Connect with us

I Gede Pasek Suardika, Rizal Ramli dan La Nyalla Mattalitti untuk Hapus Presidential Threshold

Politik

Hapus Presidential Threshold Agar Banyak Calon Presiden Yang Bisa Dipilih Oleh Rakyat

Untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.

Sistem demokrasi merupakan pilihan bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia.

Akan tetapi pilihan itu, mengalami pasang surut karena setelah berkuasa ingin menguasai semuanya, sehingga demokrasi hanya sebagai alat untuk berkuasa. Namun setelah berkuasa, prinsip-prinsip demokrasi diabaikan dengan membuat sistem demokrasi seolah-olah dilaksanakan, faktanya demokrasi dibelokkan untuk membatasi demokrasi.

Salah satu contoh, demokrasi telah dibelokkan untuk kepentingan oligarki ialah diberlakukannya presidential threshold.

Pemberlakuan presidential threshold telah menimbulkan masalah di Indonesia.

Pertama, melahirkan demokrasi abal-abal. Demokrasi yang tidak bermutu.

Kedua, telah melahirkan pemimpin bukan yang terbaik dari seluruh bangsa Indonesia.

Ketiga, telah menghadirkan demokrasi paksaan yang memaksa rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang telah ditentukan oleh para pemimpin partai politik,

Keempat, telah menghadirkan demokrasi kriminal menurut Rizal Ramli, karena dalam proses pencalonan, terjadi tawar-menawar uang dan pembagian kekuasaan, jika calon pemimpin Indonesia terpilih dalam pemilihan Presiden.

Kelima, hanya menguntungkan partai-partai politik yang memiliki perwakilan di lembaga legislatif (DPR RI).

Polarisasi Tajam di Masyarakat

Sistem presidential threshold di Indonesia diberlakukan untuk memperkuat sistem presidensil dan demokrasi. Namun, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti menilai, kondisi yang terjadi justeru sebaliknya.

“Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensil agar presiden terpilih punya dukungan kuat di parlemen, justru secara teori dan praktik malah membuat mekanisme check and balance menjadi lemah,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Ahad (21/11).

LaNyalla mengatakan, partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih dalam sistem ini. Sehingga, yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah.

“Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Juga pengesahan perppu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah,” ungkap LaNyalla.

Jika ditimbang dari sisi manfaat dan mudarat-nya, LaNyalla menilai Presidential Threshold penuh dengan mudarat. Pasalnya, ambang batas pencalonan presiden menyumbang polarisasi tajam di masyarakat, akibat minimnya jumlah calon, terutama dalam dua kali Pilpres, di mana hanya ada dua pasang calon yang head to head.

Hapus Presidential Threshold

Ambang batas pencalonan pasangan Calon Presiden/Wakil di Indonesia, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota sebesar 20 persen, sangat merusak sistem demokrasi.

Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan untuk mengubah sistem demokrasi yang merugikan bangsa dan negara?

Pertama, secara bertahap menghapus sistem presidential threshold (PT). Pada pemilu tahun 2024, PT misalnya sebesar lima Persen.

Kedua, untuk hapus Presidential Threshold secara total tidaklah mudah, karena Presidential Threshold merupakan agenda partai-partai politik yang lolos di Senayan.

Ketiga, mengakhiri pembelahan yang terjadi di masyarakat akibat pemberlakuan PT. Dalam realitas, terjadi perseteruan kelompok yang ingin PT dihapus, sebaliknya menolak dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi.”

Keempat, semua kekuatan Civil Society harus bersatu melawan hegemoni pemberlakuan presidential threshold di Indonesia.

Kelima, melawan siapapun yang membenturkan Islam dengan Pancasila.

Apa Yang Bisa Dilakukan

Rizal Ramli dan kawan-kawan telah berjuang keras untuk mengubah PT menjadi nol persen.

Untuk mengubah PT menjadi nol persen, Rizal Ramli, Refly Harun dan kawan-kawan telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah Presidential Threshold menjadi 0 persen.

Akan tetapi, judicial review ditolak MK.

Judicial review atau pengujian yudisial adalah suatu proses ketika tindakan eksekutif dan legislatif ditinjau oleh badan yudikatif. Badan tersebut akan meninjau apakah suatu tindakan atau undang-undang sejalan dengan konstitusi negara.

