Connect with us

bendera indonesia yang terkotak-kotak - unsplash

Opini

Demoralisasi: Melemahkan Semangat Juang Umat Islam dan Oposisi

Tidak sedikit yang akhirnya menjilat karena tidak tahan mengalami demoralisasi. Ada juga yang kemudian memilih diam.

Di negara negara demokrasi, merupakan keniscayaan adanya oposisi. Sebagian warga negara, mendukung pemerintah dan sebagian lagi tidak mendukung pemerintah.

Begitu juga dikalangan umat Islam, ada yang mendukung pemerintah, ada pula yang beroposisi. Hal semacam itu ok lumrah terjadi di dunia politik.

Selain itu, di parlemen sejatinya ada kekuatan partai-partai politik yang beroposisi untuk menjadi penyeimbang bagi pemerintah agar berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk sebesar-besar bagi kepentingan rakyat banyak.

Realitas Politik

Realitas politik di Indonesia sangat merugikan rakyat banyak dan menguntungkan para oligarki karena redupnya oposisi.

Pertama, di parlemen (DPR RI), kita menyaksikan redupnya oposisi. Mayoritas partai politik menjadi pendukung pemerintah. Imbalannya, pemerintah memberi kedudukan para Ketua Umum Partai Politik sebagai menteri dan jabatan strategis di parlemen. Dampaknya, anggota DPR dari hampir semua partai politik tidak berani menyuarakan kebenaran dan keadilan kecuali beberapa orang karena ketua umum mereka menjadi bagian dari pemerintah.

Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi di Indonesia, tetapi kekuatannya kecil jika dibandingkan koalisi besar yang mendukung pemerintah. Selain itu, Partai Demokrat dipecah melalui KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, sehingga para pengurus Partai Demokrat di bawa AHY, energi dan dana mereka terkuras mengurus masalah yang bergulir di pengadilan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mayoritas anggota DPR bungkam terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Misalnya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan sebagainya, tidak terlalu diperlukan oleh bangsa dan negara, tetapi dipaksakan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang amat berat.

Kedua, oposisi di masyarakat. Mereka yang kritis terhadap pemerintah, salah sedikit dilaporkan kepada aparat oleh para buzzerp, dengan sangkaan mereka melanggar UU ITE dan melakukan tindak pidana. Sementara para buzzerp yang di duga melanggar UU ITE jika dilaporkan kepada aparat, pada umumnya tidak ditindak lanjuti.

Ketiga, oposisi dikalangan umat Islam, sangat keras tindakan terhadap mereka. HRS merupakan contoh kasus, dicarikan kesalahannya melalui pelanggaran protokol kesehatan dalam Covid-19 dan kasus Rumah Sakit Ummi Bogor. HRS dan beberapa pentolan FPI seperti Ustaz Sobri Lubis di jebloskan ke dalam tahanan dan divonis bersalah. Bahkan HRS divonis 4 tahun penjara dalam kasus RS Ummi Bogor dengan tuduhan melakukan keonaran dan kebohongan publik karena HRS mengatakan “baik-baik saja.” Pada hal dia mengatakan sebelum ada hasil tes PCR.

Bukan hanya itu, Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan tidak melalui proses di pengadilan. Bahkan semua rekening FPI dan tokoh-tokoh FPI serta lembaga yang terkait FPI dibekukan.

Keempat, para buzzerp dan pendukung rezim menjadikan isu radikal, intoleran, teroris dan kadrun (kadal gurun) untuk menyerang mereka yang dianggap oposisi terhadap pemerintah. Yang paling banyak mendapat serangan dengan sebutan “radikal” dari kalangan umat Islam yang dianggap tidak pro pemerintah.

Kelima, politik belah bambu. Mereka yang dianggap mendukung pemerintah diangkat setinggi-tingginya dengan diberi berbagai jabatan, sementara yang dianggap kritis dan tidak dianggap mendukung pemerintah ditekan habis-habisan.

Tindakan Demoralisasi

Kelima hal yang disebutkan di atas merupakan tindakan demoralisasi.
Arti demoralisasi ialah melemahkan jiwa korsa (semangat juang).

Tidak sedikit yang akhirnya menjilat karena tidak tahan mengalami demoralisasi. Ada juga yang kemudian memilih diam.

Akan tetapi sangat banyak yang tetap konsisten menyuarakan kebenaran dan keadilan. Mereka kuat menghadapi demoralisasi karena menyadari dalam negara demokrasi sangat penting adanya kelompok oposisi.

Mereka yang memilih konsisten ber “oposisi” dengan pemerintah, setidaknya ada tiga alasan.

Pertama, alasan teologis. Di dalam Islam, umat Islam diwajibkan untuk selalu mengajak, menyeru dan memanggil untuk melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang dapat diterima, diakui dan benar (ma’ruf) dan selalu mencegah, melarang dan bahkan menolak perbuatan yang jahat (Munkar).

Kedua, alasan demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi. Kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan menyampaikan pendapat lisan maupun tulisan dijamin oleh undang-undang dasar 1945 dan undang-undang. Bahkan untuk berdemo cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada aparat akan berdemo dengan menyebutkan penanggung jawab, jumlah yang mau demo dan tempat demo, tidak perlu minta izin. Tujuannya agar dikawal dan tidak anarkis.

Ketiga, alasan sosiologi. Di dalam negara demokrasi merupakan keniscayaan adanya kelompok di masyarakat yang selalu menyuarakan kebenaran dan keadilan serta mencegah kezaliman, agar mereka yang sedang berkuasa selalu ingat pentingnya kekuasaan yang ditangan diabdikan untuk kepentingan rakyat banyak.

Semoga tulisan ini mencerahkan, menyadarkan dan mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia untuk kebaikan bersama.

Baca Juga

Baca Juga

Opini

Umat Islam yang mayoritas, terus tidak berdaya dan semakin diperparah keadaan mereka karena tidak bersatu umat Islam dipecah belah, sehingga tidak pernah memegang kekuasaan...

Pendidikan

Menurut saya, berpolitik merupakan bagian dari jihad (perjuangan) yang harus aktif dilakukan umat Islam untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan...

Opini

Reuni Akbar 212 akan digelar bulan Desember 2021 di Jakarta. Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 7 juta orang.

DKI Jakarta

Lawatan Presiden Turki ke Jakarta, ibukota Republik Indonesia, sangat penting dan insya Allah menjadi sarana promosi untuk menarik wisatawan negara itu berkunjung ke Indonesia.

Opini

Ajakan Mardani Ali Sera, anggota DPR RI dari PKS yang juga Ketua DPP PKS adalah sah untuk bekerjasama dengan sosok yang memiliki integritas.

Opini

Kesalahan terbesar sebagian umat Islam karena menolak sistem politik yang ada dan bahkan menawarkan sistem politik yang dianggap berlawanan dengan sistem demokrasi yang ada,...

Opini

Sekarang ini sangat ramai dan heboh perbincangan di media sosial tentang rencana memberi nama jalan Kemal Ataturk di Menteng Jakarta.

Opini

Saya apresiasi Indonesia, Amerika Serikat dan berbagai negara di dunia yang bersedia membantu rakyat Afghanistan.