Connect with us

Indonesia Student Protest 2019 - unsplash bagir bahana

Opini

Indonesia Tidak Dalam Keadaan Baik-Baik Saja: Masalah Politik, Keamanan, Ekonomi dan Sosial

Indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menganalisis bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja antara lain, masalah politik.

Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja, jika dianalisis dari aspek sosial dalam kaitan dengan masalah politik, keamanan, ekonomi dan keadilan sosial.

Indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menganalisis bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja antara lain:

Pertama, masalah ekonomi yang belum pulih pasca Indonesia dilanda Covid-19. Dampak dari itu, terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran meningkat, dan kemiskinan meningkat secara signifikan.

Selain itu, dampak langsung dari Covid-19, sekitar 144 ribu orang meninggal dunia. Sampai saat ini, walaupun Covid-19 sudah bisa dikendalikan, tetapi muncul varian baru yaitu Omicron, yang juga dianggap berbahaya.

Kedua, masalah hukum. Publik menilai bahwa penegakan hukum, masih tajam ke bawah dan tajam ke samping kepada mereka yang dianggap bukan bagian dari kekuasaan. Masalah ini sangat serius karena penegakan hukum terkait dengan kepercayaan publik (trust). Hukum yang tidak tegak secara adil, pasti berdampak pada ekonomi karena mereka yang akan berinvestasi akan melihat ada tidaknya kepastian hukum.

Ketiga, masalah politik. Para calon investor juga akan mempelajari kondisi politik. Kalau kondisi hukum serta politik cukup kondusif, investor merasa nyaman untuk berinvestasi.

Oleh karena itu, menjelang tahun 2024, harus dijaga bersama agar kondisi politik tetap terjaga, demokrasi berkembang baik dengan kebebasan menyampaikan pendapat terjamin. Dengan demikian, walaupun suhu politik mendidih karena terjadi persaingan memperebutkan kekuasaan politik dalam pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif di semua tingkatan, tetapi keamanan terjaga dan stabilitas sosial tetap terpelihara dengan baik.

Masalah Keamanan

Di masa Orde Baru, kita kenal dengan trilogi pembangunan yaitu 1) Pertumbuhan, 2) Stabilitas, 3) Pemerataan.

Untuk mewujudkan trilogi pembangunan, rezim Orde Baru sangat mementingkan stabilitas keamanan. Kunci untuk mewujudkan trilogi pembangunan terletak pada stabilitas keamanan

Oleh sebab itu, masalah keamanan menjadi skala prioritas. Stabilitas keamanan yang terjamin, telah menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk kurun waktu yang panjang, sehingga Indonesia pada era Orde Baru disebut macan Asia.

Tumbangnya Orde Baru dan hadirnya Orde Reformasi yang membawa angin kebebasan berserikat, berkumpul serta kebebasan menyampaikan pendapat, telah menghadirkan euforia demokrasi.

Era kebebasan menyampaikan pendapat, mulai redup setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang populer dengan UU ITE yang kemudian diamandemen dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, telah dimanfaatkan untuk membatasi kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Walaupun di era Orde Reformasi tidak ada trilogi pembangunan, tetapi kita meyakini bahwa stabilitas keamanan tetap diperlukan sebagai prasyarat untuk membangun ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Untuk mewujudkan stabilitas keamanan diperlukan kolaborasi dan partisipasi masyarakat, yaitu kaum intelektual, masyarakat Madani, mahasiswa dan pemuda, organisasi masyarakat dan masyarakat luas.

Dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan harus disadari bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. Maka, hak-hak sipil seperti kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum harus dijamin, tidak boleh dibelenggu apalagi diberangus demi stabilitas keamanan.

Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Salah satu masalah yang dihadapi dalam membangun ekonomi ialah keadilan ekonomi. Masalah keadilan ekonomi sering dilupakan karena orientasi dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan.

Pada hal pembangunan ekonomi yang tidak menghadirkan keadilan ekonomi, cepat atau Lambat akan menciptakan bom waktu yang pada saatnya meledak seperti terjadi di akhir era pemerintahan Orde Baru.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dengan poros pertumbuhan ekonomi suka tidak suka dan mau tidak mau harus diberi prioritas utama pada perwujudan keadilan ekonomi.

Dalam hubungan itu, maka harus ada kebijakan politik yang memberi special treatment kepada pengusaha pribumi terutama usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Bentuk special treatment misalnya pemberian kesempatan untuk menggarap captive market seperti menjadi supplier pengadaan barang, pengerjaan proyek, Suku Bunga murah dan segala kebijakan yang bisa mendongkrak keberadaan usahawan pribumi sebagai upaya nyata untuk mewujudkan keadilan ekonomi.

Dengan adanya special treatment kepada pengusaha pribumi terutama usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, maka diharapkan untuk jangka panjang terbangun ekonomi bela ketupat yaitu ekonomi kelas menengah yang kuat diisi kaum pribumi. Dengan demikian terwujud keadilan ekonomi yang tidak lain adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila ke-5 dari Pancasila.

Baca Juga

Politik

Salah satu kegiatan yang membuat perayaan Milad PKS ke-20 semarak dan meriah karena sangat banyak usaha mikro, kecil dan menengah yang berpartisipasi membuka stand.

Politik

Pengakuan Mahathir Mohamad bahwa pembangunan negaranya tertinggal dibandingkan Indonesia dan Vietnam disampaikan melalui cuitan akun Twitter resminya @chedetofficial.

Dunia Usaha

Sejatinya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga sudah mengalami kenaikan sejak akhir Desember 2021. Sekarang ini (2022) semakin meningkat harganya dan menjadi tontonan yang kurang...

Politik

Kondisi yang dialami Ukraina merupakan pelajaran yang amat penting dan berharga bagi Indonesia.

Politik

Saya dan Ubedilah Badrun menjadi narasumber, saya menyimak pandangannya yang bermakna dan kritis, tetapi argumentasinya rasional yang jauh dari upaya mendiskreditkan siapapun. Kehebatannya menurut...

Opini

Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia menjuluki Jokowi The King of Lip Service. Julukan itu telah menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat dan bahkan menjadi...

Covid-19

Indonesia Hadapi Krisis besar yaitu krisis pandemi covid, krisis kemiskinan, krisis utang yang sudah luar biasa besar, krisis korupsi dan krisis demokrasi.

Politik

HRS telah digolongkan sebagai tokoh oposisi yang sangat berpengaruh karena konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. HRS telah menjadi simbol perjuangan rakyat yang...