Connect with us

Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan (24/3/2021) - IG aziss_abdul

Opini

Korupsi dan Proposal Hukuman Mati Koruptor Kakap: Sebuah Tinjauan Sosiologis

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Setidaknya ada lima alasan untuk memastikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pertama, korupsi merampok uang negara, dampaknya merugikan uang negara.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Setidaknya ada lima alasan untuk memastikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Pertama, korupsi merampok uang negara, dampaknya merugikan uang negara.

Kedua, korupsi memberi dampak yang sangat negatif terhadap seluruh program pembangunan, karena sebagian dananya di korupsi.

Ketiga, kualitas pendidikan rendah karena gaji guru dan pegawai tidak bisa dinaikkan karena sebagian uang negara dikorupsi.

Keempat, kualitas bangunan atau proyek rendah, karena sebagian biaya pembangunan atau proyek dikorupsi.

Kelima, umur semua bangunan atau proyek, sangat singkat karena kualitas bangunan atau proyek rendah, akibat biaya pembangunan dikorupsi.

Mengapa Orang Korupsi?

Sudah sangat banyak uang negara yang dikorupsi, dan sudah banyak pula koruptor ditangkap, diadili dan dipenjarakan. Walaupun begitu, korupsi tetap banyak yang melakukannya.

Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana korupsi.

Pertama, korupsi karena kebutuhan (Corruption by need). Korupsi jenis ini dilakukan oleh orang kecil (wong cilik) untuk menutupi kebutuhan sehari-hari seperti menjual kertas di kantor untuk mendapat uang tambahan karena gaji kecil. Contoh lain, pada saat pemilu, rakyat kecil menerima sogokan agar memilih seorang calon anggota legislatif, atau calon kepala daerah yang memberi uang.

Kedua, korupsi karena serakah (Corruption by Greed). Korupsi jenis ini banyak dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Motif mereka korupsi karena serakah, menumpuk harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan yang bersangkutan dan anak cucunya.

Ketiga, korupsi karena kepentingan politik (Corruption by political interest). Di era demokrasi sekarang sangat banyak politisi yang terlibat korupsi. Penyebab utama, biaya politik yang sangat mahal. Mulai dari proses pencalonan, partai politik memungut biaya pendaftaran. Proses sosialisasi, tim yang dibentuk untuk membantu sosialisasi, harus dibayar. Begitu pula, alat peraga sosialisasi seperti stiker, spanduk, kartu nama dan sebagainya, memerlukan uang yang tidak sedikit.

Selain itu, pada saat kampanye perlu biaya pengerahan massa, konsumsi, transportasi, dan sebagainya. Maka untuk bisa memenangkan persaingan bebas memerlukan biaya yang amat besar.

Pertanyaannya dari mana memperoleh dana yang besar? Para politisi yang bukan pengusaha memanfaatkan kedudukan untuk main proyek. Kepala Daerah, dapat komisi proyek sebagai persiapan untuk bertanding pada pemilihan berikutnya.

Para politisi di DPR dan DPRD bermain mata dengan eksekutif dan pengusaha untuk menggolkan proyek, dengan komitmen komisi sekian persen. Main proyek banyak tertangkap tangan karena menerima suap. Begitu pula, Kepala Daerah sangat banyak yang terkenal OTT (Operasi Tangkap Tangan).

Masyarakat Dukung Hukuman Mati

Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan masyarakat setuju pemberian hukuman mati kepada koruptor kelas kakap. Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 6-11 Desember 2021. Populasi survei tersebut adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Penarikan sampel survei Indikator menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel 2020 responden, dengan sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi, serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur.

Dalam survei, responden ditanyai seputar pengetahuannya mengenai wacana pemberian hukuman mati kepada koruptor. Hasilnya, 52,8 persen responden mengaku belum tahu adanya wacana hukuman mati bagi koruptor kelas kakap.

“Jika tahu apakah ibu/bapak setuju dengan penerapan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap?” bunyi pertanyaanya.

