Connect with us

Anies Baswedan di depan Balaikota DKI Jakarta mengikuti demo buruh (18/11/2021) - facebook anies baswedan

DKI Jakarta

Hasil UU Cipta Kerja UMP DKI Naik 37ribu, Pemprov DKI Bantu Dengan Kartu Pekerja Jakarta dan Program Lain

Ada 7 program Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung biaya hidup murah bagi kaum buruh di Jakarta. Pertama, perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935. UMP 2022 naik Rp 37.749 dibandingkan tahun lalu.

Dengan besaran UMP DKI Jakarta tersebut, maka DKI menempati juara 1 UMP di Indonesia. Sementara juara 2 ditempati Provinsi Papua dengan UMP tahun 2022 sebesar Rp3.561.932. Sedang juara 3 ditempati Provinsi Sulawesi Utara dengan UMP tahun 2022 sebesar Rp 3.310.723.

Adapun juara terakhir adalah Provinsi Jawa Tengah dengan UMP tahun 2022 sebesar Rp1.813.011 (naik Rp 13.956)

UMP di Berbagai Provinsi

Adapun besaran UMP tahun 2022 yang sudah disampaikan sejumlah gubernur sebagai berikut:

1. Sumatera Utara: Rp 2.522.609 (naik Rp23.186,94).

2. Sumatera Barat: Rp 2.512.539 (naik Rp 28.498)

3. Sumatera Selatan: Rp 3.144.446 (tidak ada kenaikan)

4. Riau: Rp 2.938.564 (naik Rp 50.000)

5. Kepulauan Riau: Rp 3.050.172 (naik Rp 44.712)

6. Jambi: Rp 2.649.034 (naik Rp 18.872)

7. Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.264.881 (Rp 34.859)

8. Banten: Rp 2.501.203 (naik sekitar Rp 40 ribu)

9. DKI Jakarta: Rp 4.452.724 (naik Rp 37.749)

10. Jawa Barat: Rp 1.841.487 (naik Rp 31.135)

11. Jawa Tengah: Rp 1.813.011 (naik Rp 13.956)

12. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.840.951 (naik Rp 75.915)

13. Jawa Timur: Rp 1.891.567.12. (naik Rp 22.790)

14. Bali: Rp 2.516.971 (naik Rp 22.971)

15. Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473 (naik Rp 29 ribu)

16. Kalimantan Timur: Rp 3.014.497 (naik Rp 33.118)

17. Kalimantan Barat: Rp 2.434.328 (naik Rp 34.629)

18. Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516 (naik Rp 19.372)

19. Kalimantan Utara: Rp 3.016.738 (naik Rp 15.934)

20. Sulawesi Tenggara: Rp 2.710.595 (Rp 15 ribu)

21. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876 (tidak ada kenaikan)

22. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723 (tidak ada kenaikan)

23. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863 (tidak ada kenaikan)

24. Gorontalo: Rp 2.800.580 (naik Rp 12 ribu)

25. Papua: Rp 3.561.932 (Rp 45.232)

26. Papua Barat: Rp 3.200.000. (naik Rp 65.000)

Buruh Tidak Puas

Keputusan menaikkan UMP yang tak sampai satu persen itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Para buruh sudah pasti tidak puas karena kenaikan upah minimum yang mereka harapkan sekurang-kurangnya 10% tidak menjadi kenyataan.

Pimpinan buruh sudah menyuarakan akan demo menolak UMP 2022. Menurut saya, hak buruh untuk demo menolak UMP yang telah ditetapkan di atas.

Akan tetapi, kalau mau demo Gubernur Anies silahkan karena merupakan hak mereka. Namun UMP di DKI Jakarta adalah yang tertinggi se-Indonesia sebesar Rp 4.452.724. Sebagai informasi bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta, tidak benar sebesar Rp 1.500, tetapi sebesar Rp 37.749.

Anies Tidak Bisa Ubah Besaran UMP

Pasca pengumuman kenaikan UMP di DKI Jakarta, Gubernur Anies mewajibkan para pengusaha supaya menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Selain itu, Anies juga meminta jajarannya supaya mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menaikkan UMP.

Pada Kamis (18/11/2021), Anies sempat menemui buruh yang menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut kenaikan UMP 2022.

Saat menemui buruh, Anies mengatakan tak bisa mengubah besaran UMP lebih besar daripada ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat.

Namun, dia berjanji bisa membantu buruh untuk memiliki hidup yang layak di Jakarta dengan beragam subsidi program hidup murah.

