Connect with us

Kaspudin Nor, komisioner Kejaksaan Agung 2011-2016 di UIC Jakarta (30/12/2021) - twitter musniumar

Pendidikan

Seminar UIC Jakarta: Situasi Sosial dan Hukum Makin Berat Dampak Pandemi Covid-19, Refleksi Akhir Tahun 2021

Kaspudin Nor, komisioner Kejaksaan Agung 2011-2016 mengemukakan pentingnya membangun budaya hukum. Budaya hukum bisa dibangun mulai dari kampus, dikemukakan dalam Seminar UIC Jakarta (30/12/2021).

Masalah hukum, hak asasi manusia, ekonomi dan sosial, sumber masalahnya berasal dari politik. Hal tersebut dikemukakan Musni Umar saat menyampaikan pandangan dalam seminar Refleksi Akhir Tahun bidang Hukum, HAM, Ekonomi dan Sosial: Antara Harapan dan Kenyataan” yang dilaksanakan Universitas Ibnu Chaldun bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun (30/12/2021) di Aula Prof Bahder Djohan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Rektor Universitas Ibnu Chaldun lebih lanjut mengemukakan bahwa dampak dari Covid-19 sangat berat bagi masyarakat. Pertama, banyak yang meninggal dunia. Sampai 30 Desember 2021, setidaknya 114 ribu meninggal dunia.

Kedua, semakin banyak masyarakat yang menganggur karena berbagai perusahaan mengalami masalah karena untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) besar 9,1 juta orang yang menganggur.

Ketiga, terjadi peningkatan jumlah orang miskin. Menurut BPS jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 10,14% atau 27,54 juta orang. Jumlah orang miskin jauh lebih besar dari itu sebab garis kemiskinan yang ditetapkan BPS sebesar Rp 462.525 perkapita perbulan. Jika dibagi 30 hari, maka batas garis kemiskinan sebesar Rp 15.750 perkapita (perkepala) perhari.

Kalau setiap orang mempunyai penghasilan sebesar Rp 462.525 perbulan atau Rp 15.750 perhari, maka dianggap sudah tidak miskin. Kalau dibawah dari itu, baru dianggap tidak miskin.

Batas garis kemiskinan tersebut tidak masuk akal, karena 2 dolar Amerika Serikat saja yang ditetapkan Bank Dunia (World Bank) sebagai batas garis kemiskinan setiap orang, ekuivalen sekitar Rp 28.600 (kurs 1 dolar Rp14.300) masih jauh dari cukup untuk hidup layak.

3 Macam Tipikal Masyarakat

Sementara itu, Abbas Thaha, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ibnu Chaldun mengemukakan 3 macam tipikal masyarakat.

Pertama, demagog yaitu pemimpin rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan.

Kedua, polutan, orang yang suka melakukan pencemaran secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam kehidupan sekarang, mungkin yang disebut polutan adalah para buzzerp yang selalu melakukan pencemaran nama baik terhadap mereka yang dinilai kritis, tidak mendukung pemerintah.

Ketiga, radikal atau radikalisme, adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung Gerakan Radikal. Dalam sejarah, gerakan radikalisme dimulai di Britania Raya yang meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Di Indonesia dalam kenyataan, radikal atau radikalisme dijadikan sebagai isu untuk mendiskreditkan mereka yang dianggap bukan bagian dari pemerintah.

Penegakan Hukum dan HAM

Sementara itu, Kaspudin Nor, komisioner Kejaksaan Agung 2011-2016 mengemukakan pentingnya membangun budaya hukum. Budaya hukum bisa dibangun mulai dari kampus. Mahasiswa yang belajar di berbagai perguruan tinggi kelak setelah selesai studi, bisa menjadi contoh di masyarakat dalam membangun budaya masyarakat yang taat hukum (legal culture).

Lebih lanjut Ketua Umum Lembaga Aspirasi Nasional dan Analisis Strategis Indonesia (Landas) yang juga wakil rektor bidang kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ibnu Chaldun mengemukakan bahwa penegakan hak asasi manusia bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya di dalam suatu forum, kalau berbicara jangan mendominasi dengan berbicara berpanjang lebar, karena melanggar hak asasi orang lain, tidak bisa berbicara karena habis waktu.

Menurut dia, Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sarat dengan pasal-pasal yang menganut tentang hak asasi manusia.

Akan tetapi penerapan hak asasi manusia sangat terkait erat dengan penegakan hukum. Semakin tegak hukum semakin berkurang pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hubungan itu, sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum di masyarakat.

Sementara itu, Muksin Maju, Presiden Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun mengemukakan runtuhnya pengamalan hukum. Hukum tidak diamalkan, begitu pula hak asasi manusia. Hukum hanya berlaku kepada mereka yang dianggap bukan bagian dari pemerintah.

Berikut foto-foto kegiatan

Baca Juga

Pendidikan

Pada 22 Januari 2022, Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun melepas mahasiswa (i) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun yang akan melakukan Kuliah Kerja...

Pendidikan

Kritikan keras Rizal Ramli dibantah A. Anshari Ritonga, saat menjadi Keynote Speaker dalam seminar Seminar UIC Jakarta "Refleksi Akhir Tahun dalam bidang hukum, HAM,...

Pendidikan

Universitas Ibnu Chaldun dalam rangka menyusun program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2022, pada 29 Desember 2021 telah melaksanakan rapat kerja yang...

Pendidikan

Dr. Gamari Sutrisno di wisuda Universitas Ibnu Chaldun mengemukakan bahwa pendidikan memiliki peranan dan fungsi yang amat penting dalam membangun sumber daya manusia yang...

Pendidikan

Kolaborasi dunia usaha Universitas Ibnu Chaldun dengan berbagai perusahaan sangat penting karena perguruan tinggi dan dunia usaha menghadapi persaingan bebas.

Pendidikan

Orasi ilmiah yang disajikan oleh Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si, Anggota DPR RI dari Komisi X yang berjudul Menyiapkan SDM Unggul Menghadapi Tantangan di...

Pendidikan

wisuda sarjana Universitas Ibnu Chaldun yang dilaksanakan di Wisma Ardhiya Garini, Halim, Jakarta Timur (22/12/2021). Mari kita mengemukakan syukur kepada Allah, karena berbagai kemajuan...

Lainnya

Margarito Kamis, Musni Umar, Bayu Saputra Muslimin dan Jospan Jaluhu. Dialog ini diinisiasi Pengurus Pusat KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan Ikatan Media Online...