“Sangat setuju 42,2 persen. Setuju 54,4 persen. Kurang setuju 2,6 persen, tidak setuju sama sekali 0,5, tidak tahu/tidak jawab 0,3 persen,” katanya.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung hukuman mati bagi koruptor kakap.

Pertanyaannya, mengapa masyarakat mendukung hukuman mati bagi koruptor?. Secara sosiologis, setidaknya ada lima alasan masyarakat mendukung hukuman mati bagi koruptor kakap.

Pertama, korupsi secara sederhana maknanya sama dengan pencuri atau maling. Bedanya kalau korupsi yang dicuri uang negara, sedang maling yang dicuri uang masyarakat. Akan tetapi, uang negara pada hakikatnya uang rakyat juga yang dihimpun dari pajak. Maka, masyarakat sangat setuju dan setuju jika koruptor kakap di hukum mati.

Kedua, hukuman bagi pencuri yang dipahami dan dihayati oleh masyarakat ialah potong tangan. Hukuman semacam itu bersumber dari ajaran agama yang dihayati oleh masyarakat Muslim. Kalau maling saja, hukumannya potong tangan, maka koruptor kakap sangat adil menurut perspektif masyarakat jika hukumannya hukuman mati.

Ketiga, korupsi telah menyengsarakan masyarakat langsung atau tidak langsung. Buktinya kalau bangun jembatan dan jalan, cepat rusak sebab dibangun tidak sesuai rencana lantaran sebagian dananya dikorupsi. Itu sebabnya mayoritas masyarakat memberi dukungan untuk menghukum mati koruptor kakap.

Keempat, korupsi telah merusak masyarakat, bangsa dan negara. Korban pertama dan utama adalah masyarakat. Mereka yang korban tidak hanya generasi sekarang tetapi anak cucu mereka akan menanggung penderitaan, sebab dampak dari korupsi sangat panjang. Pembangunan yang dilaksanakan dibiayai sebagian dari utang, sementara tidak semua dipergunakan tetapi dikorupsi, akan ditanggung generasi mendatang. Oleh karena utang harus dibayar tidak hanya utang pokok juga bunganya.

Kelima, untuk memberi efek jera dan membuat takut para pejabat dan politisi agar tidak melakukan korupsi. Kalau koruptor kakap dihukum mati, pasti pasti banyak.

Oleh karena itu, dapat dipahami, jika masyarakat Indonesia setuju dan mendukung hukuman mati bagi koruptor kakap. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan payung hukum yang kuat berupa undang-undang agar bisa dilaksanakan dengan baik.

Baca Juga

Politik

Saya dan Ubedilah Badrun menjadi narasumber, saya menyimak pandangannya yang bermakna dan kritis, tetapi argumentasinya rasional yang jauh dari upaya mendiskreditkan siapapun. Kehebatannya menurut...

Pendidikan

Korupsi menjangkiti bangsa, telah menjadi budaya yang diamalkan hampir seluruh bangsa Indonesia di era demokrasi. Merupakan Dialog memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan...

Opini

Asal ada peluang, korupsi dilakukan. Dana pembangunan masjid, dana haji, serta dana untuk percetakan Al-Quran yang dianggap sakral dikorupsi.

Opini

Saya merasa sangat prihatin atas pemecatan 56 pegawai KPK yang dikenal publik sebagai penyidik handal yang banyak meringkus koruptor pejabat negara dan para penjahat...

Opini

Sebanyak 73 Guru Besar yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi terkait dengan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)...

Opini

Modal yang amat diperlukan KPK dalam memberantas korupsi, bukan dukungan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Teman sejati dalam pemberantasan...

Pilkada

Denny Indrayana, Calon Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisannya berjudul Duitokrasi Membunuh Demokrasi yang dimuat secara luas di media sosial membeberkan dahsyatnya politik uang dalam...

DKI Jakarta

Kita sangat prihatin dan mengecam keras anak buah Anies diduga melakukan korupsi program Rumah DP 0 Rupiah yang digadang-gadang sebagai jalan keluar bagi hampir...