“Untuk menaikkan UMP ada ketentuannya yang harus ditaati, tapi untuk yang menurunkan biaya hidup kami bisa bantu di situ,” kata Anies.

Anies mengatakan, para pekerja atau buruh akan diberikan akses biaya hidup murah di Jakarta, seperti bantuan Kartu Jakarta Pintar untuk anak-anak buruh.

Tidak hanya itu, fasilitas lainnya juga akan dikhususkan untuk kaum pekerja agar bisa menekan biaya hidup di Jakarta.

“Diharapkan bisa mengurangi biaya (hidup) walaupun pendapatan (tidak naik signifikan karena) diatur lewat PP (peraturan pemerintah) yang ada,” kata dia.

Kartu Pekerja Jakarta dan Program Lain

Dikutip dari situs Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) DKI Jakarta, ada 7 program Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung biaya hidup murah bagi kaum buruh di Jakarta.

Pertama, perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dari yang semula berpenghasilan maksimal UMP+10 persen menjadi UMP+15 persen.

Daftar penerima juga akan ditambah sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup pekerja/buruh di Jakarta.

Kedua, anak-anak penerima kartu pekerja diutamakan mendapat KJP Plus dan biaya pendidikan masuk sekolah.

Ketiga, program pelatihan bagi pekerja/buruh melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

Keempat, pengembangan program Jakpreneur dan pembentukan koperasi pekerja/buruh serta memfasilitasi penjualan produk yang berasal dari program dimaksud ke dalam sistem e-Order.

Kelima, program biaya pendidikan bagi buruh yang terkena PHK atau buruh yang dirumahkan tanpa diberikan upah atau mengalami pemotongan gaji.

Enam, program bantuan bagi anak yang orangtuanya meninggal dunia akibat pandemi Covid-19.

Tujuh, program kolaborasi bersama asosiasi pengusaha untuk bantuan sarana-prasarana bagi serikat buruh yang memiliki usaha.

Kemampuan Pengusaha

Penetapan besaran UMP tidak saja mempertimbangkan tuntutan buruh sesuai hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di DKI Jakarta, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pengusaha untuk membayar UMP.

Hasil survei KHL, UMP 2022 menyebutkan bahwa kenaikan upah sebesar 10 persen agar buruh bisa hidup dengan cara yang lebih baik.

Namun, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sejatinya mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk mewujudkannya.

Sangat masuk akal dan layak jika kenaikan upah tidak sebesar yang diharapkan para buruh yaitu sebesar 10%. Oleh karena dampak dari pandemi Covid-19 berbagai perusahaan belum sembuh dari hantaman Covid-19. Kita saat ini masih dalam proses penyembuhan pasca pandemi Covid-19.

Sehubungan itu, kita sebaiknya bekerja lebih keras. Semua buruh harus berkolaborasi dengan pimpinan perusahaan untuk meningkatkan produksi dan penjualan sebagai upaya mewujudkan kebangkitan dan kemajuan perusahaan.

Baca Juga

Politik

Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DKI Jakarta

Bali dan Jakarta akan segera menyelenggarakan International Youth Championship (IYC) 2021. Acara ini merupakan kolaborasi dua daerah dalam rangka memeriahkan soft launching Jakarta International...

DKI Jakarta

Pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) insya Allah dapat menikmati berbagai fasilitas untuk mengurangi beban biaya hidup di Jakarta termasuk gratis naik Transjakarta.

DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta terus menerus bekerja keras atasi banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Gubernur Anies, Wagub Riza Patria dan seluruh jajaran pemerintah provinsi...

DKI Jakarta

Ekonomi tumbuh minus akibat didera pandemi Covid-19. Akan tetapi seiring semakin terkendalinya Covid-19, maka kegiatan ekonomi kembali menggeliat dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang...

DKI Jakarta

Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto menegaskan kedatangan mereka untuk menyerahkan dokumen setebal sekitar 600 halaman terkait gelaran Formula E di Jakarta.

DKI Jakarta

Pemprov. DKI Jakarta sedang berjuang keras meningkatkan volume daya tampung air. Berbagai cara diupayakan, pertama melakukan pengerukan sedimen yang menumpuk di 13 sungai lebih...

DKI Jakarta

Meningkatnya aktivitas warga DKI Jakarta di luar rumah, otomatis akan memberi dampak positif bagi peningkatan jumlah penumpang Transjakarta.