Connect with us

A. Anshari Ritonga, Keynote Speaker dalam seminar "Refleksi Akhir Tahun dalam bidang hukum, HAM, Ekonomi dan Sosial Antara Harapan dan Kenyataan" (30/12/2021) - twitter musniumar

Pendidikan

Seminar UIC Jakarta: Defisit Spending Hadirkan Utang Sangat Besar Bukan Salah Menteri Keuangan Sri Mulyani

Kritikan keras Rizal Ramli dibantah A. Anshari Ritonga, saat menjadi Keynote Speaker dalam seminar Seminar UIC Jakarta “Refleksi Akhir Tahun dalam bidang hukum, HAM, Ekonomi dan Sosial Antara Harapan dan Kenyataan”.

Rizal Ramli, Menteri Keuangan RI di era Presiden Abdurrahman Wahid, sangat keras kritikannya kepada Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI karena terus berutang dalam jumlah yang sudah sangat besar. Apalagi dengan bunga pinjaman yang tinggi.

Kritikan keras Rizal Ramli dibantah A. Anshari Ritonga, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun dan mantan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI. Menurut dia, Sri Mulyani tidak salah yang salah DPR.

Hal tersebut ditegaskan saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar UIC Jakarta “Refleksi Akhir Tahun dalam bidang hukum, HAM, Ekonomi dan Sosial Antara Harapan dan Kenyataan” yang dilaksanakan Universitas Ibnu Chaldun bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun (30/12/2021)

Menurut dia, yang salah adalah DPR karena membuat defisit spending dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit spending merupakan selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang nilainya negatif. Belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.

Dampak dari defisit spending, maka Sri Mulyani, Keuangan RI terpaksa harus mencari dana dengan cara berutang guna menutup kekurangan belanja negara yang telah ditetapkan dalam APBN. Itulah sebabnya utang pemerintah terus membesar jumlahnya di era Reformasi karena sistem defisit spending yang dijalankan.

Pakar perpajakan itu menegaskan, pada era Orde Baru, sistem yang dijalankan adalah Balance Budget. Balance Budget atau Anggaran berimbang adalah suatu keadaan dimana pengeluaran sama dengan penerimaan.

Dalam perkembangannya, diterapkan balance budget dinamis dengan memperhatikan tingkat inflasi (inflation rates), nilai tukar (exchange rates), harga BBM dan lain-lain.

Balance budget dinamis bahwa dalam penerimaan lebih mudah dari yang direncanakan semula, sehingga pemerintah menyesuaikan pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangannya.

Publik memaknai keadaan kita sekarang seperti kata pepatah “besar pasak daripada tiang.” Artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Belanja lebih besar daripada pendapatan. Ini sangat tidak sehat dan membahayakan kita semua.

Skala Prioritas Dalam Membangun

Sementara itu, Atifah Thaha, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ibnu Chaldun mengemukakan harapan masyarakat hadirnya keadilan. Peraih Master dalam bidang ekonomi dari Australian National University (ANU) dan Ph.D dalam bidang ekonomi dari University of Wollongong, Australia mengemukakan bahwa realitas ekonomi yang dihadapi dengan tingkat kesenjangan yang besar serta kemiskinan 27 juta orang lebih, harus mendorong pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia untuk bersama mengatasi kesenjangan dan kemiskinan.

Menurut dia kalau merujuk Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Faktanya tenaga terampil yang dibantu oleh negara. Selain itu, kebutuhan dalam negeri di impor. Sejatinya, bangsa Indonesia didorong dan difasilitasi untuk berproduksi agar bangsa Indonesia bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung pada impor.

Impor menurut dia, “cost benefit” dan “social benefit” rendah. Oleh karena itu, impor harus diakhiri, karena untuk menjadi bangsa yang besar dan mandiri harus swasembada pangan, agar bisa memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pakar ekonomi ini menyarankan, utang sudah diambang batas, harus ada skala prioritas dalam membangun. Misalnya pemindahan ibukota seharusnya bukan skala prioritas.

Berikut foto-foto kegiatan

Baca Juga

Pendidikan

Pada 22 Januari 2022, Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun melepas mahasiswa (i) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun yang akan melakukan Kuliah Kerja...

Pendidikan

Kaspudin Nor, komisioner Kejaksaan Agung 2011-2016 mengemukakan pentingnya membangun budaya hukum. Budaya hukum bisa dibangun mulai dari kampus, dikemukakan dalam Seminar UIC Jakarta (30/12/2021).

Pendidikan

Universitas Ibnu Chaldun dalam rangka menyusun program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2022, pada 29 Desember 2021 telah melaksanakan rapat kerja yang...

Pendidikan

Dr. Gamari Sutrisno di wisuda Universitas Ibnu Chaldun mengemukakan bahwa pendidikan memiliki peranan dan fungsi yang amat penting dalam membangun sumber daya manusia yang...

Pendidikan

Kolaborasi dunia usaha Universitas Ibnu Chaldun dengan berbagai perusahaan sangat penting karena perguruan tinggi dan dunia usaha menghadapi persaingan bebas.

Pendidikan

Orasi ilmiah yang disajikan oleh Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si, Anggota DPR RI dari Komisi X yang berjudul Menyiapkan SDM Unggul Menghadapi Tantangan di...

Pendidikan

wisuda sarjana Universitas Ibnu Chaldun yang dilaksanakan di Wisma Ardhiya Garini, Halim, Jakarta Timur (22/12/2021). Mari kita mengemukakan syukur kepada Allah, karena berbagai kemajuan...

Lainnya

Margarito Kamis, Musni Umar, Bayu Saputra Muslimin dan Jospan Jaluhu. Dialog ini diinisiasi Pengurus Pusat KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan Ikatan Media Online...