Connect with us

Habib Rizieq Shihab dan Anwar Abbas

Opini

HRS, Anwar Abbas VS Aparat Keamanan: Umat Islam Wajar Marah Tapi Jangan Mau Diprovokasi

Institusi TNI-POLRI dan Densus 88 yang saat ini telah dipilih pemimpinnya, suka tidak suka dan mau tidak mau harus diterima. Ini hasil dari proses politik yang bermula dari pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden.

Habib Rizieq Shihab (HRS) serukan boikot Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, yang diduga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh 6 laskar FPI.

Seruan HRS itu diberitakan secara luas oleh media sosial. Dampaknya muncul persepsi di publik bahwa Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya adalah pelaku utama penembakan 6 laskar FPI di KM 50 Cikampek Jawa Barat.

Selain itu pemenjaraan HRS atas tuduhan pelanggaran protokol kesehatan dan kasus Rumah Sakit Ummi Bogor yang diduga merupakan rekayasa untuk memenjarakan HRS dengan vonis 4 tahun penjara.

Tuduhan HRS melakukan keonaran dan kebohongan publik sama sekali tidak benar. Sebab HRS mengatakan “baik-baik saja” sebelum ada hasil pemeriksaan PCR bahwa dia terpapar Covid-19.

Pertanyaannya, apa mungkin kasus pembunuhan 6 laskar FPI yang ditengarai merupakan pelanggaran HAM berat dan kasus yang menimpa HRS, tepat dan benar ditimpakan kepada Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya.

Irjen Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya mempunyai atasan dan atasannya mempunyai atasan lagi. Jadi Fadil Imran yang merupakan Doktor dalam bidang hukum dari Universitas Indonesia, kurang masuk akal kalau aktor intelektualnya adalah Irjen Fadil Imran. Dia bawahan siap melakukan perintah atasan apapun, kalau tidak taruhannya adalah jabatan.

Anwar Abbas seorang pengajar, ulama, dan ahli ekonomi Islam Indonesia menyoroti kegiatan Densus 88 yang telah menyita ratusan kotak amal di Lampung, yang diduga untuk mendanai aksi terorisme.

Mengapa hal ini dilakukan Densus 88? Padahal terdapat permasalahan yang lebih krusial yaitu teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang gencar beraksi di Papua. Anwar Abbas yang juga merupakan Waketum MUI, meminta dengan tegas agar Densus 88 juga ikut andil memberantas teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Aparat Keamanan Adalah Institusi Negara

Seruan HRS yang dalam penjara bisa memanaskan situasi keamanan, tetapi umat Islam khususnya pendukung Habib Rieziq Syihab (HRS) jangan terprovokasi.

Hati bisa panas karena merasa Imam Besar HRS diperlakukan tidak adil, tetapi kepala harus tetap dingin. Tidak terprovokasi yang kemudian melakukan tindakan terorisme dan perbuatan melawan hukum.

Apa yang dialami HRS dan FPI serta HTI merupakan resultan atau hasil dari proses politik dalam pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden.

Umat Islam yang mayoritas di negeri ini dipecah belah dan hasilnya seperti yang kita saksikan dan rasakan sekarang.

Institusi TNI-POLRI dan Densus 88 yang saat ini telah dipilih pemimpinnya, suka tidak suka dan mau tidak mau harus diterima. Ini hasil dari proses politik yang bermula dari pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden.

Hasil pemilihan umum tersebut telah diimplementasikan dalam berbagai kebijakan di parlemen (DPR RI) dan di pemerintahan, yang dirasakan umat Islam saat ini.

Salah satu hasil kebijakan dalam bidang pemerintahan ialah penunjukan Kepala Kepolisian RI dan Panglima TNI.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka himbauan dan harapan saya terhadap umat Islam khususnya para pendukung HRS, pertama, agar sabar dan menghindari tindakan apapun yang melawan hukum apalagi melakukan tindakan terorisme.

Kedua, harus menjaga stabilitas keamanan dalam negri yang dijaga oleh Institusi kepolisian (POLRI) Densus 88 dan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Keselamatan bangsa dan negara terletak pada kedua institusi tersebut. Pejabat di kedua institusi tersebut bisa silih berganti, tetapi kedua institusi tersebut harus dijaga, dipelihara, dipertahankan sepanjang masa.

Mereka yang memegang jabatan tertinggi di kedua institusi tersebut, rakyat ikut menentukan melalui pemilihan umum dengan memilih calon anggota DPR dari partai politik dan ikut pula memilih atau tidak ikut memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu Presiden.

Tidak Menjadi Alat Politik

Apa yang terjadi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial, umat Islam merasakan tidak adil.

Daripada kita mencari kambing hitam, lebih baik umat Islam melakukan lima hal untuk mengubah keadaan yang tidak menguntungkan.

Pertama, umat Islam harus melakukan muhasabah (introspeksi) dan bertanya mengapa negara yang mayoritas penduduknya umat Islam mengalami nasib seperti sekarang?

Kedua, umat Islam harus paham politik negara dan aktif berpolitik agar tidak mudah ditipu oleh para politisi.

Ketiga, umat Islam harus bersatu agar kuat dan mempunyai pengaruh politik, sehingga mereka yang memerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak adil.

Keempat, umat Islam khususnya pendukung HRS tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum. Resikonya umat Islam akan dituduh teroris, radikal dan sebagainya.

Kelima, umat Islam yang diluar kekuasaan, sebaiknya ikut menjaga dan memperkuat institusi TNI-POLRI. Kedua institusi negara itu harus kuat untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara.

Yang amat diperlukan bangsa dan negara, institusi keamanan dan pertahanan tersebut harus menjalankan politik negara yang mengacu kepada tujuan Indonesia merdeka yang “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan keadilan”

Rakyat sangat mengharapkan, institusi keamanan dan pertahanan negara itu, tidak menjadi alat politik karena bisa melanggar konstitusi dan HAM seperti yang di duga dalam kasus pembunuhan 6 laskar FPI KM 50 Cikampek Jawa Barat.

Baca Juga

Lainnya

Menurut saya, spirit 212 sangat penting dijaga, dipelihara, dirawat dan diamalkan. Walaupun pelaksanaan Aksi Super Damai Reuni 212 mengalami hambatan karena kita masih dihantui...

Opini

Umat Islam yang mayoritas, terus tidak berdaya dan semakin diperparah keadaan mereka karena tidak bersatu umat Islam dipecah belah, sehingga tidak pernah memegang kekuasaan...

Opini

Mereka yang benci HRS karena kebencian teologis dan kebencian politik, sangat tidak menginginkan kebebasan HRS dari penjara sebelum pemilu 2024.

Politik

Partai Politik merupakan instrumen yang amat vital dalam negara demokrasi. Suka tidak suka dan mau tidak mau, umat Islam hidup dalam negara demokrasi harus...

Opini

Jadi kunci kebangkitan dan kemajuan Indonesia di masa depan terletak pada hadirnya pemimpin Indonesia yang pintar dan berintegritas seperti kata Dr. Fahmi Idris.

Pendidikan

Menurut saya, berpolitik merupakan bagian dari jihad (perjuangan) yang harus aktif dilakukan umat Islam untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan...

Opini

Reuni Akbar 212 akan digelar bulan Desember 2021 di Jakarta. Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 7 juta orang.

Opini

Ajakan Mardani Ali Sera, anggota DPR RI dari PKS yang juga Ketua DPP PKS adalah sah untuk bekerjasama dengan sosok yang memiliki integritas.