Selain itu, mendesak DPR khususnya Komisi III DPR RI dan pemerintah untuk menghapus PT menjadi nol persen.

Selamatkan Demokrasi

Setidaknya ada 5 keuntungan PT menjadi nol persen. Pertama, akan banyak pasangan calon Presiden – calon Wakil Presiden, pasangan calon Kepala Daerah (pasangan calon Gubenur – calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati – calon Wakil Bupati, dan pasangan calon Walikota – calon Wakil Walikota).

Dengan banyaknya pasangan calon Presiden – calon Wakil Presiden dan pasangan calon Kepala Daerah), maka pada putaran I, rakyat akan memilih pasangan calon Presiden – calon Wakil Presiden dan pasangan calon Kepala Daerah yang terbaik karena integritas yang meliputi dapat dipercaya, jujur, amanah, cerdas, dan mampu berkomunikasi secara baik dengan rakyat.

Kedua, rakyat akan memilih pasangan calon Presiden – calon Wakil Presiden dan pasangan calon Kepala Daerah yang terbaik dan terhebat dari para pasangan calon pemimpin Indonesia dan para pemimpin di daerah.

Ketiga, sistem demokrasi akan tumbuh dengan baik yang memastikan bahwa demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

Keempat, persatuan dan kesatuan akan semakin kukuh dan kuat karena para elit yang mempunyai potensi bisa berpartisipasi menjadi calon Presiden – calon Wakil Presiden dan menjadi Kepala Daerah.

Kelima, partai politik tidak akan dikuasai para pemimpin partai politik dan oligarki. Dengan demikian, kedaulatan rakyat akan kembali kepada rakyat Indonesia.

Rakyat Memilih Pemimpin Yang Diinginkan

Presidential Threshold 20 persen merupakan perusak sistem demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi harus diselamatkan.

Cara menyelamatkan demokrasi, pertama, memilih Presiden – Wakil Presiden yang mempunyai Track Record dalam pengalaman berorganisasi sejak menjadi pelajar, siswa dan mahasiswa.

Kedua, memilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak dalam memimpin kementerian dan atau daerah dengan prestasi yang gemilang, tidak memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak melawan demokrasi dan Hak Asasi manusia.

Ketiga, memilih pemimpin yang sukses dalam memimpin, mempunyai prestasi tinggi di tingkat nasional dan internasional yang diraih saat memimpin.

Keempat, memilih pemimpin kementerian atau daerah yang telah terbukti selalu berusaha dengan omongan dan tindakan mempersatukan seluruh bangsa indonesia.

Kelima, memilih pemimpin yang berprestasi dalam mengurus pemerintahan di pusat dan daerah.

Dengan menghapus Presidential Threshold, maka kita selamatkan demokrasi, kita tingkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga

Politik

Partai Politik merupakan instrumen yang amat vital dalam negara demokrasi. Suka tidak suka dan mau tidak mau, umat Islam hidup dalam negara demokrasi harus...

Opini

Sangat menarik pernyataan Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014 - 2016) yang menyatakan bahwa rakyat sangat arif dan adil dalam mempergilirkan...

Opini

Isu 3 periode bertambah ramai, setelah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amandemen UUD. Sontak publik ribut sebab mereka mengaitkan wacana 3 periode dengan...

Opini

Rizal mengatakan mereka yang bakal maju di Pilpres mendatang dengan modal hanya pencitraan harus dikupas tuntas terkait visi dan misinya.

Pemilu

Partai Ummat yang dibidani kelahirannya oleh Prof Dr M. Amien Rais dideklarasikan pendiriannya pada 17 Ramadan 1442H 29 April 2021 di Yogyakarta. Partai ini...

Politik

Pada 14 April 2021 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaksanakan silaturrahim sekaligus buka puasa bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihadiri pimpinan kedua...

Pemilu

Sejarah pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 cukup mengenaskan karena kematian massal panitia pemilu sebanyak 894 petugas dan petugas lainnya yang sakit ada 5175 orang.

Politik

Amien Rais adalah politisi terkemuka Indonesia, cendekiawan yang mumpuni dengan pendidikan yang hebat, berpengalaman dan banyak ilmu, bersih, jujur dan pemberani.