68 pic.twitter.com/1VqBZt0tsg
— Majalah Tempo (@temponewsroom) June 20, 2021
Sejumlah kepala daerah melaporkan data pasien Covid-19 tak sesuai fakta. Manipulasi data diduga demi popularitas dan mencegah status zona merah. #MajalahTempo https://t.co/QWnqIRL8js pic.twitter.com/xAFYH4xS8p
— Majalah Tempo (@temponewsroom) July 25, 2021
Pemerintah hendak mewajibkan tes PCR bagi semua penumpang moda transportasi untuk mencegah mobilitas penduduk menjelang Natal dan Tahun Baru.
Siapa yang mendulang untung dari kewajiban tes PCR? Berapa harga dasar tes PCR?#EdisiTerbaruTempo #MajalahTempo https://t.co/SKPq9WBbKJ pic.twitter.com/tGHnGCf10z— Majalah Tempo (@temponewsroom) October 31, 2021
Reuni Akbar 212
Reuni Akbar 212 akan digelar bulan Desember 2021 di Jakarta. Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 7 juta orang.
Kegiatan tersebut adalah bagian dari ekspresi demokrasi yang dijamin oleh Undang-undang.
Mereka akan menuntut pembebasan Habib Rieziq Syihab (HRS) dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap pembunuhan 6 laskar FPI.
Reuni Akbar 212 tidak perlu dicurigai dan dipersulit pelaksanaannya karena berkumpul kemudian menyampaikan pernyataan pendapat merupakan hak demokrasi.
Oleh karena itu, dalam upaya menyemarakkan kembali demokrasi yang redup akibat Covid-19 serta penundaan pilkada tahun 2022 dan 2023, maka merupakan conditio sine quanon, kita sukeskan reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2021 sebagai pesta demokrasi menjelang akhir tahun 2021.
Sangat diharuskan semua peserta untuk di vaksin terlebih dahulu agar ajang reuni ini tidak dijadikan cluster penyebaran Covid-19 demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
Reuni Akbar 212 Tahun Ini Kembali Digelar, Siap Turun ke Jalan?https://t.co/bUofNrm5b2
— GELORA NEWS (@geloraco) October 31, 2021
Reuni Akbar 212 Tahun Ini Kembali Digelar, Siap Turun ke Jalan?https://t.co/juIEge0DSQ
— OposisiCerdas.com (@OposisiCerdas) October 31, 2021
Tahta Untuk Rakyat
Dalam negara demokrasi, mereka yang berkuasa, harus diabdikan kekuasaannya untuk kemajuan seluruh rakyat. Indonesia yang didirikan berlandaskan demokrasi yang berbentuk republik, mereka yang diberi amanat untuk memimpin Indonesia, mempunyai tugas mulia.
Pertama, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia:
Kedua, memajukan kesejahteraan umum;
Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa;
Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dari empat tujuan Indonesia merdeka yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan kewajiban mereka yang diberi amanah untuk memimpin Indonesia, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu para menteri, para pejabat Kepala Daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Indonesia yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu para menteri, serta seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota) wajib mewujudkan tujuan Indonesia merdeka.
Semua yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan jargon tahta untuk rakyat.
Akhiri Ketikadilan, Umat Islam Harus Resmi Masuk Pemerintah: Sebuah Pelajaran Dari Turki – https://t.co/ZZe6GkjuOE
— Musni Umar (@musniumar) October 24, 2021
Untuk Kemajuan Rakyat
Tahta untuk rakyat tidak lain kecuali untuk memajukan seluruh rakyat Indonesia.
Selama ini tahta atau kekuasaan dalam realitas, lebih banyak untuk kepentingan yang berkuasa, keluarga, oligarki dan kroni.
Tahta yang diraih dari rakyat dan berkat Allah Yang Maha Kuasa, belum didayagunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan tahta untuk rakyat. Menurut saya harus dilakukan 5 (lima) hal.
Pertama, rakyat sebagai pemilik kedaulatan (kekuasaan) harus dic8erahkan dan disadarkan bahwa memilih Presiden dan Kepala Daerah yang berintegritas tinggi, jujur, benar, adil dan cerdas, wajib dilakukan untuk membawa Indonesia bangkit, maju dan jaya.
Kedua, rakyat wajib memilih Presiden yang memiliki integritas tinggi dan komitmen yang luar biasa untuk mewujudkan tahta untuk rakyat.
Ketiga, rakyat Indonesia yang sudah memenuhi harus memanfaatkan demokrasi untuk melakukan perubahan dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden yang terhebat dan terbaik dari bangsa Indonesia.
Keempat, rakyat yang akan memilih wakil rakyat (anggota DPR RI, DPD RI, dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota) harus memilih wakil rakyat dari partai politik yang dipastikan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.
Kelima, rakyat wajib memilih Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang terbaik karena integritasnya, ketakwaannya, kejujurannya, kecerdasannya, dan rekam jejak pemihakannya kepada rakyat.
Dengan kesadaran rakyat untuk berubah dan menggelorakan kembali demokrasi di Jakarta dan Indonesia antara lain melalui Reuni Akbar 212, kita berjuang bersama mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan lebih memihak kepada kepentingan rakyat jelata dan tidak membuat kecil yang sudah besar, insya Allah rakyat Indonesia pasti lebih adil, lebih sejahtera dan semakin maju.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
